Indonesia Dapat Kuota Haji Tambahan, DPR: Dahulukan yang Sudah Uzur

Pemerintah Arab Saudi tahun ini memberikan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221 ribu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 52.200 dibanding tahun lalu.

Kamis, 12 Jan 2017 14:03 WIB

Jemaah haji kota jambi. (Antara)

Jemaah haji kota jambi. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Pemerintah Arab Saudi tahun ini memberikan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221 ribu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 52.200 dibanding tahun lalu.

Komisi bidang Agama di DPR meminta pemerintah agar memprioritaskan tambahan kuota haji Indonesia bagi calon jamaah haji usia 60 tahun ke atas.

Ketua Komisi Agama DPR, Ali Taher mengatakan, masa tunggu calon jamaah haji di Indonesia sudah mencapai 41 tahun, sehingga calon jemaah haji lansia harus diutamakan.

"Kalau ada kenaikan 52 ribu atau 40-50 ribu orang, prioritas yang berangkat ini berdasarkan nomor kursi yang lebih awal atau usia? Maka, kita usahakan supaya prioritas bagi usia 60 tahun ke atas. Usia paling tinggi yang didahulukan. Bisa kita saklek dalam soal kepastian hukum, tapi kan harus ada diskresi, tapi ini bukan untuk gratifikasi, tapi mendahulukn yang sudah uzur" kata Ali.

Simak quote selengkapnya di audio yang kami sajikan.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.