Mencermati (Lagi) Calon Pimpinan KPK

Masa depan KPK harus lebih baik, dan tanggung jawab itu juga ada pada kita.

Selasa, 14 Jul 2015 09:00 WIB

Foto: Antara

Foto: Antara

Hari ini akan ada 190 orang yang harap-harap cemas. Panitia seleksi calon pimpinan KPK akan mengumumkan nama-nama calon yang lolos seleksi tahap kedua. Pekan lalu, mereka sudah mengikuti seleksi tahap kedua berupa tes tertulis dan pembuatan makalah.

Sejumlah nama dipastikan bakal dicoret, termasuk yang ada ketahuan menyontek saat tes tertulis, bahkan sampai ditegur pengawas. Tidak bisa dibayangkan ada calon pimpinan KPK berbuat curang dalam ujian. Padahal slogan KPK adalah 'berani jujur, hebat!' Jelas mereka bukan calon pimpinan KPK yang kita cari.

Mereka yang lolos seleksi tahap kedua, akan melaju ke tahap selanjutnya. Di sinilah integritas calon bakal lebih ditelisik tuntas. Panitia akan masuk lebih detil ke penilaian pribadi, serta rekam jejak dan latar belakang keluarga. Termasuk mengecek kebenaran jika ada laporan calon pimpinan KPK berselingkuh, berpoligami, terlibat kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Biarpun masalah keluarga adalah masalah pribadi, namun kita mendukung Panitia Seleksi KPK meneropong para calon hingga ke masalah pribadi yang berkaitan dengan integritas, tidak punya latar belakang kehidupan buram yang bisa jadi batu sandungan di kemudian hari.

Meski setiap orang tidak luput dari kesalahan, namun yang kita butuhkan adalah pimpinan KPK yang terbaik. Kita tidak butuh pimpinan KPK yang setengah-setengah, tapi yang dibutuhkan adalah sosok setengah dewa. Yang punya prestasi dan minim masalah.

Peran kita sebagai masyarakat tak kalah penting. Jika Anda tahu catatan positif dan negatif calon, ayo lapor ke Panitia Seleksi. Masa depan KPK harus lebih baik, dan tanggung jawab itu juga ada pada kita. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.