IMF dan Jeratan Utang

Jangan lupa – setiap utang baru adalah jeratan baru, PR bagi generasi berikut.

Kamis, 03 Sep 2015 09:00 WIB

Christine Lagarde di Istana Negara. (Erric/KBR)

Christine Lagarde di Istana Negara. (Erric/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Di tengah kondisi ekonomi yang melambat dan ancaman gelombang PHK, Indonesia kedatangan perempuan keenam paling berpengaruh di dunia. Namanya Christine Lagarde,  Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF.

Kunjungan Lagarde menjadi sorotan. Ada yang bertanya tujuannya. Ada juga yang khawatir soal Indonesia bakal berutang lagi kepada IMF. Kedatangan Lagarde seolah membuka memori lama ketika Indoneisa menandatangani Letter of Intent 1998 lalu. Saat itu bos IMF Michael Camdessus terlihat menyilangkan kedua lengan di dada saat Presiden Soeharto menandatangani LoI. Terlihat pongah. Pemenang Nobel Ekonomi 2001 Joseph Stiglitz sampai mengibaratkan IMF sebagai ‘rumah sakit yang membuat makin sekarat’.

Presiden Joko Widodo buru-buru menampik kekhawatiran itu. Bukan, ini tak membahas utang baru. Justru ini akan membahas peran Indonesia sebagai tuan rumah dari pertemuan rutin antara IMF dengan anggota Bank Dunia pada 2018 mendatang. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyebut Lagarde hanya ingin melihat kondisi ekonomi Asia, termasuk Indonesia. Suara langsung datang dari Parlemen: bakal menolak sodoran utang baru.

Meski dari IMF tak ada gelagat utang baru, sebetulnya sudah masuk utang baru dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar 400 juta dollar atau sekitar Rp 5,2 triliun. Untuk tahun depan pun sudah disiapkan utang sebesar 28 triliun rupiah. Utang dimaksudkan untuk pengembangan sektor finansial, termasuk memperluas akses finansial untuk masyarakat miskin.

Setiap peluang utang baru semestinya disambut dengan waspada. Apalagi sejumlah pengamat menyebutkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif sehat untuk menghadapi goncangan ekonomi – jika dibandingkan pada krisis 1998-1999. Salah satunya terlihat dari cadangan devisa kita yang cukup baik yaitu di atas 6 bulan impor. Pertumbuhan ekonomi juga masih di atas 4 persen meski belum sesuai harapan.

Jokowi juga jangan sampai lupa dengan pidatonya sendiri di Konferensi Asia Afrika enam bulan lalu. Saat itu ia menyebut Asia Afrika harus bisa lepas dari ketergantungan institusi keuangan global. Kalau anggapan bahwa ekonomi hanya bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan seperti IMF dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang. Jangan lupa – setiap utang baru adalah jeratan baru, PR bagi generasi berikut. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.