subsidi pupuk untuk petani, ekonomi pertanian, defisit dalam rapbn 2015

Dalam RAPBN 2015 total belanja negara sebesar Rp 2019,9 triliun atau naik 7,6% dari APBN-P 2014 yang besarnya  Rp 1876,8 triliun.  Sedangkan total penerimaan negara besarnya Rp 1762,3 triliun, sehingga ada defisit anggaran sebesar Rp 257,6 triliun. Defisit ini yang harus ditutup oleh pemerintah ke depan, baik melalui utang (luar negeri dan dalam negeri, perbankan dan non perbankan), maupun IPO dari beberapa BUMN. 

Besarnya subsidi yang dikucurkan pemerintah dianggap sebagai penyebab terjadinya defisit anggaran dalam APBN selama ini. Jumlah anggaran untuk keseluruhan subsidi dalam RAPBN 2015 besarnya Rp 433,5 triliun, dimana 67,2% dialokasikan untuk subsidi BBM.  Sedangkan subsidi untuk sektor pertanian dalam bentuk subsidi pupuk dan benih sebesar 8,4% atau Rp 36,6 triliun, yang terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp 35,7 triliun dan bibit sebesar Rp 0,9 triliun. 

Dari data tersebut, subsidi yang sebenarnya bentuk afirmasi pemerintah terhadap rakyat miskin, menjadi salah arah ketika kita melihat bahwa subsidi itu sebagian besar (67,2%) dialokasikan untuk mensubsidi harga BBM, yang daya serapnya bagi rakyat miskin justru hanya 15%. Dan justru subsidi untuk sektor pertanian (pupuk dan benih), yang dampaknya tidak hanya mengembangkan ekonomi di pedesaan, juga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, besarnya hanya 8,4% dari keseluruhan nilai subsidi.

Tetapi untuk mengatasi defisit anggaran, tidak mungkin dengan cara menghilangkan keseluruhan subsidi yang ada.  Harus ada penghematan anggaran di luar anggaran subsidi. Dan menghemat anggaran subsidi, tidak mungkin hanya menghemat di satu sektor saja, harus dicari cara yang tepat agar keseluruhan sektor yang disubsidi itu bisa dihemat, termasuk penghematan di sektor pertanian. Penghematan subsidi di sektor pertanian juga harus mempertimbangkan pula capaian target produksi pangan yang ingin diraih.

Produksi Pertanian dalam RAPBN 2015

Dalam RAPBN 2015, anggaran departemen pertanian sendiri (di luar subsidi pupuk dan benih yang dikelola oleh departemen perdagangan) besarnya Rp 15,8 triliun untuk program-program:
 
- Peningkatan / pembukaan sawah baru sebesar 40,000 ha agar produksi padi mencapai 73,4 juta ton
- Pengembangan tanaman tebu 60.000 ha, pengembangan penanaman kopi 4.850 ha. teh 5.050 ha, kakao 20.950 ha, lada 1.650 hektar, karet 19.550 ha, dan kapas 3.300 ha.

Besarnya anggaran tersebut di luar anggaran pembangunan irigasi yang ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum. Untuk itu kerjasama antar kementrian harus kuat, dan kementerian pertanian harus bisa menentukan pemetaan yang tepat mengenai di mana perluasan sawah yang ingin dikembangkan dan kepada siapa subsidi akan dikucurkan.

Untuk itu kita harus tahu persis peta lahan pertanian baik dari sisi letak geografis maupun jenis lahannya (lahan basah atau kering), untuk menentukan dimana lahan itu akan dikembangkan dan jenis lahan seperti apa yang paling tepat.

Efisiensi Melalui Subsidi

Pembangunan penting untuk kesejahteraan. Tetapi jika pembangunan yang akan dilakukan kemudian akan meninggalkan utang, tentu menjadi permasalahan besar ke depannya. Struktur RAPBN 2015 berpotensi menimbulkan masalah, tercermin dari adanya defisit antara penerimaan dengan belanja sebesar Rp 257,6 triliun.

Yang harus dilakukan adalah efisiensi melalui optimalisasi efektivitas penggunaan anggaran. Subsidi dan anggaran pertanian akan optimal pengaruhnya untuk menyejahterakan petani, jika kita memperhatikan 3 aspek penting sebagai berikut

a.    Jenis Lahan
b.    Luas Lahan
c.    Sistem distribusi dan pengawasan

a. Jenis Lahan

Lahan basah memiliki tingkat produktifitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lahan kering. Lahan basah memiliki produktifitas sebesar 4,5-5 ton/ha, sedang lahan kering produktifitasnya hanya mencapai 2 ton/ha. Maka subsidi pupuk dan benih sebaiknya diarahkan untuk para petani di pertanian lahan kering.

Pertimbangannya adalah: Pertama, lahan basah tingkat produktivitasnya sudah optimal dan sulit untuk ditingkatkan lagi. Kedua, Lahan kering memiliki fungsi strategis, dalam aspek ekologi, ekonomi dan teritorial. Tanpa ekosistem lahan kering yang baik maka ketersediaan air bagi lahan basah tidak terjamin, mengingat hulu DAS umumnya adalah lahan kering. 

Perhatian terhadap lahan kering, selain bentuk penanganan atas kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani,  sekaligus bentuk penanganan atas  segala aspek yang ada dilahan kering tersebut.
Lahan kering yang diprioritaskan adalah lahan kritis, lahan kering dengan tingkat kualitas zat hara yang rendah. 

Dan subsidi pupuk dalam bentuk pupuk organik akan jauh lebih tepat untuk mengembalikan tingkat kesuburan lahan. Dan pupuk organik bisa diproduksi sendiri oleh para petani, baik dari sisi bahan baku yang mudah tersedia maupun additive nya mudah diperoleh. Subsidi pupuk organik harus disertai pula dengan pembuatan pupuk di sentra-sentra pertanian lahan kering, agar petani bisa menghasilkan pupuknya sendiri.

b. Luas Lahan

Luas lahan paling menentukan dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani. Untuk Pulau Jawa yang karakteristik lahannya adalah lahan basah, dan tingkat kesuburan tanahnya tinggi, petani dapat hidup layak jika memiliki lahan seluas 0,5 ha. Sedangkan di luar jawa seluas 2 ha. Padatnya penduduk dan sempitnya lahan membuat kepemilikan lahan petani menjadi berkurang. Hanya 40% petani yang memiliki lahan yang cukup luas untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan 60% petani masuk dalam golongan petani dengan lahan sempit (Survey pertanian dan rumah tangga BPS-2008).

Tekanan atas kepemilikan lahan menjadi makin kuat saat tanah diberlakukan sebagai komoditas sehingga proses jual beli lahan pertanian untuk kepentingan lain cukup tinggi. Faktor inilah penyebab alih fungsi lahan terjadi. Petani dengan lahan sempit akan sangat sulit untuk memakmurkan dirinya sendiri. Setinggi apa pun tingkat kesuburan tanah jika lahannya kurang, tentu hasil panennya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi jika tingkat kesuburan lahannya rendah, tentu hasil panennya lebih tidak mencukupi lagi. Kepada petani golongan pemilik lahan sempit, subsidi pupuk dan benih terutama harus diberikan.

Bersambung ke bagian 2

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!