Panglima TNI: Militer Australia Pelesetkan Pancasila Jadi Pancagila

Militer Australia berjanji bakal mengubah kurikulum yang materinya dipersoalkan pemerintah Indonesia.

Kamis, 05 Jan 2017 18:30 WIB

Panglima TNI Gatot Nurmantyo. (Antara)

Australia dianggap menghina militer Indonesia, karena materi tentang isu HAM Indonesia di kurikulum militer Australia. Menurut Panglima TNI Gatot Nurmantyo materi tersebut isinya tidak etis sebagai negara sahabat, karena mendiskreditkan TNI dan bangsa Indonesia, bahkan ideologi bangsa Indonesia; seperti Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila. Indonesia pun meradang.

Namun, Gatot mengatakan Australia sudah meminta maaf. Permintaan maaf itu datang dari Kepala Militer Angkatan Udara Australia Marsekal AU Mark Binskin. Kata Gatot, militer Australia juga berjanji bakal mengubah kurikulum yang materinya dipersoalkan pemerintah, bahkan Australia juga sudah mengirim kepala staf angkatannya untuk bertemu.

"Pada saat mengajar di sana, ditemukan hal tidak etis sebagai negara sahabat yang mendiskresikan TNI dan bangsa Indonesia, bahkan ideologi bangsa Indonesia. Contohnya, kurikulumnya dan pelajarannya, pekerjaan dari siswanya pun sama. Terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu dijelaskan. Tentang tentara yang dulu, Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila," kata Gatot. Simak quote selengkapnya di audio yang kami sajikan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi