Penjara Tak Membuat Kami Jera [1]

Awal tahun 90-an, kami merasa sampai pada kegelisahan yang memuncak melihat keadaan HAM, demokrasi, dan kebebasan pers. Aksi-aksi advokasi terhadap penggusuran tanah mulai dari Kedungombo, Jawa Tengah, dihubung-hubungkan dengan kepemimpinan nasional.

Kamis, 12 Des 2013 23:10 WIB

gerakan mahasiswa 80-an, Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI), Presiden Soeharto, Orde Baru

Undangan dari 20 Tahun Lalu


Dua hari lagi (Sabtu, 14/12) memasuki 20 tahun Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI), Desember 1993-2013. Slogan yang terkenal dari komite aksi mahasiswa 80-90an ini adalah "Penjara Tak Membuat Kami Jera". Pesan slogan jelas: meski dipenjara, perlawanan terhadap Soeharto (waktu itu) jalan terus.

Bagi banyak generasi muda saat ini, mungkin sulit membayangkan era ketika kekuasaan Orde Baru masih sangat kuat mencengkeram. Kekuatan militer sangat dominan, partai politik selain Golkar cuma ada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia (bukan PDI-Perjuangan, tentu). Saat itu, mengkritik pemerintah adalah cari perkara. Saya ingat, kalau kita mengkritik pemerintah secara terbuka di angkot, misalnya, penumpang lain akan buru-buru turun. Itu saya alami sendiri, meski pembicaraan dilakukan dengan seorang kawan atau supir.

Tapi dalam situasi demikian, anehnya ada kelompok-kelompok mahasiswa yang 'bergerilya' menjaga daya kritis mereka. Kultur mahasiswa kritis ini diwariskan dr generasi sebelumnya: aktivis jalanan, kelompok diskusi, dan aktivis pers. Kelompok-kelompok ini pelahan membangun jaringan se-Jawa-Bali, sejak pertengahan dan akhir tahun 80-an.

Salah satu momen penting yang mereka adakan adalah pertemuan aktivis pers mahasiswa di Jakarta. Mereka yang berkumpul inilah cikal-bakal jaringan aktivis mahasiswa se-Jawa-Bali yang banyak terlibat dalam advokasi petani dan masyarakat tergusur. Saya sendiri mulai kuliah di Universitas Nasional tahun 1990, dan mulai ikut 'dilibatkan' dalam advokasi Tanah Merah (Jakarta Utara), petani Cimacan (Jawa Barat), dan sebagainya.

Meskipun berjumlah tak lebih dari puluhan orang di tiap kampus, tapi rajin menghubungi kawan-kwan di kota-kota lain, terutama di Jawa. Kami sering naik kereta api kelas ekonomi. Tak semuanya membayar tiket. Sebagian ngumpet di sambungan gerbong kalau ada pemeriksaan dari petugas.

Sebagai aktivis pers mahasiswa, ajang pertemuan itu sering juga dipakai utk bertukar majalah/koran kampus.

Awal tahun 90-an, kami merasa sampai pada kegelisahan yang memuncak melihat keadaan HAM, demokrasi, dan kebebasan pers. Aksi-aksi advokasi terhadap penggusuran tanah mulai dari Kedungombo, Jawa Tengah, dihubung-hubungkan dengan kepemimpinan nasional. Ini artinya, kepemimpinan Soeharto.


Bersambung ke bagian 2

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?