Penjara Tak Membuat Kami Jera [1]

Awal tahun 90-an, kami merasa sampai pada kegelisahan yang memuncak melihat keadaan HAM, demokrasi, dan kebebasan pers. Aksi-aksi advokasi terhadap penggusuran tanah mulai dari Kedungombo, Jawa Tengah, dihubung-hubungkan dengan kepemimpinan nasional.

Kamis, 12 Des 2013 23:10 WIB

gerakan mahasiswa 80-an, Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI), Presiden Soeharto, Orde Baru

ARTIKEL TERKAIT

Undangan dari 20 Tahun Lalu


Dua hari lagi (Sabtu, 14/12) memasuki 20 tahun Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI), Desember 1993-2013. Slogan yang terkenal dari komite aksi mahasiswa 80-90an ini adalah "Penjara Tak Membuat Kami Jera". Pesan slogan jelas: meski dipenjara, perlawanan terhadap Soeharto (waktu itu) jalan terus.

Bagi banyak generasi muda saat ini, mungkin sulit membayangkan era ketika kekuasaan Orde Baru masih sangat kuat mencengkeram. Kekuatan militer sangat dominan, partai politik selain Golkar cuma ada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia (bukan PDI-Perjuangan, tentu). Saat itu, mengkritik pemerintah adalah cari perkara. Saya ingat, kalau kita mengkritik pemerintah secara terbuka di angkot, misalnya, penumpang lain akan buru-buru turun. Itu saya alami sendiri, meski pembicaraan dilakukan dengan seorang kawan atau supir.

Tapi dalam situasi demikian, anehnya ada kelompok-kelompok mahasiswa yang 'bergerilya' menjaga daya kritis mereka. Kultur mahasiswa kritis ini diwariskan dr generasi sebelumnya: aktivis jalanan, kelompok diskusi, dan aktivis pers. Kelompok-kelompok ini pelahan membangun jaringan se-Jawa-Bali, sejak pertengahan dan akhir tahun 80-an.

Salah satu momen penting yang mereka adakan adalah pertemuan aktivis pers mahasiswa di Jakarta. Mereka yang berkumpul inilah cikal-bakal jaringan aktivis mahasiswa se-Jawa-Bali yang banyak terlibat dalam advokasi petani dan masyarakat tergusur. Saya sendiri mulai kuliah di Universitas Nasional tahun 1990, dan mulai ikut 'dilibatkan' dalam advokasi Tanah Merah (Jakarta Utara), petani Cimacan (Jawa Barat), dan sebagainya.

Meskipun berjumlah tak lebih dari puluhan orang di tiap kampus, tapi rajin menghubungi kawan-kwan di kota-kota lain, terutama di Jawa. Kami sering naik kereta api kelas ekonomi. Tak semuanya membayar tiket. Sebagian ngumpet di sambungan gerbong kalau ada pemeriksaan dari petugas.

Sebagai aktivis pers mahasiswa, ajang pertemuan itu sering juga dipakai utk bertukar majalah/koran kampus.

Awal tahun 90-an, kami merasa sampai pada kegelisahan yang memuncak melihat keadaan HAM, demokrasi, dan kebebasan pers. Aksi-aksi advokasi terhadap penggusuran tanah mulai dari Kedungombo, Jawa Tengah, dihubung-hubungkan dengan kepemimpinan nasional. Ini artinya, kepemimpinan Soeharto.


Bersambung ke bagian 2

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Mendagri: Fraksi Yang Tak Terima Silakan ke MK

  • Setengah Calon Haji Cilacap Beresiko Tinggi
  • Kabar Kematian Chester Bennington Buat Geger Dunia Maya
  • Liverpool Tolak Tawaran Barcelona untuk Countinho

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.