iuran TV di Inggris, TVRI, Liston P Siregar, Heru Hendratmoko

Lebih dari sepersepuluh kasus pengadilan di Inggris Raya adalah tunggakan iuran TV. Dari total 1,48 juta gugatan hukum sepanjang 2012, sekitar 12%  atau 180.000 orang disidang karena ‘nyolong’ iuran TV sebesar £145,50 atau sekitar Rp 2,4 juta per tahun. Dirinci lebih lanjut, 155.000 divonis bersalah dan kena denda maksimal tujuh kali lipat: £1.000. Masih tidak mau bayar? Masuk kurungan.

Data Kementerian Kehakiman Inggris yang dirilis awal pekan lalu tak menjelaskan apakah kasus hukum terkait iuran TV naik atau turun. Apa pun, proporsi 12%, menurut saya, mencerminkan keseriusan memburu para penunggak.

Sekitar tahun 1970-an awal di Medan, setelah membeli TV hitam putih pertama, bapak saya menambah kegiatan rutin: membayar iuran TV ke kantor pos. Setiap bulan. Rutinitas yang berlangsung belasan tahun. Dia baru ikut ‘nyolong’ setelah ketiga anaknya –yang mulai kuliah- berhasil meyakinkan pembayaran itu sia-sia dan siaran TV tidak akan diputus.

Jadi ketika pindah ke London tahun 1995, muncul sedikit ‘romantisme’ mengenang bapak saya walau tak perlu ke kantor pos tiap bulan dengan membawa buku iuran untuk ditempel materai pembayaran yang distempel pakai palu.

Saya membayar iuran TV bukan karena ‘romantisme’ semata tapi tidak mau ambil risiko. Sekali waktu saya bertemu pendatang lain dari India dalam sebuah acara di rumah tetangga yang menegaskan tidak membayar iuran TV karena langganan bulanan TV kabel, Sky. “Saya tidak menonton BBC jadi untuk apa saya bayar.”

BBC –sebagai layanan penyiaran umum- memang mendapat dana dari pembayaran iuran TV tapi UU menegaskan lisensi TV bukan lisensi BBC. Juga ada seorang mahasiswa Indonesia yang tidak membayar karena menonton TV lewat lap top. Berdasarkan UU maka menonton siaran langsung TV, pakai laptop atau PC, tetap harus membayar. Jika diunduh dulu –jadi tidak langsung- baru bebas iuran. Tak jelas apakah pendatang asal India dan mahasiswa Indonesia itu masuk dalam 12% yang kena gugat atau tetap menikmati ‘bebas’ iuran.

Dengan ragam teknologi menonton TV, pasti lah semakin susah untuk melacak para penunggak iuran. Tapi kenyataannya mereka terus diburu. Saya menduga alasannya bukan penegakan hukum saja, juga pemasukan yang berharga.

Matematikanya sederhana. Kalau 180.000 yang menunggak membayar normal £145.50 per tahun, maka pemerintah atau BBC mendapat tambahan sekitar £26 juta dalam setahun. Lumayan, apalagi untuk negara yang masih meranjak pelan untuk pulih dari krisis keuangan.

Di Indonesia iuran TV tinggal kenangan. Tapi jika dihitung-hitung, lumayan besar juga potensi pemasukan yang hilang. Berdasarkan perkiraan BPS, pada tahun 2010 terdapat 65 juta keluarga di Indonesia. Dikurangi dengan 12,5% yang tergolong miskin –dengan asumsi mereka tak mampu membeli pesawat TV- ada  sekitar 57 juta keluarga yang bisa jadi sasaran iuran TV.

Iuran Rp10.000 per tahun saja -tentulah tidak memberatkan bagi warga Indonesia di tahun 2013- bisa membawa pemasukan Rp 570 miliar per tahun untuk negara.
 
Cuma di Indonesia, matematikanya tidak bisa sesederhana di Inggris. Ada faktor misteriusnya: berapa banyak yang akan dikorupsi dari pemasukan tersebut?

*Liston P Siregar, editor www.ceritanet.com, tinggal di London


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!