Dana Aspirasi DPR untuk Siapa?

Memperjuangkan program pembangunan mestinya tak melulu urusan uang.

Rabu, 10 Jun 2015 07:34 WIB

DPR. (Antara)

DPR. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Bila tak ada aral melintang, tahun depan akan digelontorkan dana lebih 11 triliun rupiah ke daerah. Uang berjudul 'dana aspirasi' itu masuk dalam Rancangan Anggaran Negara (RAPBN) 2016. Setiap anggota DPR akan mendapat alokasi sejumlah 20 miliar rupiah per tahun. Prosedurnya, kelak kala DPR reses,  anggota yang ke daerah pemilihannya bisa menyerap aspirasi terkait pembangunan. Aspirasi yang diserap  itulah yang akan jadi proyek pembangunan, lantas operasionalnya dilaksanakan lewat pemerintah daerah.

Gelontoran duit atas nama anggota DPR tak hanya itu. Mereka juga bisa memanfaatkan dana yang besarnya mencapai hampir dua miliar per tahun untuk rumah aspirasi. Total dana yang harus disiapkan pemerintah untuk kebutuhan ini mencapai lebih satu  triliun rupiah.

Sumber kekacauan ini adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Saat itu Undang-undang dipaksakan untuk disahkan demi kepentingan Pemilu lalu. Di situ ada pasal di mana DPR bisa mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Pasal inilah yang menjadi dasar anggaran dana aspirasi DPR. Meski sejak awal menuai kecaman, gagasan ini terus didorong anggota DPR.

Padahal memperjuangkan program pembangunan mestinya tak melulu urusan uang. Salah satu fungsi DPR adalah urusan anggaran - membahas dan menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah. Tentu fungsi itu tidak dimaksudkan untuk menggolkan kepentingan DPR lewat dana aspirasi. DPR bisa memastikan dana APBN tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan yang direncanakan.

Yang tak boleh jadi prioritas adalah mengalokasikan dana demi menarik hati para pemilih. Label 'wakil rakyat' melekat bukan tanpa makna. Dan kita tak bakal berhenti mengingatkan anggota dewan soal ini.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Permintaan PAN Mundur Dari Kabinet Bisa Jadi Masukan Presiden

  • Dua Eksekutor Penembak Gajah di Aceh Tengah Ditangkap
  • Diduga terkait Terorisme, Kuwait Usir Duta Besar Iran
  • Marcos Rojo Terancam Absen sampai 2018

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.