gereja GKI Yasmin terlantar, kota HAM, walikota Bogor Bima Arya

“Jangan ragukan komitmen saya terhadap Konstitusi.”


Kalimat itu muncul dengan ringan dari Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam pertemuan dengan GKI Yasmin tiga hari sebelum  dia dilantik menjadi Walikota Bogor.  Sontak, harapan muncul pasca pertemuan itu. 


Waktu berlalu, ternyata Dr. Bima Arya tidak segarang ucapannya akan tunduk pada Konsitusi. Dikutip beberapa media, pada tanggal 21 Desember 2014, Doktor Ilmu Politik lulusan Australian National University Canbera Australia ini menyatakan hal yang 180 derajat berbeda dengan komitmen yang dia katakan. Doktor itu mengatakan ‘tidak akan ada Natal di GKI Yasmin’ dan pernyataan lain ‘GKI Yasmin tidak ada’. 


Konsep Kota HAM


Sebagai seorang mantan aktivis, dihadirkannya Walikota Bogor ini dalam Konfrensi INFID pada tanggal 9 Desember 2014 menjadi hal yang wajar. Menjadi tidak wajar saat Walikota muda yang pernah menjadi trending topic ini memaparkan konsep kota HAM yang akan dia bangun di kota Bogor. 


Konsep kota HAM yang dia paparkan lebih banyak menyediakan fasilitas publik bagi warga Bogor agar nyaman. Konsep pengembangan taman, “pembersihan” trotoar dari pedagang kaki lima dan jenis pelayanan publik yang sejenis. Nyaris tidak ada sedikit pun bagaimana konsep yang akan dia kembangkan untuk memberikan kebebasan dalam beribadah kepada warganya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 


Sebagai seorang walikota, sikapnya yang hanya “mendengarkan” satu pihak sangat disayangkan. Ada kurang lebih 300 KK jemaat anggota GKI Yasmin juga warga Bogor, mereka, saya yakin turut memilih mantan aktivis ini menjadi Walikota Bogor. Janji tinggal janji, pertemuan yang Bima Arya janjikan untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin tidak pernah terjadi sampai hari ini. Celetukan seorang ibu jemaat GKI Yasmin paska ibadah juang dua minggu lalu rasanya benar, “lidah memang tidak bertulang”. 


Urusan internal GKI yang dijadikan dasar Bima Arya bersikap membuta dan membisu pada kasus GKI Yasmin ini sangat tidak masuk akal. Sebagai pejabat yang harusnya bisa menjadi “lautan” bagi semua pihak telah gugur membentur tembok. Bima Arya tidak mendengarkan kedua belah pihak. Pun jika terjadi persoalan di internal GKI, hendaknya bukan itu yang harus menjadi dasar walikota bertindak, tetapi ketetapan hukum positif yang mengikat. Membuka segel gereja yang secara resmi (legal hukum diakui) saja sangat sulit untuk Bima Arya, apalagi mewujudkan kota HAM di Bogor. 


Kesetiaan pada Konstitusi 


Rasanya tidak sulit untuk bersetia pada konstitusi, karena hanya itulah pegangan bagi para pejabat publik. Hari kemarin, pemerintah Bogor kembali menutup gereja GKI Yasmin dengan seng dan membersihkan rerumputan di sekitarnya. Sungguh sebuah sikap patut disesalkan, Pemerintah Kota berkenan repot menutup gereja kembali dengan seng daripada membuka segel yang memang harusnya dilakukan sesuai hukum yang berlaku. 


Gereja GKI Yasmin bukan gereja ilegal. Gereja ini mendapatkan IMB telah dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2006, walaupun akhirnya dicabut kembali dengan alasan ada penolakan dari kelompok tertentu, yang sampai hari inipun tidak jelas siapa kelompok tersebut. Berita bohong yang selalu disebarkan oleh Pemerintah Bogor, pun oleh Bima Arya, adalah pemalsuan tanda tangan saat mengurus IMB. Kebohongan publik ini gugur setelah OMBUDSMAN RI dalam dokumen akhir pemeriksaannya dalam kasus GKI Yasmin, yang ditujukan pada PRESIDEN RI dan DPR RI per tanggal 12 Oktober 2014 telah secara gamblang menyatakan bahwa "alasan Walikota Bogor tidak mentaati rekomendasi wajib Ombudsman 8 Juli 2011 dengan mengkaitkan IMB gereja dengan persidangan MUNIR KARTA (ketua RT, bukan warga jemaat GKI Yasmin) adalah TIDAK DAPAT DITERIMA karena dokumen yang diperiksa di persidangan Munir Karta TIDAK DIGUNAKAN GEREJA DALAM PERMOHONAN IMB gereja sehingga Walikota tetap WAJIB mencabut SK 11 Maret 2011 yg dikeluarkannya.


Kebohongan yang terus diproduksi berulang-ulang oleh Bima Arya di Forum Konferensi INFID, pun dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Agama tertanggal 9 Desember 2014, tepat saat Bima berada di Konferensi INFID yang berlangsung di Jakarta. Rasanya tidak ada kata yang tepat untuk Bima Arya yang berada pada pilihannya saat ini adalah bentuk pembangkangan hukum. Putusan MA 9 Desember 2009 yang memenangkan GKI di Taman Yasmin, Walikota WAJIB mentaatinya dan bukan  berkelit dengan memaksa GKI Yasmin mengajukan perkara baru ke pengadilan bila tidak menerima pencabutan IMB. 


Masih ada waktu bagi Bima Arya untuk menjadikan tujuh bulan pemerintahannya di Bogor sempurna guna mentaati konstitusi dan menjadikan Bogor sebagai kota HAM. Buka segel dan juga seng yang ada di GKI Yasmin, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk ibadah Natal dan ibadah-ibadah selanjutnya, berikan keamanan bagi warga jemaat GKI Yasmin untuk beribadah, dan jika perlu, hadir dalam ibadah Natal mereka seperti yang dilakukannya pada tanggal 18 Desember 2014 pada perayaan Natal PGIS kota Bogor. 


Eforia saat Bima Arya terpilih sebagai Walikota Bogor sebagai sosok muda, berpendidikan tinggi, aktivis dan diharapkan sebagai pembaharu hanya akan dikenang dan tidak pernah menjadi nyata jika nyatanya tidak ada “nyali” untuk memberikan hak yang seharusnya diterima oleh GKI Yasmin.



Penulis adalah penggiat kemanusiaan, Direktur Program Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia.   


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!