Mendagri Gamawan Fauzi, FPI, preman

Sudah beberapa kali sebulan belakangan ini polisi beraksi, paling tidak,di satu persimpangan lampu merah di pusat kota London. Setiap pulang kantor, jika bersepeda, saya selalu melewati persimpangan yang berbelok ke kiri itu dan menyaksikan polisi memperingatkan pengendara sepeda motor.

Di hampir semua lampu merah di London, ada kotak khusus untuk pesepeda. Letaknya sebelum jalur menyeberang pejalan kaki dan setelah garis berhenti kendaraan bermotor. Kotak khusus itu untuk ‘early start’ pesepeda. Jika lampu berganti hijau maka pesepeda melaju lebih dulu dan setelah keseimbangan stabil akan meminggir untuk dipotong kendaraan bermotor.

Sebagian besar kecelakaan sepeda atau sekitar 75% menurut ROSPA –lembaga keselamatan jalan raya Inggris- adalah pesepeda yang terhimpit di belokan. Dengan ‘early start’ maka mobil, truk, dan motor sadar ada pesepeda di depan yang setelah belokan akan berada di sampingnya. Mereka pun memberi ruang ketika memotong.

Tapi hampir semua pengendara sepeda motor –entah karena tidak tahu atau mencuri kesempatan- bergabung dengan pesepeda di kotak khusus. Begitu lampu merah, Pak dan Bu polisi pun mendekati dan memberi tahu kotak khusus hanya untuk sepeda sambil memberi selebaran.

Saya meragukan keberhasilan sosialisasi itu.

Kemacetan di pusat kota London membuat semua pengguna jalan raya –sepeda, motor, mobil, truk barang- bersaing merebut setiap ruang kosong di mana pun. Tapi itulah tugas negara, mendidik warganya.

Keraguan saya sama dengan operasi pencabutan pentil mobil dan motor yang parkir sembarangan di Jakarta.

Dan pencabutan pentil mengingatkan kelakuan anak muda 1980-an, sebutlah di kota tempat saya lahir dan besar, Medan, dan juga tempat kuliah, Semarang. Pernah sekali waktu kami melonggarkan pentil orang luar yang ngapel cewek di kampung kami sampai bannya kempes. Kegiatan mengempesi ban soal biasa di kampus. Ada anarki dan yang penting tidak tertangkap tangan, biarpun pelakunya bisa ditebak.

Tidak berlebihan menyamakan operasi petugas Dinas Perhubungan Jakarta tahun 2013 dengan anarki remaja 30 tahun lalu. Prinsipnya sama. Jelas ada yang salah jika lembaga yang punya sistem, dana, wewenang, dan sumber daya manusia menegakkan undang-undang dengan mencabuti pentil. Jika negara memilih jalan pintas, warga sipil tak akan punya jaminan hukum lagi.

Jalan pintas juga yang mungkin membuat Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengusulkan pemimpin daerah bekerjasama dengan FPI. Dengan dasar kemitraan pemerintah dan lembaga sosial, Mendagri berpendapat FPI bisa dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat.

Jadi FPI diajak saja mencabut pentil. Bayangkan setiap hari selama lima tahun anggota FPI ditugaskan mencabuti pentil motor dan mobil yang parkir sembarangan. Jika konsisten pastilah orang-orang akan jera.

Tapi apakah begitu cara negara bekerja?


*Liston P Siregar, editor ceritanet.com, tinggal di London

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!