Ilustrasi/Antara

Ilustrasi/Antara

Agak kaget awalnya mendapat kiriman pesan melalui WA dari yang berisi surat kaleng anggota Komisi VI, yang berisi penolakan tukar guling saham Mitratel dengan TBIG. Karena sekilas saya mendapat kesan bahwa penulis surat kaleng tersebut mengambil resiko karena mengikuti suara hatinya, karena tidak setuju pada proses tersebut. Tetapi setelah membaca lagi, maka saya hanya melihat itu sebagai surat kaleng belaka, yang saya ragukan kebenarannya karena ditulis tanpa pertanggungjawaban. Sebab jika apa yang dinyatakannya dalam surat itu benar bahwa ada operasi suap untuk meloloskan tukar guling Mitratel, seharusnya yang bersangkutan mengungkapkannya secara terbuka dan bertanggungjawab ke publik. Dan ini berarti yang bersangkutan telah mengambil peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Apalagi setelah diperhatikan argumen sang penulis surat kaleng atas ketidak-setujuannya terhadap proses tukar guling tersebut, bahwa IPO lebih menarik dibanding SWAP, karena Mitratel adalah aset negara yang tidak boleh dijual murah. Kelihatannya patriot sekali, tetapi justru ada logika yang salah disitu dan menunjukan bahwa yang tidak setuju kurang mengetahui persoalan yang sebenarnya. Untuk mengetahuinya kita perlu mengerti tentang model bisnis tower tersebut.

Model Bisnis Menara BTS dan Penolakan Tukar Guling

Awalnya tower dianggap hanya sebagai asset untuk mendukung pelayanan operator seluler kepada pelanggannya. Sehingga setiap operator kemudian membangun menara untuk memperluas jangkauan dan jumlah pelanggan, serta peningkatan kapasitas lalu lintas data. Saat pelanggan seluler semakin besar maka menara semakin menjamur. Maka ijin pembangunan menara pun semakin sulit, sehingga pemakaian bersama menara untuk beberapa BTS semakin diperlukan. Maka muncul lah bisnis pengelolaan menara secara indpenden, pengelolaan menara diluar operator seluler. Dan PT. TBIG  adalah pionir yang menciptakan model bisnis tersebut. Tingkat pemakaian menara atau penempatan BTS di setiap menara (tenancy ratio) menunjukan tingkat efektifitas bisnisnya. TBIG selain sebagai pionir juga memiliki tenancy ratio tertinggi sebesar 1.7 dan tingkat keuntungan tertinggi dibanding perusahaan sejenis lainnya.

Problem di Mitratel adalah rendahnya tenancy ratio, sekitar 1.1. Artinya 1 menara hanya ditempati oleh 1 BTS, milik Telkomsel. Atau dengan kata lain tower milik mitratel hanya sebagai asset pendukung Telkomsel dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Agar tenancy ratio tinggi, maka harus diserahkan/dijual kepada perusahaan pengelola menara yang independen. Agar operator di luar Telkomsel percaya untuk menyerahkan BTS nya di menara tersebut. Menyerahkan pengelolaan artinya berharap ada margin/keuntungan yang diperoleh dari pengelola baru. Model tukar guling/SWAP sangat tepat, karena Telkom masih bisa mendapat bagian keuntungan dari hasil pengelolaan menaranya sesuai dengan saham yang diperolehnya dari pertukaran tersebut. Tetapi jika berharap memperoleh dana segar untuk bisnis di bidang lain, maka menjual secara keseluruhan Mitratel menjadi pilihan. Dan ini yang sebenarnya disebut menjual asset negara.

Di dalam surat kaleng tersebut dikatakan bahwa anggota Komisi VI DPR RI yang tidak setuju terhadap model tukar guling, karena lebih memilih IPO dan tak ingin asset negara dijual dengan murah. Sebenarnya 2 hal yang berbeda. IPO adalah upaya untuk mendapat dana segar dari masyarakat, untuk mengembangkan bisnis. Artinya jika Mitratel di IPO maka menaranya akan dikelola sendiri. Bisakah dana yang diperoleh untuk meningkatkan tenancy ratio. Dan percayakah publik saat IPO dilakukan sehingga target IPO tercapai ? Sedangkan murah atau mahalnya penawaran atas nilai Mitratel, dilihat dari valuasi yang dilakukan oleh masing-masing penawar dalam penawaran terbuka. Bagai mana TBIG memberikan harga terhadap tower-tower milik Mitratel,  sudah pernah saya bahas sebelumnya di portal ini : Paradigma dalam Memandang BUMN dan Kasus Mitratel

Jadi jika kita ingin menyelamatkan perekonomian negara dan masyarakat, marilah kita menyehatkan BUMN dengan sudut pandang korporasi. Informasi ke publik harus diberikan secara menyeluruh dan logis. Jika ada pelanggaran ungkapkan dengan bukti-bukti yang kuat secara terbuka. Ekonomi sedang sulit, jangan kita persulit lagi.
  

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!