perempuan, internet

KBR, Jakarta– Melalui sebuah pertemuan kecil, dalam sebuah diskusi setelah makan siang, ada sejumlah aktivis perempuan di Indonesia yang kemudian berbincang-bincang tentang keberadaan internet bagi perempuan.

Tak hanya di Jakarta, sebuah pertemuan di Bangkok, dalam konferensi Perempuan Asia Pasifik Beijing+20 pada November 2014 lalu, topik internet dan perempuan menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan oleh organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara.

Sejak awal mula kehadirannya, Internet diakui kehadirannya membawa ruang baru pada udara demokrasi. Masyarakat yang tak bisa menembus media mainstream, bisa menggunakan internet untuk melakukan partisipasi publik. Coba kita lihat, dengan datangnya internet, masyarakat kini dengan leluasa bisa melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan publik.  Mereka juga memanfaatkan ruang-ruang di internet untuk berpikir kritis. Sesuatu yang dulu sulit untuk dilakukan.

Namun dalam sebuah forum yang membahas media, internet dan perempuan yang diadakan forum masyarakat sipil di Bangkok, 15 November 2014 lalu, ternyata banyak negara yang masyarakatnya belum bisa menikmati internet.

Di Srilangka misalnya, masih sedikit orang yang bisa mengakses internet, apalagi perempuan. Perempuan disana kesulitan untuk mengakses internet. Teknologi disana masih identik merupakan alat yang hanya digunakan laki-laki.

Di Timor Leste, kondisinya lebih memprihatinkan. Tak banyak yang bisa mengakses internet karena harganya yang sangat mahal. Perempuan di Timor Leste menjadi sulit mengakses internet.

Kondisi di Thailand lebih baik, karena akses pada internet saat ini lebih murah dari beberapa tahun lalu. Walaupun kondisi di Thailand belum sebaik di Indonesia,  karena di Thailand akses internetnya yang masih lumayan mahal.

Kondisi yang lain terjadi di Malaysia. Pemerintah Malaysia saat ini masih sering melakukan sensor terhadap internet untuk tayangan yang dianggap mengandung unsur pornografi. Hal ini juga berakibat pada kebijakan yang membuat akses publik terhadap internet menjadi dibatasi.

Tak hanya orang dewasa saja yang kini menikmati internet, anak-anakpun sudah menjadi penikmat internet. Mereka biasanya bermain game atau mengakses sosial media seperti facebook dan juga mengakses youtube. Biasanya para perempuan dan ibulah yang kemudian mendampingi anak-anak mereka agar mengakses internet sehat.

Philipina adalah daerah yang penggunaan internetnya sudah sangat maju. Para aktivis perempuan disana umumnya sudah menjadikan internet sebagai bagian dari advokasi, baik digunakan oleh lembaga maupun individu-individu. Salah satu organisasi perempuan di Philipina, ISIS Internasional Manila sudah lama menggunakan internet sebagai bagian dari advokasi perjuangan untuk perempuan.

Dalam pertumbuhannya hingga kini, internet memang sudah dilakukan sebagai alat untuk advokasi, namun di Indonesia, hal itu baru terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan sejumlah kota besar lain.

Di Papua misalnya, hanya daerah-daerah yang berdiri perusahaan transnasional dan di Jayapura saja yang bisa mengakses Handphone maupun internet. Di pedalaman, jangankan internet, akses masyarakat dalam menggunakan Handphone saja masih sulit dilakukan. Jika ada perusahaan transnasional yang berdiri, maka yang dibangun adalah jalan dan internet.

“Yang dibangun hanya infrastruktur seperti jalan, internet, tak lebih dari itu," ujar Yuliana Langowuyo, salah satu aktivis perempuan Papua.

Kondisi yang tak jauh beda juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. Anna Djukana dari Kelompok Lopo Belajar Gender menyatakan bahwa di NTT internet hanya bisa diakses oleh kalangan menengah ke atas, masih banyak kalangan menengah ke bawah dan masyarakat yang tinggal di pedalaman tak bisa mengaksesnya.

Data Asosiasi Pengelola Jasa Internet  (APJATI) di tahun 2013 memperkirakan, pengguna internet di Indonesia baru sekitar 30%. Artinya sebanyak 70% masyarakat Indonesia belum bisa mengakses internet. Jika di Jakarta, internet bisa diakses publik, namun tidak begitu di daerah lain. Kesenjangan inilah yang harus diurus oleh pemerintah. Dan tuntutan lain, yaitu pemerintah harus menjamin agar tidak terjadinya diskriminasi yang terjadi pada perempuan dalam penggunaan akses internet.

Dalam forum konferensi perempuan Beijing+20 itulah maka pemerintah negara-negara Asia pasifik anggota PBB termasuk Indonesia sudah menandatangani hasil konferensi yang berbunyi, "Pemerintah akan membuka partisipasi terhadap perempuan di media dan dalam menggunakan teknologi dan memastikan tidak terjadi kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam penggunaan teknologi."

Semoga, ini benar-benar menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah Indonesia.

Editor: Dimas Rizky

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!