revolusi mental pertanian

Dalam terminologi internasional, pertanian disebut agriculture. Dari namanya saja terkandung unsur culture/budaya, sehingga dalam membahas pertanian, perhatian kita tentu tidak sekadar membahas pertanian sebagai suatu komoditas saja. Termasuk di dalamnya orang-orang dan budaya yang menyertai mereka dalam  melakukan aktivitas produksi. Dan ruang lingkup pertanian secara luas meliputi perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertanian itu sendiri. Karena menyangkut aspek budaya yang menyertainya, maka sektor pertanian harus terus bergerak seiring dengan perubahan budaya masyarakat,  menuju ke arah produktifitas, berkelanjutan dan dengan tata kelola yang benar. 


Ini berlaku secara luas termasuk di sektor kehutanan, kita mengenal Forest Agreement (FA), yang diantaranya berisi: 


- Kegiatan pengusahaan hutan dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan pemborosan dan kerugian-kerugian sumber daya alam


- Dilarang menebang jenis kayu yang dilindungi tanpa ijin khusus dari Menteri Kehutanan 


- Pohon yang ditebang diameternya tidak boleh kurang dari 50 cm, dan dengan arah rebah yang tepat 


- Hak pemungutan hasil hutan oleh penduduk yang sesuai dengan hak adat setempat, tetap berlaku dan wajib di indahkan


Semua isi FA tersebut jelas mendukung prinsip-prinsip produktif, berkelanjutan dan membangun tata kelola yang baik.


Ketiga dasar itu prinsipnya menganjurkan kita untuk mengelola sektor pertanian secara efisien. Efisien bukan sekadar dasar, bukan pula sekadar pola pikir. Efisien harus menjadi paradigma dalam pengelolaan sektor pertanian kita. Sebab produktifitas tanpa efisiensi  justru mereduksi hasil. Dan sistem tata kelola dibangun agar aktivitas produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 


Sekilas Potret Pertanian di Indonesia


Sebenarnya daya dukung alam kita lebih dari cukup untuk menjadikan kita sebagai negara agraris yang makmur.  Panjang pantai kita nomor 2 di dunia setelah Kanada, memberikan kita potensi perikanan yang melimpah. Iklim tropis, tingkat kesuburan lahan/fertility yang tinggi, dan hutan tropis yang luas, semuanya memperkuat comparative advantage kita dibandingkan dengan negara lain. Dengan anugrah tersebut sebenarnya kita lebih bisa memakmurkan rakyat dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi jika kita melihat potret pertanian kita saat ini, sungguh bertolak belakang.


Data tahun 2012 menunjukan beberapa contoh terjadinya degradasi produktifitas lahan. Produksi nasional gabah kering giling sebesar 65,76 juta ton, lebih rendah 1,07% dari tahun sebelumnya. Produksi Jagung pipilan kering menurun 5,99%. Dan produksi kedele kering menurun 4,08%. Penurunan kualitas diakibatkan oleh pemakaian pupuk kimiawi yang berlebihan dan penurunan unsur organik di tanah. Sementara disisi lain terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 27 ribu ha/tahun, semakin memperkecil produksi pertanian.


Pendapatan petani pun hanya Rp 3,57 juta/tahun, sedangkan buruh tani hanya Rp 1,82 juta/tahun. Dengan pendapatan yang begitu kecilnya maka tak heran sejak tahun 2003, terjadi penurunan jumlah masyarakat yang terlibat di sektor pertanian sebanyak 5 juta orang (sensus pendapatan ekonomi rumah tangga sektor pertanian BPS 2012).  Sektor pertanian terasa kurang atraktif bagi masyarakat, terutama untuk angkatan kerja muda. 


Meningkatkan Pendapatan Melalui Perubahan Budaya


Meningkatkan produksi pertanian tentu akan meningkatkan pendapatan petani. Tetapi peningkatan pendapatan itu tidak linear dengan peningkatan produksi, jika beaya produksi tidak dapat ditekan dan harga jual tidak meningkat. Untuk itu usaha-usaha untuk meningkatkan harga jual melalui peningkatan kualitas, dan efisiensi untuk menekan beaya produksi, menjadi prioritas pula. Peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi infrastruktur pertanian secara luas. 


Untuk meningkatkan kualitas  dan efisiensi harus melalui perubahan budaya, dari budaya subsisten menjadi budaya modern yang berorientasi pasar. Ciri utama pertanian modern adalah: adanya standarisasi mutu dan keberlanjutan pasokan. Informasi mengenai komoditas yang dibutuhkan dengan tingkat kualitas yang diinginkan, dan iklim yang sesuai dengan musim tanam, harus dapat diakses oleh para petani atau minimal penyuluh pertanian di desa-desa. Setelah informasi tersebut diperoleh maka alih teknologi tepat guna diterapkan untuk mencapai standar kualitas yang diinginkan pasar. Informasi yang cepat dan akurat, penerapan teknologi tepat guna, akan meniadakan pemborosan yang bisa terjadi akibat kelebihan pasokan maupun produk reject yang tak lolos standarisasi.


Infrastruktur permodalan harus disediakan dan dapat diakses oleh petani dengan mudah dan transparan melalui lembaga keuangan khusus pertanian. Dan rantai niaga yang selama ini membuat komoditas pertanian menjadi tidak efisien, juga harus dipangkas dengan sistem logistik dan transportasi yang memang diperuntukan bagi mereka. 


Di sisi lain para petani pun harus diperkuat organisasi dan kelembagaannya, agar fasilitas itu digunakan sesuai peruntukan sehingga dapat dijamin keberlanjutannya. Efisiensi akan meningkatkan daya saing kita di pasar, pasar yang tanpa sekat-sekat wilayah/negara. Jadi berfikir tentang swasembada (berfikir untuk memenuhi kebutuhan sendiri) menjadi kurang tepat, harus diubah menjadi pemenuhan kebutuhan pasar. Ini memerlukan kerja keras dan komitmen yang kuat.


Penulis adalah anggota BPN Almisbat, ex Deputi Mentri BUMN 2002-204, Ketua Alumni IPB 2003.


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!