Waspada Dinasti Politik pada Pilkada Serentak

Putusan MK ini adalah alarm jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.

Kamis, 09 Jul 2015 09:00 WIB

Pilkada. Foto: Antara

Pilkada. Foto: Antara

Semangat pembatasan praktik dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah akhirnya mentah. Pasal yang menyangkut konflik kepentingan dengan petahana atau incumbent dihapus lewat putusan MK kemarin. Keluarga petahana kini bebas mencalonkan diri sebagai kepala daerah meneruskan jabatan sang petahana.

Hakim beralasan, pasal tersebut diskriminatif dan mengebiri hak warga negara yang ingin berpolitik. Padahal, mencalonkan diri sebagai kepala derah merupakan hak konstitusional.

Betul, kesempatan memang harus terbuka buat semua. Tapi kita punya sejarah buruk soal hal begini. Kita sudah melihat praktik buruk mengistimewakan kepentingan dinasti keluarga ketimbang menyejahterakan rakyat.

Contoh jelas terlihat ketika Ratu Atut Chosiyah jadi orang nomor satu di Banten. Delapan tahun menjabat, satu per satu anggota keluarga Atut masuk politik praktis. Adiknya, iparnya, adik tiri sampai ibu tirinya pun tak ketinggalan. Kursi eksekutif, legislatif bahkan ormas disabet keluarga. Lantas apa prestasinya?

Bappenas mencatat Banten sebagai provinsi nomor tiga termiskin di Indonesia. Yang jelas terlihat justru gaya hidup mewah keluarga pejabat. Dan tepat 8 tahun berkuasa Atut diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak.

Putusan MK ini adalah alarm jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Pemerintah mesti ambil langkah tepat untuk memastikan calon yang hanya memanfaatkan keluarga tak bakal lolos. Ini juga PR berat buat kita sebagai warga: memastikan kalau hanya calon pejabat yang bersih dan kapabel yang bakal terpilih. 


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR