Wonosobo, toleransi

Pengalaman Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam Mengelola Keberagaman. Tulisan Bupati Wonosobo Kholiq Arif ini disampaikan dalam Konferensi Nasional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Juni 2014).


Kabupaten Wonosobo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 984,68 km2 atau 3,03% dari luas Jawa Tengah. Jumlah Penduduk saat ini 771.447  jiwa yang terdiri dari Laki-laki 50.81%, Perempuan 49.19% dengan komposisi berdasarkan agama dan kepercayaan yaitu Islam (98.43%), Kristen (0.85%), Katholik (0.52%), Budha (0.11%), Hindu (0.08%), Konghucu dan Kepercayaan (0.003%). 


Adapun secara administratif, Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 15 kecamatan, 29 kelurahan, dan 236 desa dengan mata pencaharian mayoritas penduduk yakni sebagai petani.


Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten “Wonosobo yang lebih maju dan sejahtera”, terkandung pemahaman Hak dasar terpenuhi, Ada jaminan keamanan, dan Pembangunan manusia seutuhnya. 


Kelompok Minoritas di Kabupaten Wonosobo saat ini meliputi Ahmadiyah (6.000 org lebih), Aboge (Alif Rebo Wage), Syiah (250 orang), Salafi, Sabda Tunggal Jati, dll yang sejauh ini hidup berdampingan dengan kaum lainnya secara damai dan hampir tidak ada konflik sosial.


Sebelum tahun 2005, kelompok minoritas memiliki aktivitas yang sangat terbatas dan tidak banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan. Ada kekhawatiran terhadap serangan dari kelompok mayoritas atau pihak-pihak yang mengklaim mereka sebagai aliran sesat atau sebangsanya. Bahkan berdasarkan riset dari KPPOD, posisi keamanan di Kabupaten ini dalam hal penanganan konflik sosial pada tahun 2004 berada di peringkat 400 se-Indonesia. Sejak pasca reformasi, di Wonosobo berbagai masalah sosial muncul ke permukaan. Mulai dari tawuran antar kampung, kerusuhan, hingga angka kriminalitas cukup tinggi. 


Sejak tahun 2005 (awal kepemimpinan sebagai Bupati), mulai dilakukan upaya-upaya terintegrasi untuk meningkatkan keamanan di Wonosobo.Tahun 2009, KPPOD melakukan survey, dan Wonosobo berhasil menduduki peringkat kedua sebagai daerah teraman dalam upaya penanganan konflik.


Sejak tahun 2005 itulah digulirkan Kebijakan Perlindungan Masyarakat dengan mengedepankan tiga prinsip yaitu harmonisasi keberagaman agama, politik dan primordial, lalu memberi ruang bagi minoritas sert menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman. 


Dalam hal ini, Pemkab Wonosobo melibatkan stakeholders termasuk masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain dengan cara mengelola preman menjadi sumber daya melalui : Pelibatan para preman dalam akvititas keagamaan dan tradisi budaya, sebagaimana pernyataan saya (Kholiq Arif) yang pernah dilansir  tempo.co.id, 11 Desember 2012 bahwa mereka (para preman) tidak boleh dibuang, kecuali melanggar hak orang lain;  Memberikan lapangan pekerjaan (bekerja sama dengan pemilik perusahaan); Melakukan “pendekatan kemanusiaan” kepada mereka; dan Menggandeng berbagai kalangan untuk memberikan terapi kepada para preman. 


Adapun dalam upaya pemeliharaan keamanan tersebut, selama ini dilakukan Optimalisasi Linmas dalam Pemeliharaan Kamtibmas di wilayah. Diharapkan dengan adanya  Anggota Linmas Kabupaten Wonosobo sejumlah  8.214 org  yang terdiri dari : Linmas Kabupaten 65 orang; Linmas Inti 30 org/kecamatan 150 org, dan Linmas Desa/Kelurahan 7999 org, mampu membantu menjaga stuasi kamtibmas di wilayah kabupaten ini selalu kondusif. 


Bagian kedua tulisan ini membahas soal filosofi yang dipakai Wonosobo dalam menjaga keamanan di daerahnya. 


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!