Komisi Nasional Perlindungan Anak: Yang Perlu Dikampanyekan Bukan KTP Anak Tapi Akte Lahir

Yang perlu dikampanyekan bukan KTP anak tapi akte lahir sebagai pengakuan negara. Mengapa demikian?

Jumat, 12 Feb 2016 14:00 WIB

Foto: KBR/Danny

Foto: KBR/Danny

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Kementerian Dalam negeri akan menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu ini berfungsi layaknya KTP seperti yang sudah ada selama ini. Pada tahap pertama KTP anak akan diberlakukan di wilayah Yogyakarta, Solo, Bantul, Malang dan Balikpapan.

Pertimbangan penerbitan KIA adalah karena selama ini tak ada penanda identitas bagi WNI yang berusia di bawah 17 tahun. Padahal pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak konstitusional warga.

Namun, menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, yang perlu dikampanyekan bukan KTP anak tapi akte lahir sebagai pengakuan negara. Mengapa demikian? ini alasannya.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.