Deng Xiaoping, Bung Karno, Sukarno, I do not care if it is a white cat or a black cat, ekonomi berdikari

I don't care if it's a white cat or a black cat. It's a good cat as long as it catches mice ~ Deng Xiaoping

Kalimat Deng Xiaoping tentang kucing yang baik kerap dikutip untuk isu pemberantasan korupsi. Tak terlalu salah bila mengingat tikus adalah binatang yang dijadikan simbol koruptor. Penyanyi Iwan Fals juga melantunkan Tikus-tikus Kantor sebagai kritik terhadap praktik patgulipat birokrasi. Kartunis juga menggambarkan tikus untuk pesan yang sama.

Tapi pernyataan yang diujarkan Deng pertama kali tahun 1961, pada Konferensi Partai Komunis Cina di Guangzhou, itu sebetulnya mengenai pilihan konsep ekonomi. Pada pidato tanggal 7 Juli 1962, “Bagaimana Mengembalikan Kejayaan Pertanian Kita” (Zenme Huifu Nongye Shenchan), Deng kembali menandaskan keyakinannya ini untuk meningkatkan produksi pertanian Cina. Usulannya cukup mengundang perdebatan di kalangan komunis karena Deng menganjurkan model sewa lahan kepada para petani.

Deng tak memungut bidal (pepatah atau perubahasa - Red) itu dari langit. Katanya, “Kamerad Liu Bocheng kerap mengutip peribahasa Sichuan yang menyebut ‘tak penting itu kucing kuning atau putih, asal bisa menangkap tikus, ia adalah kucing yang baik’.” (Selected Works of Deng Xiaoping, Volume I). Liu Bocheng adalah ahli strategi, juga salah seorang pendiri angkatan bersenjata Cina, yang berasal dari Sichuan.

Saat tahun 2001, Beijing diumumkan akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2008,‘kucing’ yang dipilih Deng telah bergerak cepat. Penunjukan itu sendiri didasari oleh kenyataan bahwa Cina bukan saja berpenduduk banyak, tapi mampu menunjukkan kebesarannya dengan tingkat pembangunan yang modern. Swasta telah tumbuh dengan mapan.

Beijing telah menjadi kota yang terbuka. Dunia pun mulai meninggalkan sebutan ‘tirai bambu’ untuk negeri itu. Padahal untuk persiapan Olimpiade, pemerintah hanya punya waktu tujuh tahun untuk mengedukasi warganya agar siap menerima kedatangan orang-orang yang akan datang. Orang-orang yang bukan saja para atlet, pelatih, dan suporternya. Tapi juga turis yang ingin menyaksikan dari dekat gala internasional itu. Beijing harus kelihatan cantik, bersih, didukung dengan transportasi yang lancar.

Baru ada empat subway line yang telah beroperasi dan satu line yang tengah dikerjakan tahun 2001 itu. Targetnya: 8 subway line beroperasi saat olimpiade yang stadion utamanya terletak di pinggir Beijing. Stadion itu kelak dikenal dengan nama Bird’s Nest, karena arsitekturnya memang menyerupai sarang burung, tapi dibuat dari kerangka baja. Kapasitas duduk mampu menampung 91 ribu orang. Dengan menggunakan subway line 8, pengunjung bisa langsung tiba persis di depan gerbang lokasi olimpiade. Bila sebelumnya dari bandara menuju lokasi stadion dibutuhkan waktu 2 jam berkendara, setelah line terbangun cukup 20 menit. Sekarang malah ada 15 line di Beijing.

Cina memang tak main-main dengan ambisinya menjadi tuan rumah olimpiade yang sekaligus menjadi penanda “kami besar.” Bila menghitung biaya, Olimpiade Beijing mencetak rekor penyelenggaraan termahal dibanding olimpiade sebelumnya, yakni sebesar USD 42 miliar. Ada 12 stadion baru dibangun yang menelan biaya USD 1,9 miliar. Olimpiade Yunani dan Sydney yang berlangsung sebelumnya hanya menghabiskan, masing-masing, USD 16 miliar dan USD 2,6 miliar.

Semuanya karena ketepatan memilih ‘kucing’. Majalah The Economist menjulukinya: kapitalisme bambu (bamboo capitalism).

Memang bukan berarti cerita tentang Cina adalah keberhasilan dan kebesaran semata. Kini, negeri itu tengah berupaya mengerem pertumbuhan ekonominya yang pernah mencapai 13 persen. Bank Sentralnya sejak tahun 2011 mulai mengetatkan likuiditas. Mereka khawatir pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memicu inflasi. Peningkatan daya beli masyarakat seiring peningkatan kemampuan ekonomi itu membuat konsumsi tak bisa dikendalikan. Maka, pemerintah mematok angka 7,5 persen untuk tahun 2012.

Kondisi sebaliknya terjadi pada Indonesia. Pemerintah RI tertatih dan tersandung untuk meningkatkan pertumbuhan. Prestasi yang bisa dicetak sejauh ini baru enam koma, angka yang masih jauh dari ideal. Faktor-faktor penghambatnya bukan tak diketahui pemerintah. Kajian ADB, IDB, dan ILO secara bersama-sama menyimpulkan ada tiga faktor utama penghalang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, infrastruktur yang tidak memadai dan berkualitas rendah. Kedua, tata kelola pemerintahan dan institusi. Terakhir, ialah akses pendidikan yang tidak merata dan kualitas pendidikan yang rendah.

Tapi ‘tahu’ kerap tak segaris dengan ‘mampu’. Selama sepuluh tahun terakhir, berkali-kali pemerintah merancang strategi ekonomi, berkali pula gagal menciptakan pertumbuhan yang memuaskan. Pada gilirannya gagal membawa rakyat Indonesia kepada kondisi sejahtera seperti dicita-citakan konstitusi dan kemerdekaan. Bila sudah begitu yang sering dibanggakan oleh pemerintah adalah bahwa betapapun Indonesia adalah negara demokrasi yang diakui dunia. Padahal, demokrasi justru tengah menghadapi ancaman, terutama dalam lima tahun belakangan.

Apa yang paling mengancam demokrasi? Jawaban memang bisa berbeda-beda. Majalah Forbes, dalam satu edisinya di bulan Mei 2012, memuat judul: “Poverty is a threat to democracy”. Kemiskinan ditunjuk Forbes sebagai ancaman utama keberlangsungan demokrasi. Rasanya artikel majalah itu betul. Kemiskinan membuat orang menyerahkan kekuasaan kepada kekuatan, dari mana saja dan siapa saja, asal mampu menyingkirkan hantu paling nyata sepanjang sejarah manusia itu.

Dr Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri-Jakarta, memberi catatan khusus tentang Indonesia. Menurutnya ancaman terhadap demokrasi di Indonesia datang dari tiga arah. Pertama, dari kelompok ekstremis-radikalis Islam. Kelompok ini menganggap demokrasi Indonesia adalah produk barat yang tidak mendasarkan diri pada ajaran Islam. Ancaman kedua datang dari kultur dan sikap feodalisme pejabat pemerintah. Egalitarianisme yang diteriakkan dalam Revolusi Perancis (1789-1799) dan menjadi salah satu ciri paling dasar dari demokrasi, hilang. Yang ketiga bersebab gagalnya partai politik melahirkan dan memasok kader-kader terbaik.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, bulan Juni 2011, Profesor dari Northwestern University, Chicago-Amerika Serikat, Jeffrey Winters, menyebut satu kata: oligarki. Inilah ancaman nyata demokrasi Indonesia sekarang, katanya. Turunnya Soeharto dari kursi kekuasaan disusul langkah-langkah reformasi semestinya melahirkan demokrasi. Sesungguhnya demokrasi betulan terlahir. Sayangnya, kata Winters, “demokrasi yang lahir (itu) tidak diikuti oleh penegakan hukum sehingga kekuasaan ekonomi, politik dan pemerintahan dikuasai oleh para oligarki.”

Oligarki yang berarti pemerintahan dijalankan oleh sekelompok kecil elit nyaris tanpa kontrol sudah terjadi sejak masa Orde Baru. Soeharto dikenal secara efektif menata pemerintahan tanpa kompromi terhadap aspirasi orang banyak. Siapa pun yang tidak sepakat dengan cara Soeharto menjalankan pemerintahan harus berani dibui, atau dikucilkan secara perdata. Kemakmuran pun tidak didistribusikan secara merata dan hanya dibagi kepada segelintir kroni yang mendukungnya. Kemakmuran, pada masa Orde Baru, bukanlah hak yang patut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai buah keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, kemakmuran adalah insentif bagi lapisan pendukung pemerintah belaka. Lebih jauh dari oligarki, inilah masa ketika Indonesia dikelola oleh despotisme.


Bahaya serupa sangat mungkin terjadi lagi bila (ke bagian 2)


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!