Deng Xiaoping, Bung Karno, Tri Sakti, KPK, ekonomi berdikari

Bahaya serupa sangat mungkin terjadi lagi bila rakyat pasif dan kelompok-kelompok oposisi cenderung bersikap apriori terhadap kelompok berkuasa. Hambatan bagi berkembangnya demokrasi, karenanya, dapat bernama rasa putus asa. Keputusasaan ini kerap diungkap dalam berbagai diskusi.

Sejak keran demokrasi mulai dibuka oleh Presiden BJ Habibie, diteruskan secara deras oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, Indonesia dikenal sangat berani dan sukses melewati proses transisi. Sidang Istimewa MPR berhasil memasukkan pasal-pasal tentang hak asasi manusia ke dalam konstitusi; pemilihan umum bisa berlangsung secara damai saban lima tahun secara terbuka dan adil; kebebasan pers dijamin; partai politik boleh lahir dan tumbang oleh faktor seleksi alam; ratusan kabupaten menjalankan pemerintahan otonom. Indonesia lalu dicatat sebagai satu-satunya negara dengan daerah otonom terbanyak di dunia sepanjang sejarah.

Namun tak dipungkiri, beberapa kebebasan itu menjadi kebablasan: otonomi daerah ikut pula melahirkan otonomisasi korupsi; partai politik kurang berdaya memobilisasi daya aktif rakyat; kekerasan berlangsung di depan mata aparat penegak hukum tanpa mampu dicegah; umat beragama minoritas mendapat ancaman tanpa mampu dilindungi oleh negara; perekonomian gagal mencapai kapasitas yang semestinya lantaran terhambat oleh kesediaan infrastruktur dan korupsi di tingkat birokrasi.

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan satu per satu anggota DPR ke penjara, kelelahan yang berujung keputusasaan makin meruak. Disusul pengadilan dan pemenjaraan orang-orang yang terlibat dalam kekuasaan eksekutif dan sejumlah orang muda di birokrasi perpajakan. Maka, makin hilang sudah harapan lebih dari 235 juta penduduk Indonesia. Ibarat sedang menyetir mobil di dataran tinggi menuju satu lokasi: tubir jurang.

Semua keadaan ini, boleh dibilang, berasal dari kesalahan memilih ‘kucing’. Indonesia kehilangan—atau lebih tepat meninggalkan—ideologi pembangunannya. Semata mengikuti dorongan pemberi utang. Padahal, semua orang tahu, semua prinsip utang hanyalah menjerat si penerima utangan.

Ciri khas dari ‘kucing’ Deng ialah menggali potensi yang ada di dalam negeri dengan keberanian menerapkan sistem ekonomi dunia dan bergelut dalam ekonomi dunia itu secara percaya diri. Secara singkat, rumusan Deng sesungguhnya ialah: mandiri, kemandirian. Ini garis dasar yang bukan kebetulan menjadi inti sari dari ajaran Bung Karno: berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Sejak tahun 1920an Bung Karno telah menggali nilai-nilai, potensi sumber daya dan modal sosial bangsa Indonesia, yang ia sebut sebagai marhaenisme. Sebelum Deng menemukan ‘kucing’-nya.

Tahun 1963 Bung Karno mengelaborasi kucing marhaennya sebagai“Tri Sakti”.Yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Ketiganya, kata Bung Karno, adalah pijakan Indonesia untuk tinggal landas setelah meniti jembatan emasnya: kemerdekaan.

Berdaulat secara politik berarti mampu menjaga keutuhan Republik Indonesia. Tak sejengkal pun tanah Republik Indonesia yang bisa diklaim—apalagi dimenangkan—oleh negara mana pun tanpa kecuali. Berdaulat secara politik juga berarti memiliki gigi yang tajam, dihargai, dihormati, dan disegani di dunia internasional. Kesanggupan Indonesia untuk mengaku berperan secara bebas-aktif sejak masa Bung Karno menunjukkan bagaimana Indonesia mau menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang besar.

Berdikari secara ekonomi sebetulnya keberanian untuk bebas dari utang. Mengelola sendiri kekayaan alamnya untuk dipergunakan bagi seluruh rakyatnya, menjamin kesejahteraan rakyat, dan menjual hasil produksinya kepada luar negeri dengan harga yang tak didikte semena-mena oleh tengkulak internasional. Pada prinsip ini, orang kerap menyalahartikan bahwa semangat Bung Karno adalah nasionalisasi semua aset di dalam negeri. Padahal, nasionalisme Bung Karno—seperti ditegaskannya sendiri—bukanlah nasionalisme yang chauvinistic. Pernyataan Bung Karno bahwa sumber daya alam Indonesia ini tak dikelola pun tak apa sembari menunggu para pemudanya memiliki kemampuan, harus dibaca dalam konteks keengganannya diatur dan dieksploitasi oleh negara luar yang memiliki semangat menjajah.

Adapun berkepribadian secara sosial budaya menjadi pelengkap dari jati diri. Suatu bangsa tak bisa semata-mata hanya diakui secara politik dan memiliki kemampuan ekonomi. Bangsa di mana pun hanya akan menjadi besar apabila memiliki identitas budaya yang terintegrasi pada perilaku warganya. Barangkali itu sebab, Bung Karno pernah secara ekstrem melarang beredarnya produk-produk kesenian dan budaya dari bangsa asing. Meski ia sendiri mengagumi banyak kesenian Eropa.

Lebih jauh soal berkepribadian secara sosial budaya sungguh penting dalam dunia yang makin terbuka. Tanpa mengakar pada budaya sendiri, keadaan sosial cenderung terancam kisruh. Sekarang malah kemajemukan budaya Indonesia yang dipertentangkan. Ini lucu, sebetulnya.

Keputusasaan yang mampir hari-hari ini, mestinya dapat ditepis dan dibangkitkan kembali. Orang Indonesia terlatih menghadapi kesulitan, asal elitnya juga tak hidup dalam kesenangan berlebihan. Orang Indonesia juga terbiasa berkorban, asal mereka tak merasa bahwa elitnya mengorbankan mereka. Orang Indonesia teruji berjuang, asal mereka juga melihat elitnya berada di garis terdepan.

Meminjam istilah Sukarno, yang diperlukan adalah kesungguhan gotong royong. Bila laku gotong royong merayap dari atas ke bawah, putus asa berpotensi hilang. Lalu dari situ, siapa tahu kita bisa memilih ‘kucing’ yang tepat. [ ]

*Penulis adalah wartawan


Kalimat Deng Xiaoping tentang kucing...(kembali ke bagian 1)

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!