utang luar negeri jaman Megawati, penjualan aset BUMN, kekuatan reformasi vs orde baru, jokowi vs prabowo, rupiah stabil

Mengikuti dinamika kampanye pemilihan presiden 2014 saat ini, gambaran yang ada di benak saya terhadap 2 orang calon presiden Jokowi dan Prabowo, seperti mendikotomi antara kekuatan yang ingin melanjutkan reformasi dan kekuatan yang ingin mengembalikan masa Orde Baru.

Dikotomi Kekuatan Reformasi dan Orde Baru

Penilaian ini akan menjadi kabur jika kita hanya melihat dari siapa capres/cawapres, dan siapa saja yang yang menjadi pendukung dari setiap pasangan tersebut. Karena di sisi capres Jokowi, ada Jusuf Kala sebagai cawapresnya, yang bisnisnya besar dan tumbuh sejak masa Orde Baru. Masih di deretan pendukung Jokowi-JK, ada juga beberapa jendral yang bermasalah.

Sebaliknya di kubu Prabowo. Prabowo adalah permasalahan itu sendiri sebagai pelanggar HAM dan penculik aktivis di masa Orde Baru. Tetapi pasangannya cawapres Hatta Rajasa, saya tak menemukan keterkaitannya dengan Orde Baru, bahkan yang bersangkutan adalah ketua umum PAN, partai yang lahir oleh orang-orang yang berperan besar dalam lahirnya reformasi. Dan di barisan pendukung Prabowo, selain banyak yang bermasalah, tetapi di situ ada Amien Rais, pendiri PAN dan salah satu tokoh yang dianggap sangat penting dalam proses reformasi.

Tapi jika kita melihat dari sistem pemerintahan/kabinet presidensial yang kita anut, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi TNI. Kekuasaan presiden begitu besarnya, dengan hak preogratif yang dilindungi konstitusi. Sehingga kita bisa menilai karakter kekuasaan yang akan memerintah nanti. Kita cukup melihat karakter program dan rekam jejak para capresnya, tidak perlu cawapres apalagi pendukungnya.

Dalam konteks dikotomi tersebut, di satu sisi ingin melanjutkan arus perubahan pasca 1998, dan ingin proses demokrasi terus tumbuh dan berkembang meninggalkan nilai-nilai feodalisme dan otoritarianisme menuju kesejahteraan dan keadilan. Poros ini diwakili oleh Jokowi, figur pemimpin yang merefleksikan keinginan reformasi. Figur pemimpin yang muncul dari rakyat biasa, tumbuh dan berkembang melalui proses yang panjang bukan karena kemudahan kekuasaan yang bersifat feodal.

Dan di sisi lain adalah kekuatan yang ingin mengembalikan masa Orde Baru, yang diwakili oleh Prabowo, bukan hanya karena yang bersangkutan sebagai jendral di masa Orde Baru maupun mantu Soeharto, tetapi sosok ini telah menunjukan dalam perilaku politiknya sebagai kekuatan yang  mementingkan stabilitas politik dalam menjalankan kekuasaannya. Ini tampak dari upaya yang menonjolkan pentingnya ketegasan sikap kepemimpinannya – yang justru saya baca sebagai sikap keras dan otoriter, sebagai suatu kelebihan dan jalan untuk mencapai tujuan. 

Pelintiran Vs Fakta Ekonomi

Pendukung Prabowo, sangat bersemangat untuk memanipulasi pemilih pemula, dengan memelintir informasi tentang upaya perbaikan ekonomi yang ingin dilakukan pemerintah pasca reformasi, terutama upaya yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Megawati, di paruh ke 2 periode pertama reformasi.

Ini dapat dipahami, mereka ingin menjatuhkan citra Jokowi melalui Megawati, mengingat Jokowi dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Isu nasionalisme dan sentimen anti asing didengungkan untuk memukul IPO/Privatisasi BUMN yang dilakukan di masa Megawati. Privatisasi dipelintir seolah hanya sebagai penjualan asset negara, bukan sebagai upaya untuk mencari sumber dana dalam negeri, untuk menutupi ketimpangan anggaran negara agar tak terlalu tergantung pada utang luar negeri.

Untuk melihat lebih jernih, harus ditunjukan dengan data yang benar, yaitu data APBN. APBN 2003/2004 besarnya Rp 418 triliun, terdiri dari belanja negara sebesar Rp 374 triliun termasuk di dalamnya untuk pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 65,6 triliun, dan cicilan pokok utang luar negeri yang harus dibayar sebesar Rp 44 triliun. Sedangkan pendapatan negara (pajak, ekspor dll) sebesar Rp 350 triliun.

Jadi ada ketimpangan dalam neraca APBN sebesar Rp 68 triliun. Menko Dorodjatun di bawah presiden Megawati bisa saja menutupinya dengan komitmen pinjaman luar negeri yang sudah tersedia. Tapi jika itu dilakukan, maka utang baru (Rp 68 triliun) akan lebih besar dibandingkan dengan ciclan tahun berjalan (Rp 44 triliun).

Untuk mengurangi utang luar negeri, perlu dicari sumber-sumber dana dalam negeri dari sektor perbankan dan non perbankan. Pemasukan dari pendanaan dalam negeri diperoleh sebesar Rp 40 triliun, sehingga devisit tinggal Rp 28 triliun yang diperoleh dari utang luar negeri baru. Pemasukan dana dalam negeri tersebut, terdiri dari sumber perbankan Rp 19 triliun dan non perbankan (SUN, privatisasi dll) sebesar Rp 21 triliun. Dan hasil privatisasi sendiri menyumbang pemasukan Rp 10 triliun.

Dari uraian tersebut jelas, bahwa privatisasi dan mencari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, memberikan kontribusi untuk mengurangi utang luar negeri.

Rupiah Stabil

Jika kita lihat lebih jauh lagi di APBN tahun 2003/2004, beban masa lalu (utang luar negeri Orde Baru) yang harus ditanggung oleh pemerintahan Megawati dalam bentuk cicilan pokok utang luar negeri dan bunganya mencapai hampir Rp 110 triliun atau 28% dari pemasukan negara. Dan bahkan dengan beban masa lalu tersebut, selain berhasil memperkecil utang luar negeri, tim ekonomi yang dipimpin oleh Dorodjatun berhasil memperoleh kepercayaan publik dan menggerakkan perekonomian.

Ini bisa dilihat dari nilai tukar yang cukup stabil antara Rp 8400-8500/USD - sedikit melonjak menjadi rata-rata Rp 8800-8900/USD di awal 2004, yang disebabkan oleh adanya pemilu. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5-6%/tahun, UKM tumbuh sekitar 17%, dengan peningkatan/penamahan daya serap tenaga kerja sebesar 14 juta.

Keberhasilan ini yang harus dilihat secara jujur oleh orang-orang yang ingin mencari kesalahan Megawati untuk “memukul” Jokowi. Dan kegagalan Orde Baru, yang menjadi beban kita sampai saat ini, harus dibuka juga dengan jujur. Jangan kita melakukan kebohongan demi kekuasaan. Justru dengan kita mau mengakui keberhasilan dan kesalahan di masa lalu secara jujur, walaupun itu dari “lawan maupun kawan” kita,  kita bisa belajar dari keberhasilan/kegagalan tersebut.

* Teddy Wibisana, Profesional, anggota Dewan Nasional Almisbat

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!