Ulil Abshar Abdallah dicekal di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim, Jaringan Islam Liberal, Irshad Manji di Salihara

Pada 20 Oktober 2013, Ulil Abshar Abdallah, seorang tokoh Islam yang berafiliasi dengan Jaringan Islam Liberal (JIL), dicekal menjadi pembicara pada sebuah seminar yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim (UIN Suska) di Riau. Panitia seminar bertema “Demokrasi di Negara-negara Muslim” terpaksa membatalkan Ulil sebagai pembicara karena adanya ancaman kekerasan fisik dari ormas radikal FPI (Front Pembela Islam). Selain ancaman dari FPI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau juga mengeluarkan larangan ceramah terhadap Ulil.

Kedua kelompok ini mengecam kehadiran Ulil karena didasarkan ketakutan bahwa ia akan menyebarkan paham liberalisme, sekularisme, dan pluralisme, yang mereka pandang haram. Padahal menurut agenda seminar, Ulil direncanakan hanya akan mendiskusikan praktik demokrasi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Kejadian serupa terjadi pada Mei 2012 saat Irshad Manji, feminis Islam asal Kanada, mendapat ancaman dari kelompok radikal yang sama ketika mengadakan kuliah umum dan peluncuran bukunya (“Iman, Cinta dan Kebebasan”) di Salihara, Jakarta. Tekanan dan kecaman dari kelompok radikal tersebut membuat pihak kepolisian membubarkan paksa acara diskusi yang tadinya berlangsung damai.

Ulil, melalui akun Twitter-nya, menyatakan, "Saya menyesalkan pencekalan saya di UIN Riau. Bagi saya, ini kabar buruk bagi 'kebebasan akademik'."

Kejadian ini bukan sekedar kabar buruk bagi kebebasan akademik tetapi juga kabar buruk bagi kebebasan berekspresi secara umum. Kebebasan berekspresi adalah hak universal yang dilindungi Konstitusi negara melalui Pasal 28F UUD 1945.

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Cita-cita konstitusional tersebut seyogianya menjadi sumber kepuasan mendalam bagi semua orang yang berpikiran bebas. Namun, dalam praktiknya, beberapa orang tidak diizinkan, bahkan pada era Reformasi seperti sekarang, untuk menerbitkan atau menyampaikan kritik atau rekomendasi terbuka yang mungkin ia anggap penting bagi telinga publik.

Masyarakat Indonesia telah menikmati 15 tahun masa Reformasi sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998. Sejak saat itu, Indonesia telah mengalami perkembangan yang progresif terkait kebebasan berekspresi. Sebuah studi yang diluncurkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada Juni 2013 menyatakan bahwa praktik kebebasan ekspresi di Indonesia sudah membaik. Meskipun demikian, masyarakat belum sepenuhnya bisa menikmati kebebasan ini karena masih terdapat tantangan-tantangan yang menghalangi kebebasan ekspresi yang sejati, seperti yang dapat kita lihat pada kejadian Ulil dan Manji.

Pencekalan terhadap Ulil, Manji, dan banyak lainnya menunjukkan tantangan yang hadir bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Kelompok radikal agama mengecam Ulil karena mereka menganggapnya akan menyebarkan nilai-nilai sekularisme, yang mereka yakini bertentangan dengan intepretasi dogma Islam mereka. Jelas mereka tidak menyadari ironi bahwa eksistensi kelompok dan kebebasan berbicara mereka berakar pada prinsip-prinsip sekularisme dan demokrasi. Kebebasan yang tidak mereka nikmati pada era rezim Orde Baru, di mana pemerintah yang opresif banyak membungkam kelompok radikal agama seperti mereka. Tetapi ketika merasakan era Reformasi yang memberikan ruang berekspresi bagi warga negaranya, kelompok radikal agama malah membungkam hak orang lain untuk berekspresi. Seakan-akan tidak ada hak berbicara dan bereskpresi, kecuali untuk mereka.

Lucunya, kampanye pencekalan tersebut justru memberi publikasi gratis pada pihak yang dibungkam atau dicekal. Hal ini menciptakan simpati publik pada pihak yang dicekal dan sebaliknya antipati pada pihak yang mencekal. Pada akhirnya, langkah mereka justru menimbulkan efek kontra-produktif dari niat awal. Seandainya para radikal tidak berupaya untuk melakukan pelarangan, acara akan berlangsung dengan tenang tanpa kehebohan berarti. Sebaliknya, mereka malah membuat pembicara menjadi hal kontroversial yang mengundang perhatian publik.

Perbedaan pendapat adalah elemen alami dalam kehidupan sosial. Kebebasan berbicara memberikan hak pada seseorang untuk menyatakan pertentangannya dengan cara yang beradab. Masyarakat Indonesia yang majemuk akan memperoleh manfaat dari pengekspresian sudut pandang yang beragam. Oleh karena itu, ketika ekstremis mengeluarkan ancaman kekerasan untuk membungkam pendapat yang berbeda dari mereka maka kebebasan mereka untuk mengekspresikan diri semestinya hilang. Pada akhirnya, kita harus mempertanyakan apakah kelompok ekstremis agama berhak mengekspresikan kecaman jika hal tersebut berujung pada pembungkaman pihak lain.

*Penulis adalah reporter pada Dekker Center

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!