Bolos

Barangkali sanksi peru diperberat - tak sekadar teguran lisan atau tertulis tapi bisa lebih dari itu.

Rabu, 22 Jul 2015 09:00 WIB

PNS Jombang. (Muji/KBR)

PNS Jombang. (Muji/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Libur bersama usai. Setelah menikmati silaturahmi dengan sanak keluarga di sekitar tempat tinggal juga di kampung halaman, hari ini saatnya kembali bekerja. Seperti libur bersama tahun-tahun silam, di setiap kantor pemerintahan, saat hari pertama masuk kerja, para pejabatnya lazim menggelar sidak alias inspeksi mendadak. Tujuannya memastikan para pegawai negeri sipil (PNS) tak mangkir kerja alias membolos. Bila kedapatan membolos, bersiaplah menerima sanksi. Meski termasuk pelanggaran ringan, membolos bisa mempengaruhi konduite dan berdampak pada kenaikan pangkat.

Di Indonesia saat ini ada sekira 4,5 juta PNS. Kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, sebanyak 30 persen dari jumlah itu melanjutkan libur bersama dengan menggunakan cuti tahunannya. Dia meminta tak berburuk sangka bila menemukan kantor pemerintahan tampak lengang di hari pertama masuk kerja. Yang penting bagi pak menteri, pelayanan publik tak terganggu akibat banyak yang menambah cutinya.

Tapi pernyataan itu membuat kita bertanya-tanya.  Kalau jumlah pegawai yang melanjutkan cuti benar sejumlah 30 persen dan pelayanan tidak terganggu, jangan-jangan di kantor itu kelebihan pegawai?  Atau bisa jadi masyarakat yang menggunakan layanan publik masih belum sebanyak hari-hari biasanya? Di situlah para petinggi di masing-masing kantor pemerintahan perlu melakukan sidak. Hasilnya bisa digunakan untuk mengevaluasi personil dan juga meningkatkan pelayanan.

Awal bulan lalu, Presiden Joko Widodo   telah menaikkan gaji PNS. Jadi sungguh terlalu kalau masih ada PNS yang nekat bolos. Barangkali sanksi peru diperberat - tak sekadar teguran lisan atau tertulis tapi bisa lebih dari itu. Kalau perlu, bila ketahuan kerap membolos  Badan Pertimbangan Kepegawaian tanpa ragu memberikan sanksi pemecatan.

Kalau kualitas PNS baik, maka kita bisa berharap kualitas layanan terhadap publik juga meningkat. 

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta