Ditolak Etnis Dayak, Waksekjen MUI Batal Mendarat di Sintang

Yakobus menyatakan aksi penolakan tidak dilakukan terhadap MUI secara kelembagaan

Kamis, 12 Jan 2017 19:20 WIB

Pemuda dayak menolak kehadiran Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Tengku Zulkarnain. (Sumber: Medsos)

KBR, Jakarta- Warga etnis dayak menolak Wakil Sekretaris Jenderal   Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnaen lantaran pernyataannya dinilai kerap menyakitkan. Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional yang Juga Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Yakobus Kumis menjelaskan penolakan dilakukan karena sejumlah pernyataan Tengku melukai etnis dayak. Yakobus menyatakan aksi penolakan tidak dilakukan terhadap MUI secara kelembagaan.

Yakobus menjelaskan, kehadiran pemuda dayak dengan mandau semula dimaksudkan untuk menjemput secara adat Cornelis Presiden Majelis Adat Dayak Nasional yang hendak melantik kepengurusan dayak di Sintang. Pelantikan rencananya akan diikuti dengan deklarasi penolakan kehadiran FPI di sana. 

Kata Yakobus, belakangan Cornelis berhalangan hadir dan di saat bersamaan mendengar kabar adanya anggota FPI yang baru datang di bandara Susilo Sintang. Yakobus mengklaim para pemuda dayak itu spontan datang ke bandara untuk menyampaikan penolakan kehadiran FPI tersebut. Selengkapnya kita simak penjelasan  Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional yang Juga Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Yakobus Kumis.




 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.