penegakan ham, indonesia, amnesty internasional, PBB

Minggu ini, mata komunitas hak asasi manusia internasional – dan secara khusus para diplomat yang bekerja di markas PBB di Jenewa, Swiss – akan tertuju pada Indonesia.

Rekam jejak HAM negeri ini akan diawasi secara rinci oleh Komite HAM PBB, yang akan memeriksa kepatuhan Indonesia terhadap Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).  Mungkin hal ini terdengar seperti sebuah praktik yang tidak bermakna dalam sebuah birokrasi yang bertele-tele, namun jangan biarkan rangkaian singkatan kata-kata tersebut membingungkan anda – ICCPR adalah sebuah traktak internasional penting yang mengikat secara hukum negara-negara pihaknya untuk menghargai standar-standar internasional kunci akan hak-hak sipil dan politik.

Sebagai negara pihak sejak sejak 2006, tahun ini akan menandai kali pertama Indonesia  akan diperiksa oleh Komite HAM PBB. Bagi kami di Amnesty International,  hal ini menawarkan kesempatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukan komitmennya akan perlindungan dan promosi hak asasi manusia.

Kami telah melihat kemajuan HAM di Indonesia bertahun-tahun belakangan ini, tetapi masih ada banyak tantangan. Memang, masalah-masalah yang kami angkat dalam laporan yang diajukan kepada Komite tahun ini telah disoroti Amnesty International kepada pihak berwenang Indonesia berkali-kali. Secara khusus,  kami perihatin akan pelanggaran HAM yang terus dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan kegagalan menjawab masalah kejahatan masa lalu.

Meski baik kepolisian dan militer Indonesia telah melakukan beberapa reformasi positif selama dekade terakhir, Amnesty International terus menerima laporan yang dapat dipercaya dan ajeg akan pelanggaran HAM yang dilakukan para aparat keamanan, termasuk penyiksaan, penggunaan kewenangan kekerasan yang berlebih, dan bahkan pembunuhan di luar hukum.

Kasus baru-baru ini yang bisa menjadi contoh, yang juga menjadi berita utama internasional, terjadi pada Maret tahun ini ketika 15 anggota Kopassus (Komando Pasukan Khusus) memaksa masuk ke penjara terletak di luar Yogyakarta dan menembak mati empat tahanan yang dituduh membunuh seorang anggota Kopassus lainnya dalam sebuah perkelahian di  suatu bar. Setelah banyak penyangkalan, pihak militer akhirnya mengakui bahwa para serdadu yang terlibat dalam kejadian itu - namun masih mengklaim ini hanya merupakan “insubordinasi” dan bukan sebuah pelanggaran HAM - menunjukan budaya impunitas masih menyelimuti aparat keamanan.

Sejak akhir pemerintahan Soeharto di 1998, Indonesia telah mengambil langkah maju signifikan terhadap kebebasan sipil, menyingkirkan banyak pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul yang draconian. Namun demikian,  Namun, masih ada keperihatinan lama dan besar – khususnya di wilayah Papua dan Maluku, di mana pihak berwenang masih menggunakan undang-undang untuk memenjara aktivis politik non-kekerasan pro-kemerdekaan hingga selama 15 tahun. Lebih jauh, pengesahan baru-baru ini Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan akan membatasi kebebasan berekspresi dan berasosiasi dan juga membungkam pekerjaan para pembela HAM.

Secara seksama, Amnesty International  mengetahui lebih dari 70 orang dipenjara karena mempraktikan hak mereka atas kebebasan berekspresi secara damai – mereka adalah ‘tahanan nurani’ dan harus dibebaskan segera.

Kami juga telah melihat naiknya tingkat diskriminasi, pelecehan, dan serangan terhadap para kelompok minoritas agama di Indonesia, termasuk kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan komunitas Kristen.

Baru beberapa minggu lalu, paling tidak 160 pengikut Syiah, termasuk anak-anak, diusir secara paksa dari tempat tinggal sementara mereka di gelanggang olah raga di Sampang, Jawa Timur dan dipindahkan ke sebuah fasilitas pengungsi di Sidoarjo. Mereka memiliki mimpi untuk kembali ke rumah dan kehidupan mereka tetapi telah ditolak untuk itu oleh pihak berwenang setempat sejak serangan terhadap mereka oleh sekelompok orang anti-Syiah di Augustus 2012. Mereka secara efektif dihukum karena menjadi korban kekerasan massa.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah gagal untuk menghadirkan keadilan, kebenaran, dan reparasi bagi pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang dilakukan oleh aparat keamanan atau agennya selama konflik bersenjata masa lalu di Timor-Leste  dan Aceh.

Tahun ini, Amnesty International meluncurkan sebuah laporan tentan kegagalan untuk menghadapi masa lalu di Aceh, dan penderitaan yang begitu besar masih memiliki dampak bagi orang-orang biasa di sana. Keluarga-keluarga tidak tahu apa yang terjadi terhadap “orang hilang” yang dicintainya, sementara banyak orang masih kesulitan untuk mengatasinya tanpa reparasi yang memadai.

Hal ini bukan merupakan situasi yang unik,  tetapi orang bisa melihat di segala penjuru Indonesia di mana pelanggaran HAM masa lalu yang tidak terjawab  masih menjadi luka yang menganga. Menjawab masalah ini tidak hanya berarti bagi banyak orang Indonesia hari ini, namun juga membantu mengurangi ketegangan yang bisa meletus kembali di konflik masa depan.

Langkah paling pertama yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan sebuah undang-undang nasional akan komisi kebenaran yang sesuai dengan standard-standar internasional – hal yang telah diperdebatkan bertahun-tahun namun belum menjadi realitas.

Peninjauan akan datang di Jenewa adalah penanda yang tepat waktu bagi semua masalah HAM yang ada di Indonesia. Dengan Indonesia sedang naik daun sebagai pemimpin regional, menjawab masalah HAM secara serius akan memiliki dampak yang luar biasa tidak hanya bagi rakyatnya sendiri tetapi juga bagi negeri-negeri lain ASEAN–  banyak yang masih kesulitan dengan masalah-masalah yang sama.

Pihak berwenang Indonesia harus menggunakan momen peninjauan ini sebagai batu loncatan untuk mengambil reformasi-reformasi kunci selama tahun depan dan meninggalkan warisan HAM yang kuat bagi pemerintahan baru yang akan terbentuk setelah pemilihan umum 2014.

Penulis adalah Staf Kampanye Indonesia Amnesty International

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!