toleransi untuk anak muda, Bandung Lautan Damai

“Saya juga baru tahu kalau ada Hari Toleransi Internasional.” 


Kicau itu muncul dari seorang seleb-tweet, saat tim media kami mempromosikan kegiatan Bandung Lautan Damai (BALAD) 2014. Itu bukan perjumpaan pertama kami dengan ketidaktahuan akan Intenational Day of Tolerance. Beberapa kali saat mempromosikan BALAD, sebagai bagian dari perayaan tersebut dalam lingkup Kota Bandung, kami juga menemukan kalimat senada.


Gaung Hari Toleransi Internasional (HTI) di tiap tanggal 16 November memang masih kalah jauh jika dibandingkan peringatan terkait HAM lainnya, semacam Hari Buruh, Hari AIDS atau Hari Literasi. Di Indonesia, sejauh ini peringatan HTI baru dipromosikan (dengan daya yang agak lemah) oleh aktivis pejuang kebebasan beragama semacam SETARA Institute, Wahid Institiute, Jaringan Gus Durian, dll. Kementerian Agama menjelang akhir jabatan Surya Dharma Ali juga pernah mengadakan aktivitas seremonial merayakan HTI 2013. Upaya Menag ini tampaknya sekedar sebagai respon simbolis untuk menjawab suara ‘galak’ para aktivis yang menyebut Indonesia tidak toleran. Yang jelas, secara umum HTI memang kurang dikenal.


Padahal momen ditetapkannya HTI oleh UNESCO tahun 1995 meletakkan dasar amat penting bagi pengayaan makna toleransi. Deklarasi Prinsip-prinsip Toleransi yang digulirkan juga menggugah kesadaran warga dunia akan bahaya intoleransi. Kedua hal ini sejatinya memberi pijakan yang lebih fundamental bagi tiap perjuangan HAM yang sifatnya sektoral (hak kaum buruh, penyandang disabilitas, kaum marginal, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dll).


Deklarasi Prinsip-prinsip Toleransi membebaskan makna toleransi dari pengertian yang lekat dengan penindasan dan ketidaksetaraan. Toleransi sudah didefenisikan sebagai penghormatan, penerimaan, dan penghargaan atas keanekaragaman budaya, ekspresi, dan cara hidup setiap insan manusia. Bukan sebagai sikap kelonggaran, kebaikan atau kesenangan-selera dari pihak yang berkuasa. Apalagi kepasrahan kaum tertindas dalam menanggung derita. Maka dalam pemaknaan ini, pelanggaran terhadap prinsip toleransi tidak boleh disikapi dengan ketakacuhan-statistik (kalau masih kecil jumlahnya dianggap tidak apa-apa) apalagi dengan kerangka berpikir mayoritas-minoritas (seolah yang mayoritas jadi sosok pelindung dan yang minoritas harus tahu diri).


Penetapan HTI juga merupakan alarm PBB agar warga dunia celik akan adanya intoleransi. Banyak kejadian intoleran selama ini tidak disadari, sehingga dianggap menjadi hal lumrah. Maka keberanian untuk membuka secara nyata kasus-kasus intoleransi adalah langkah yang patut diapresiasi. Meski kesannya ‘membuka borok rumah sendiri’. Intoleransi yang diangkat juga tidak hanya terbatas isu hubungan antar agama atau etnis. Banyak hal yang lumayan kontroversial, katakanlah seperti toleransi terhadap kaum LGBT, juga tercakup dalam permasalahan ini.


Pemaknaan toleransi yang seprogresif dan seluas itu mungkin masih belum begitu senada dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Indonesia. Maka pendaratan isu yang lumayan konseptual ini amat diperlukan. Kegalakan aktivis penyeru HTI yang langsung menghardik pemerintah dengan data intoleransi, juga yang membuka keran toleransi dalam cakupan sangat luas, agaknya perlu diimbangi dengan strategi lain. Kalau tidak demikian kampanye ini tidak akan pernah populer, malah sering berbuah penolakan.


Lalu bagaimana alternatif pendaratannya? 


Tak bermaksud bermegah, apa yang kami tengah lakukan di Bandung Lautan Damai mungkin bisa membantu teladan-sederhana bagi keseimbangan yang dimaksud. Kampanye ini harusnya menyasar sekaligus melibatkan secara aktif kaum menengah di perkotaan, terutama kaum muda dengan menonjolkan kreativitas. Kami melakukannya dengan mengakomodir budaya populer, semacam Car Free Day, meme di media sosial, infografis dan bentuk-bentuk seni kontemporer. Masyarakat tidak hanya disasar oleh kampanye tapi mereka diajak menyatakan idenya tentang toleransi (lewat mengunggah foto diri bertema toleransi, menuliskan ide dan hal-hal lain). Jadi intinya upaya mempopulerkan ini harus dimulai dengan keterlibatan dan menampung dulu pemahaman toleransi sejauh yang dipahami masyarakat. Juga dengan gaya yang lekat dengan keseharian. Bukan semata lewat pendekatan ala ‘aktivis klasik’ yang galak dan bersenjatakan bahasa intelektual-kritis.


Meski harus kuat dalam pesan-inti deklarasi toleransi, kampanye harus bisa mengakomodir budaya populer namun melekat dengan keseharian terkini. Toleransi jangan semata diasosiasikan dengan kondisi ala masyarakat Barat atau malah dibuat arkais (agung tapi usang) dengan slogan basa-basi kerukunan umat beragama ala masyarakat desa Indonesia zaman Orde Baru. Masyarakat kita sekarang bukan seperti itu (lagi).


Momen HTI sebenarnya bisa jadi wadah efisien sebagai titik tolak edukasi masyarakat akan toleransi. Lewat momen ini masyarakat bisa diajak terlibat untuk pertama kali menyatakan diri toleran, lalu tercelik akan kasus intoleransi, demi kemudian mengalami pembiasaan dengan orang-orang yang berbeda dan memahami makna toleransi dengan lebih kaya.



Penulis adalah Sekretaris Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB), salah satu lembaga yang merintis Aliansi Bandung Lautan Damai (BALAD). 


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!