Badan Perfilman Indonesia: Masuknya Netflix, LSF Harus Progresif, Jangan Berpikiran Kuno

Namun menurut Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Kemala Atmojo, netfllix bentuk dari perkembangan teknologi dan memberi pilihan pada penonton, jadi harusnya bisa diterima.

Rabu, 13 Jan 2016 15:00 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Layanan streaming video film dan serial televisi dunia, Netflix mulai hadir di Indonesia. Sejak 06 Januari lalu. Layanan ini bebrbayar dan tergolong murah.Tapi, di tengah kemunculannya, lahir juga beberapa kecemasan akan dampaknya. Salah satunya, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Sensor Film. masuknya Netflix ke Indonesia dianggap bakal berdampak banyak ke sejumlah hal, seperti pengusaha internet, data centre dan lainnya. LSF, bahkan menemukan ada film-film Netflix ada yang tidak layak tayang, yang pernah ditolak sensornya saat akan tayang di bioskop.

Namun menurut Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Kemala Atmojo, netfllix bentuk dari perkembangan teknologi dan memberi pilihan pada penonton, jadi harusnya bisa diterima. Berikut penjelasannya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?