uber.com

uber.com

Satgas Pemburu Uber hari ini bakal mulai beroperasi. Misi utamanya adalah menertibkan para pengendara nakal yang memakai mobil plat hitam sebagai angkutan umum. Tim Pemburu Uber ini terdiri dari petugas Ditlantas Kepolisian Jakarta, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta.


Kehadiran Uber sudah dipermasalahkan oleh Pemprov Jakarta sejak tahun lalu. Alasan utamanya adalah karena Uber tidak punya perusahaan di Indonesia dan karenanya tidak dipungut pajak. Uber adalah salah satu start up berbagi tumpangan atau layanan taksi yang paling berhasil dari Silicon Valley, Amerika Serikat. Dan sejak awal, Uber memang mengisi ruang abu-abu antara perusahaan teknologi dengan perusahaan taksi. Sementara itu Dinas Perhubungan menyebut Uber adalah taksi, karenanya mesti berplat kuning supaya identitas angkutan tercatat dan dievaluasi berkala.


Dievaluasi? Apa iya? Kapan kita pernah mendengar supir taksi menjalani evaluasi? Berbeda dengan Uber yang punya sistem rating atau penilaian. Jika tak puas dengan pelayanan yang diberikan, tinggal kasih penilaian yang jelek. Evaluasi langsung dilakukan di tempat, saat itu juga. Uber pun menyediakan layanan GPS aktif sepanjang jalan yang tak ditawarkan oleh taksi. Dengan begitu, keberadaan mobil bisa dipantau setiap saat. Rute perjalanan pun bisa dibagi lewat media sosial. Wajah, nama dan nomor telfon pengendara Uber sudah dipampang sejak awal, bukan jadi kejutan yang baru ketahuan saat kita membuka pintu taksi.


Yang ditawarkan Uber adalah kepraktisan dan kemudahan. Dua hal ini sesungguhnya adalah tawaran dasar dari jenis teknologi apa pun. Apalagi Uber sejak awal sudah memposisikan dirinya sebagai perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi mengingat mereka tidak memiliki mobil. Uber justru mendapatkan mobil dari perusahaan-perusahaan penyewaan mobil.


Zaman berubah. Perkembangan teknologi berubah dalam rotasi yang lebih cepat lagi. Dan di sinilah peran Pemerintah menjadi sangat penting. Aturan yang ada mungkin harus segera direvisi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Harus diakui juga kalau ada negara yang melarang Uber karena alasan keamanan. Tapi lagi-lagi, kepraktisan yang dirasakan warga juga tak boleh diabaikan. Seperti juga Pemprov Jakarta tidak boleh cuek dengan fakta bahwa transportasi publik di Jakarta masih jauh dari ideal. Ketika aturan dibuat, mungkin tak terbayangkan bisa ada “keajaiban teknologi” seperti Uber, Gojek, Grab Taxi atau Grab Bike. Tapi Pemerintah juga tak boleh kalah cerdas dengan siap membuat aturan yang adaptif terhadap perkembangan terbaru.  

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!