Jalan Panjang Ganti Rugi Lapindo

Dalih apa pun sudah tak berguna, justru malah menyakitkan. Semakin ini molor, semakin memberatkan.

Kamis, 02 Jul 2015 09:00 WIB

Lumpur Lapindo. (Antara)

Lumpur Lapindo. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Ini sudah lewat lima hari. Mestinya Pemerintah sudah membayar uang ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo. Sampai sekarang, nihil. Padahal sejak jauh hari Presiden Jokowi terang menyebut tanggal 26 Juni sebagai tenggat pelunasan untuk tiga ribuan warga di area terdampak. Janji Presiden, dalam Rapat Terbatas di kantor Kepresidenan, tapi belum kejadian.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono malah berdalih, pencairan molor karena masih menunggu penandatanganan kontrak perjanjian talangan. Ini merujuk pada fatwa atau pendapat Kejaksaan Agung agar di kemudian hari tak ada persoalan hukum atas pencairan uang Rp781 miliar itu.

Sesungguhnya, ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo menjadi kewajiban PT Minarak - sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu. Di situ disebutkan kalau perusahaan milik pengusaha sekaligus politisi Golkar Aburizal Bakrie wajib membayar seluruh kerugian warga Sidoarjo. Besarnya Rp3,8 trilun. Tapi, anak perusahaan Bakrie itu mengaku cuma bisa membayar Rp3,3 triliun. Pemerintah menanggung sisanya, asal PT Minarak menjaminkan asetnya. Jika dalam empat tahun, Minarak tak sanggup melunasi utang itu, maka asetnya bakal disita.

Sembilan tahun bukan waktu yang sebentar bagi korban Lapindo menanti ganti rugi. Dan ini hanya menambah kesengsaraan mereka. Beberapa warga yang kehilangan rumah harus berpindah-pindah demi bertahan hidup. Atau terpaksa menumpang hidup di rumah sanak saudara. Ada pula yang jatuh miskin karena seluruh dagangannya terendam lumpur. Sedangkan untuk memulai hidup baru, tak ada yang tersisa.

Pemerintah semestinya sejak awal sudah mewanti-wanti segala tetek bengek yang muncul ketika akan mencairkan uang ganti rugi itu. Dalih apa pun sudah tak berguna, justru malah menyakitkan. Semakin ini molor, semakin memberatkan.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?