LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah mengawasi pihak swasta pengelola air minum yang masih beroperasi setelah Mahkamah Konstitusi mencabut undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya air. 

Menurut Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Dwi Sawung, pasca putusan MK pemerintah tidak berbuat apa-apa terhadap swastanisasi air yang masih berjalan. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!