Partai Golkar saat ini sedang mengadakan Munas, agenda nasional Partai Golkar yang akan menentukan struktur kepengurusan dan arah partai kedepannya. Pada  perebutan ketua umum Partai Golkar dalam munas periode lalu tahun 2009, terjadi kompetisi antara kelompok yang menginginkan Golkar masuk dalam kekuasaan, yang dipimpin Bakri ; Dengan kelompok yang mau 'mencoba' menjadi oposisi, yang dipimpin Surya Paloh. Dan kompetisi saat itu kemudian dimenangkan oleh kelompok Abu Rizal Bakri, dan Golkar kemudian menjadi bagian dari kekuasaan. 


Saat 5 tahun lalu, jika Partai Golkar tidak memilih Bakrie dan memilih sikap untuk menjadi penyeimbang kekuasaan di parlemen, tentunya Partai Golkar akan memiliki posisi yang penting. Dari 560 kursi yang ada di DPR, kekuatan koalisi partai yang mendukung SBY minus Partai Golkar, tahun 2009 sudah sebesar 62 % (339 kursi). Dan dengan ditambah Golkar maka kekuatan pemerintahan SBY di parlemen menjadi 82 % (448 kursi). Dengan kekuatan yang terhimpun sebegitu besarnya, maka jumlah kekuatan Partai Golkar sebesar 20% di blok koalisi pemerintahan, tentu menjadi tidak significant untuk bisa mewarnai arah kemajuan politik di Indonesia, dibandingkan bila Golkar masuk dalam blok oposisi di parlemen, yang mencapai 50% dari kekuatan oposisi. Memang dalam politik tidak bisa kita berandai-andai, tetapi kenyataannya dalam periode 2009-2014, SBY memberikan warna politik yang kuat sampai tahun 2013, yang kemudian pada tahun 2013-2014  dimulai masa “berkibarnya” Jokowi.


2014 – 2019 Momentum Kaderisasi Partai Golkar


Pertarungan memperebutkan kepemimpinan di Partai Golkar, kurang relevan jika kita sebut sebagai  pertarungan antara pro kekuasaan dan pro oposisi. Sebab kelompok mana pun yang memenangkan munas Golkar ini,  semuanya berkeinginan untuk berkuasa, termasuk Bakrie. Peran kuat pemikiran Akbar Tanjung, mendorong keterlibatan Golkar di KMP sangat dalam. Semangat dibawah permukaan untuk melakukan pemakzulan terhadap Jokowi sangat terasa, walau usaha itu tentu akan berat untuk bisa dicapai. Tetapi pengalaman atas keberhasilan Partai Golkar di bawah Akbar Tanjung bersama dengan partai lain dalam proses pemakzulan Gus Dur, cukup menggoda dan memberi rasa peraya diri bagi Akbar Tanjung untuk melakukan hal yang saat ini kepada Jokowi. Dan itu pada akhirnya akan menjadikan Golkar menjadi bagian dari kekuasaan pula.


Memang peran politik Golkar dalam periode pertama setelah reformasi seolah tidak terlalu menonjol. Dan dinamika kepentingan politik pada saat itu  tersentral pada Amin – Mega dan Gus Dur. Apalagi kemudian dinamika tersebut kemudian mengerucut pada perpecahan diantara Gus Dur yang saat itu sedang memerintah di satu sisi, dengan Amin Rais dan kekuatan politik diluar PKB yang ada di DPR, di sisi lainnya. Puncaknya saat Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden, yang justru membuat Gus Dur jatuh dari kekuasaan dan digantikan oleh Mega, membuat peran politik tersebut seolah hanya ada pada Amin. Gus Dur dan Megawati. Tetapi yang jelas perpecahan diantara tokoh-tokoh reformasi dan jatuhnya Gus Dur, sangat menguntungkan bagi Partai Golkar dibawah Akbar Tanjung. Golkar menjadi bagian dari kelompok pemenang yang berhasil menjatuhkan Gus Dur, sehingga sejarah kelam Golkar sebagai penyangga utama Orde baru semakin terkikis. Ini yang membuat Partai Golkar lebih mudah untuk konsolidasi, dan berhasil menjadi pemenang dalam Pemilu 2004, dengan dukungan 21,6%  pemilih. 


Dalam satu perubahan politik, apalagi untuk negara sebesar Indonesia, aktor-aktor yang berperan penting dan bahkan sangat penting, tidak selalu yang sering muncul di media. Saya yakin peran Akbar Tanjung besar, minimal tak kalah besar perannya dibanding Amin Rais maupun Megawati dalam melengserkan Gus Dur. Karena jatuhnya Gus Dur terbukti sebagai moment yang paling besar dalam menyelamatkan Partai Golkar dalam arus reformasi. Keberhasilan ini bisa menjadi godaan lagi bagi Akbar Tanjung, untuk “bermain api” menggunakan perahu KMP. Ya itu saya sebut sebagai “bermain api” karena itu akan menjadi tradisi buruk bagi demokrasi dan perpolitikan di Indonesia.


Jadi itulah mengapa saya berpendapat bahwa pertarungan politik yang terjadi dalam perebutan kepemimpinandi Golkar lebih baik dibingkai dalam perspektif kaderisasi di tubuh partai tersebut. Sudah saatnya Bakrie, Agung Laksono, MS Hidayat diganti oleh kader-kader yang lebih muda. Memang saat ini kandidat ketua umum Partai Golkar dari kader muda sudah muncul, seperti Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Priyo Budi Santos dan Airlangga Hartarto. Walaupun diantara mereka nama Airlangga Hartarto dan Priyo Budi Santoso sudah cukup kuat beredar, tetapi jika tak ada kesadaran kaderisasi di tubuh Golkar tentu akan kembali ke generasi tua, yang menjadi bagian dari generasi yang mewariskan tradisi politik yang tidak sehat.


Penulis adalah Ketua Almisbat. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!