Wonosobo, toleransi

Pengalaman Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam Mengelola Keberagaman. Tulisan Bupati Wonosobo Kholiq Arif ini disampaikan dalam Konferensi Nasional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Juni 2014).


Dalam hal mewujudkan harmonisasi sosial, filosofi yang dipegang selama ini adalah dari sisi agama yakni LAYYIN  (pendekatan dengan kesopanan) dan dari sisi Budaya Jawa yakni “DIPANGKU MATI” (saling memberikan peran sesuai dengan kepentingannya). Kedua pemikiran tersebut diimplementasikan melalui kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan azas gotong royong yang  disengkuyung oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali dan didukung penuh oleh aparat keamanan (TNI/Polri), organisasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa, termasuk di sini adalah  oleh preman.


Hal ini juga didukung dengan adanya pola kebijakan yang terintegrasi  dengan upaya-upaya harmonisasi keberagaman agama yang meliputi upaya memberikan rasa aman bagi semua warga pada saat beribadah, memberikan kemudahan bagi umat beragama yang hendak mendirikan tempat ibadah, dan peningkatan peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB).


Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga sangat komit dalam memberikan ruang bagi kaum minoritas berupa  perlindungan dan kebebasan beribadah kepada  golongan minoritas, melindungi dan memelihara tempat ibadah lintas agama termasuk yang digunakan oleh kelompok/ golongan minoritas, dan melanjutkan upaya harmonisasi dengan kelompok minoritas lainnya dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan.


Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, khususnya terkait kehidupan bermasyarakat, komitmen lain yang diterapkan di Kabupaten Wonosobo adalah dengan membentuk Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM). Pemkab menggandeng satuan Polri dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan Program FKPM yang dalam hal ini merupakan jabaran kegiatan Perpolisian Masyarakat (Polmas), di mana Polri melakukan partnership building dengan stakeholders termasuk pemerintah desa dan masyarakat, di mana inti kegiatannya adalah menjalin kerjasama antar polisi dengan masyarakat, memberikan fasilitas untuk menangani & menyelesaikan konflik sosial yang ada, dan memberikan kesempatan masyarakat berperan dalam kamtibmas.


Tujuan diselenggarakannya FKPM ini adalah guna menampung  setiap permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban sosial yang terjadi di desa yang membutuhkan penyelesaian tanpa harus ke ranah hukum. Adapun output dari kegiatan ini adalah diwujudkannya program 1 desa/kelurahan 1 Polisi. Sementara terkait struktur FKPM itu sendiri meliputi Ketua dari Tokoh Masyarakat, Wakil Ketua dari Petugas Kepolisian yang ditugaskan di desa tersebut, serta Anggota dari unsur Warga Masyarakat.


Mekanisme kerja dari FKPM sendiri dimulai dari adanya Persoalan yang ada di masyarakat, dengan melibatkan Ormas dan Forum lain yang terkait dengan persoalan, persoalan tersebut dibahas di FKPM, setelah ada kesepakatan, maka otomatis persoalan terselesaikan dan akan terjadi Pengurangan Angka Kriminalitas di wilayah tersebut. Jika ada persoalan/ konflik masyarakat terkait agama/ kepercayaan/ tradisi, FKPM akan mengundang FKUB dan forum/ormas lain yang terkait.


Adapun Kriteria Persoalan yang bisa diselesaikan melalui FKPM adalah pelanggaran yang tertera dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang kategorinya ringan seperti : Penganiayaan ringan, Pencurian ringan, Konflik sosial yang bisa diselesaikan di desa setempat, dan Perbuatan tidak menyenangkan atau meresahkan lainnya yang masih bisa diselesaikan di wilayah.


FKPM Kabupaten Wonosobo telah diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berhasil mencatat prestasi pada tahun 2013 yakni menduduki Peringkat II Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Lomba FKPM dalam rangka HUT Bhayangkara tahun 2013 melalui FKPM Desa Kalimendong Leksono.


Guna menguatkan komitmen dalam menjaga harmonisasi sosial melalui kerukunan antar umat beragama, telah disusun Kesepakatan Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat bersama Daerah dalam rangka Memantapkan Kerukunan Hidup Beragama dan Bermasyarakat menuju Wonosobo yang Lebih Maju dan Sejahtera pada tanggal 21 Februari 2012 yang lalu, yang ditanda tangani oleh FKUB, MUI, Persatuan Gereja-gereja, Parisada Hindu Dharma, Walubi/ Budhayana, dan diketahui oleh Bupati Wonosobo serta Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo.


Implementasi dari kesepakatan ini terus digulirkan dalam berbagai aktivitas kehidupan di tengah masyarakat Wonosobo, di mana perlindungan terhadap kaum minoritas benar-benar ditujukan untuk kemajuan masyarakat. Hal ini ditujukan agar kelompok minoritas di Kabupaten Wonosobo dapat hidup berdampingan secara damai dan selaras, baik antar kelompok minoritas maupun antara minoritas dengan kaum lainnya. 


Berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan lintas agama dan kepercayaan sering dilakukan secara simultan seperti Seminar Agama dengan Ustad dari Iran, Diskusi bersama Syiah, NU, Ahmadiyah, Akademisi, dan lain-lain, Dialog Lintas Agama, Pertemuan rutin FKUB, Perencanaan pembangunan (Musrenbang), Program Pemeliharaan, Penyelamatan, dan Pemulihan Lingkungan, Program Senja Keluarga, Program Penataan Kota dan Kebersihan Lingkungan, Program Kesbangpol dan Linmas, Program Pendidikan Karakter, Program Pembinaan Kepemudaan, Program Kesehatan Masyarakat, Program KEBUN BIBIT TENTARA,  dll.


Harmonisasi sosial yang tergambar dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Wonosobo ternyata mendapat perhatian dari Konselor Kedutaan Amerika untuk Indonesia Mr. Ted Lynk yang sengaja datang secara pribadi ingin menggali informasi lebih dalam terkait kerukunan umat beragama dan pluralisme di Wonosobo.


“If a country doesn't recognize minority rights and human rights, including women's rights, you will not have the kind of  stability and prosperity that is possible” (Hillary Clinton)


(Jika sebuah negara tidak mengakui hak kaum minoritas dan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, kita tidak akan mempunyai kestabilan dan kesejahteraan.)

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!