pengaturan skor, sepakbola indonesia

“Kami diminta untuk mengalah ketika melawan Persisko Tanjabbar dan Persih Tembilahan oleh CEO PSMS Medan, Heru Purnomo. CEO menjajikan gaji kami akan dilunasi selama sepuluh bulan kalau kami mengalah. Kalau seri, kami diberi pinjaman,”kata salah satu PSMS Medan ketika mendatangi kantor PSSI untuk melaporkan tentang tindakan manajemen yang belum membayar gaji pemain selama 10 bulan.

Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit – mengorbankan sportivitas demi menerima gaji yang tak terbayar selama 10 bulan atau tetap bertarung sebagaimana layaknya seorang olahragawan untuk memegang teguh moto Citius Altius Fortius: lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat – para pemain PSMS Medan memilih opsi kedua. Sportivitas tetap menjadi pilihan dan mereka menolak untuk mengalah. Konsekuensinya, gaji yang tidak terbayar selama 10 bulan tidak cair, gaji yang merupakan hak mereka atas seluruh keringat yang dikucurkan di lapangan hijau.

Kasus yang menimpa pemain PSMS Medan di kompetisi Divisi Utama yang digelar PT Liga Indonesia hampir sama dengan yang dialami pemain Persibo Bojonegoro, beberapa waktu lalu. Ketika tampil di Piala AFC melawan Sun Hei SV, para pemain Bojonegoro mendapat instruksi untuk pura-pura cidera. Tidak tanggung-tanggung, enam pemain Persibo Bojonegoro “mendadak cidera” dan ironisnya mereka hanya membawa 12 pemain pada pertandingan itu.
Otomotis, hanya ada 6 pemain Persibo di lapangan. Wasit akhirnya menghentikan pertandingian karena sesuai aturan FIFA, minimal harus ada tujuh pemain dari satu tim yang tampil di lapangan. Persibo Bojonegoro dinyatakan kalah 0-8. Tindakan yang dilakukan pemain Persibo tersebut telah mencoreng citra sepakbola Indonesia di mata dunia.

Tapi, berbicara soal citra, Indonesia sepertinya sudah lama kehilangan kata itu di pentas sepakbola dunia. Pada 29 Februari 2012, timns Indonesia dipermalukan Bahrain 10-0 pada ajang kualifikasi Piala Dunia Putaran III Grup E, Zona Asia di Manama. Skor telak itu memaksa Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan pengaturan skor. Karena, kekuatan Bahrain dengan Indonesia tidak terlalu jauh. Beda dengan hasil 10-0 yang dialami timnas Tahiti saat melawan Spanyol di Piala Konfederasi 2013, beberapa waktu lalu. Indonesia pernah mengalahkan Bahrain 2-1 pada 2007.

Dalam kasus Persibo Bojonegoro, pelatih Gusnul Yakin sudah dijatuhi hukuman larangan terlibat dalam sepakbola seumur hidup karena dinilai memberikan instruksi kepada pemain agar pura-pura cidera di lapangan. Sedangkan kekalahan 10-0 dari Bahrain berlalu begitu saja. Tidak ada pelatih, manajer atau pengurus PSSI yang merasa bertanggung jawab atas hasil memalukan itu. Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein masih tetap memangku jabatannya sebagai orang nomor satu di PSSI. Saya membayangkan, apabila kekalahan 10-0 terjadi di negara lain, Ketua Umum Asosiasi Sepakbolanya pasti sudah langsung mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pengaturan skor hanya satu dari sejumlah virus mematikan di sepakbola nasional. Ada banyak kasus yang mencuat terkait suap dan juga kongkalikong di lapangan hijau ini. Masih ingat kasus klub asal Medan, Penajam Medan Jaya pada 2007? Klub itu mengaku memberi uang kepada Togar Manahan Nero (Komdis PSSI) dan Kaharuddin Syah (Wakil Sekjen PSSI). Tujuannya, agar Penajam Medan Jaya bisa tampil di Divisi I tahun 2007. Kasus ini sudah diproses oleh PSSI dengan sanksi yang sangat ringan. Penerima suap hanya diberhentikan dari jabatannya di PSSI dan pemberi suap dihukum non aktif selama 5 tahun.

Berdasarkan data LSM Save Our Soccer, klub Arema Malang juga pernah terlibat kasus suap. Kasus yang terjadi pada 2007 itu melibatkan anggota Komdis PSSI Hinca Panjaitan. Ketika itu, manajemen Arema menyuap Hinca dengan iming-iming 10 persen hasil penjualan tiket Arema Malang. Imbalannya, Arema tidak diberikan sanksi karena pendukung mereka masuk ke lapangan. Pada kasus ini, penyuap menerima sanksi 20 tahun non aktif dari sepakbola dan hebatnya, penerima suap sama sekali tidak dihukum. Bahkan, Hinca kembali masuk ke dalam kepengurusan PSSI saat ini.

Suap dan pengaturan skor merupakan ulah dari mafia sepakbola yang sudah “berkuasa” sejak lama di negeri ini. Kalau kita kilas balik ke tahun 60an, ada kasus “Peristiwa Surabaya” yang melibatkan Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar. Pada era itu, PSM Makassar merupakan klub kuat yang dibela pemain timnas Ramang. Sedangkan Persebaya masih jauh dibawah PSM. Pertandingan yang digelar di stadion Tambaksari pada 17 Juni 1961 diyakini akan dengan mudah dimenangkan PSM Makassar.

Dan, prediksi tersebut hampir menjadi kenyataan, Ramang dkk sudah unggul 3-1 ketika “keajaiban” itu datang. Persebaya Surabaya di luar dugaan mampu menyamakan kedudukan dan pertandingan berakhir 3-3. Isu suap pun merebak. Manajemen PSM Makassar langsung membentuk tim investigasi internal. Hasilnya, dua pemain PSM yaitu Ramang dan Noorsalam terbukti menerima suap dan dijatuhi skorsing.

Mafia sepakbola tidak hanya menggerogoti klub tetapi juga tim nasional. Masih ingat gol bunuh diri memalukan yang dilakukan Mursyid Effendi saat timnas Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998. Pada pertandingan itu, Indonesia dan Thailand sama-sama tidak mau menang agar terhindar dari Vietnam di babak semifinal. Ketika skor tetap 2-2 menjelang pertandingan terakhir, bek Mursyid membuat “aksi” yang di luar akal sehat yaitu membobol gawangnya sendiri. Thailand akhirnya menang 3-2 dan melawan Vietnam sedangkan  Indonesia melawan Singapura. Thailand dan Indonesia sama-sama kalah dan Mursyid dihukum tidak boleh bermain sepakboa seumur hidup.

Kasus mafia di sepakbola ini pernah diangkat menjadi salah satu tema dalam unjuk wicara “Mata Najwa” di Metro TV, awal tahun ini. Ketika itu, narasumber yang hadir adalah Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein, Menpora Roy Suryo dan aktivis Save Our Soccer Apung Widadi. Dalam acara itu, Menpora Roy Suryo yang belum lama menduduki jabatan itu mengaku tidak terkejut dengan adanya praktik mafia sepakbola di Indonesia.
Pernyataan lebih mengejutkan justru datang dari Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein.

"Sudah 20 tahun PSSI dikuasai mafia, itu merupakan rahasia umum,”kata Djohar.

Bisa anda bayangkan, apabila pernyataan Djohar itu benar berarti juara liga Indonesia (yang digelar sejak 1993) sudah diatur oleh mafia sepakbola. Indikasinya, tidak ada satu pun klub yang menjadi juara liga Indonesia bisa mempertahankan gelarnya pada musim berikutnya. Apakah itu juga merupakan campur tangan mafia? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti.


Satu hal yang pasti, para pemain PSMS Medan yang belum digaji selama 10 bulan diminta untuk mengalah oleh pengurus. Mereka yang memilih menjunjung tinggi sportivitas dengan menolak perintah CEO klub justru harus menanggung nasib yang mengenaskan.

“Ada pemain yang terpaksa menjadi tukang parkir, ada juga yang dikejar-kejar debt colector karena tidak bisa membayar utang,”kata salah satu pemain PSMS Medan.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, tentunya adalah, masihkah anda tertarik untuk menyaksikan pertandingan sepakbola nasional apabila sebagian besar atau mungkin semua hasil pertandingan sudah diatur oleh mafia?

*Penulis adalah wartawan dan pecinta sepakbola

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!