Pengamat: Mega Kritik Rini, Strategi Komunikasi PDIP Yang Kurang Tepat

Nama Menteri BUMN Rini Soemarno sudah kerap digoyang. Ia seringkali dikabarkan masuk dalam salah satu daftar nama menteri yang dirombak di Kabinet Jokowi-JK.

Senin, 11 Jan 2016 13:00 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (Foto: Antara)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (Foto: Antara)

Nama Menteri BUMN Rini Soemarno sudah kerap digoyang. Ia seringkali dikabarkan masuk dalam salah satu daftar nama menteri yang dirombak di Kabinet Jokowi-JK. Nama Rini juga muncul dalam rekomendasi Pansus Pelindo II DPR yang dikomandani Rieke Dyah Pitaloka. Pansus itu merekomendasikan pencopotan Rini. Kemarin, sindiran atau sentilan pencopotan Rini keluar dari mulut Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Sindirian itu ia sampaikan pada pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan.

Menurut Megawati, BUMN kini tak lagi mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional. Saat ini BUMN hanya diperlakukan sebagai sebuah bisnis dan korporasi. Apakah sindiran ini hanya normatif atau ada kaitannya dengan isu reshuffle?

Berikut tanggapan dari Pengamat Politik dari Saiful Mujani Research and Consulting , Jayadi Hanan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.