wapres boediono bersaksi, pengadilan tindak pidana korupsi, bank century, teladan pejabat publik

Saya berharap pejabat-pejabat negara tidak ragu mengambil kebijakan sulit di masa mendesak, meskipun dengan risiko akan dipertanyakan, selama itu semua untuk kepentingan bangsa dan negara -- Wakil Presiden Boediono di Gedung Pengadilan Tipikor.

Saya baca berulang-ulang kalimat yang diucapkan pak Boed jelang akhir persidangan Tipikor yang disambut tepuk tangan dari sebagian besar pengunjung di dalam ruangan, Jumat (9/5). Sejak sekitar jam 8 pagi, diseling istirahat sholat Jumat dan sholat Maghrib, dan berakhir jelang pukul 20.00, pak Boed setia duduk di kursi saksi menjawab berbagai pertanyaan tentang seputar kebijakan BI dan pemerintah memberi dana talangan untuk Bank Century pada 2008, terutama tentang Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS).

Saya tak akan membahas kontroversi kebijakan dana talangan yang selama sekitar 5 tahun telah menyedot banyak energi berbagai kalangan ini, meski saya juga telah membaca sebagian risalah, beberapa dokumen audit BPK, dan berbagai berita menyangkut masalah ini. Para politisi DPR, pengamat dan akademisi sudah cukup noisy (berisik) selama ini, dan saya tak ingin menambah intensitas kebisingan itu ke ruang baca Anda.

Bukan Penyanyi yang Baik

Saya tak mengenal secara pribadi dengan Wakil Presiden Boediono. Seingat saya, pertemuan dengan pak Boed dalam jarak dekat bisa dihitung dengan jari. Antara lain ketika saya, dan beberapa wartawan senior lain, diundang makan siang di rumah dinas, di Jalan Diponegoro. Lantas ketika mengikuti perjalanan dinas menghadiri KTT Nonblok di Teheran, Iran, 2002 lalu. Terakhir pas Kantor Wapres mengadakan acara santai dengan wartawan di Istana Cipanas, tahun lalu.

Dalam kesempatan yang terakhir itu, saya beruntung bisa duduk semeja dengan pak Boed dan istri – setelah lelah mengikuti beragam lomba yang diadakan selama acara. Saat itu saya bahkan bisa menikmati penampilan pak Boed yang langka, yakni ketika ia “dipaksa” bernyanyi oleh seluruh yang hadir dan tak mampu mengelak. Tapi penampilan pak Boed yang sedang menyanyi itu langsung menghadirkan kesimpulan spontan di benak saya: pak Boed memang bukan seorang penyanyi yang baik. Maaf ya, pak Boed.

Dalam seluruh perjumpaan itu, kesan saya tak jauh berbeda dengan kesan kebanyakan orang: pak Boed adalah orang yang sederhana, memiliki tutur kata halus, bahkan cenderung datar. Bagi wartawan penyiaran, TV atau radio, orang seperti pak Boed sering dianggap tak menarik sebagai narasumber karena sangat susah mencari “soundbite” yang pas untuk dikutip. Saya kira hanya wartawan yang pintar dan berpengalaman saja yang akan mampu memancing “emosi” sumber seperti pak Boed agar bisa bicara lebih “dinamis”. Saya tidak tahu, apakah sejauh ini sudah ada yang mampu melakukannya.

Dan orang sederhana itu kemarin hadir memenuhi panggilan jaksa untuk menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus yang menyeret bekas Deputi Gubernur BI Budi Mulya. Dengan sabar ia menjawab setiap pertanyaan, meski ada sebagian pertanyaan jaksa yang justru mengindikasikan si penanya tak begitu memahami masalah sepenuhnya. Entah sudah berapa kali selama hampir 8 jam persidangan, pak Boed mengucapkan sapaan “Yang Mulia” kepada majelis hakim ketika hendak menjawab pertanyaan. Mungkin menarik kalau ada yang mau memutar rekaman persidangan dan menghitung berapa banyak jumlah sapaan “Yang Mulia” itu disampaikan pak Boed.

Tak pelak di media sosial, twitter maupun Facebook, pun berhamburan kata-kata simpati kepada orang nomor 2 di republik ini. “Dia seorang wakil presiden aktif, bersedia duduk di kursi pengadilan. Adakah yang lebih mengharukan daripada semua itu?” Kalimat itu sempat saya baca di dinding Facebook seseorang.

Teladan Konkret

Pak Boed memang sedang memberi teladan konkret tentang sikap prinsip yang harus dimiliki setiap pejabat negara, tak perduli seberapa tinggi posisinya. Sikap seorang negarawan. “Kehadiran saya juga untuk menegaskan bahwa dalam negara demokrasi kita, siapapun mempunyai kedudukan sama di mata hukum,” kata Pak Boed.

Saya menduga, keputusan untuk hadir di persidangan Tipikor ini pasti tak mudah. Saya bayangkan, mungkin ada perdebatan di antara tim wapres yang mempersoalkan apakah perlu Pak Boed memenuhi undangan jaksa atau tidak. Tapi kehadiran pak Boed kemarin mengkonfirmasi  seluruh keraguan itu. Pak Boed tak perlu berdalih macam-macam untuk menolak hadir, meskipun seandainya itu ia lakukan, ya bisa saja. Toh banyak contoh para pejabat lain yang dengan beragam alasan mencoba menghindari panggilan sidang.

Pak Boed memang pernah menolak hadir ketika Tim Pengawas Century DPR memanggilnya untuk hadir di Senayan awal Desember tahun lalu. Dua kali surat undangan disampaikan, dua-duanya tak ia penuhi. Tetapi Pak Boed menolak dengan alasan sangat kuat. “Saya tidak akan hadir memenuhi panggilan Timwas, karena itu dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum yg kini sedang berlangsung di KPK,” katanya.

Menurut pak Boed, ia memiliki komitmen membantu KPK untuk menuntaskan masalah Century. Tapi ia  tidak ingin proses penegakan hukum yg sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun. Proses politik di DPR sudah selesai dengan keputusan menyerahkan masalah ini kepada lembaga penegak hukum.  Dengan demikian, tugas Timwas, sesuai keputusan Paripurna DPR, adalah mengawasi para penegak hukum.

“Bila Timwas memanggil di luar lembaga penegak hukum, apalagi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK, adalah tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan Paripurna DPR dan berada di luar kewenangan Timwas.”

Jawaban Boediono ini telak menohok kegenitan sebagian politisi di DPR. Dua kali penolakan pak Boed ini tampaknya berhasil membuat berang politisi Senayan. Anggota Timwas Bambang Soesatyo yang juga politisi Partai Golkar, misalnya, bahkan sempat mengancam untuk melakukan panggilan paksa terhadap pak Boed jika tak memenuhi undangan Timwas. Tapi kita tahu, Bambang Soesatyo cuma besar di mulut. Ancamannya tak pernah ia tindak lanjuti.

Komoditas Politik

Selama sekitar 5 tahun, kasus Bank Century memang telah menjadi komoditas politik di antara para politisi. Juga di antara para aktivis. Berbagai teori hingga rumor yang hanya didasarkan pada prasangka beredar bebas. Pada saat yang sama kita juga menyaksikan berbagai manuver para pejabat yang waktu itu duduk di kekuasaan. Sebagian besar dari mereka cuci tangan, ngeles, atau memberikan pernyataan mencla-mencle, dan mengarahkan sasaran tembak hanya kepada dua orang: Sri Mulyani yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI.

Kemarin pak Boed sudah hadir, dari pagi hingga malam. Menjawab pertanyaan yang sebagian terasa diulang-ulang. Tentu itu menjadi hari yang sangat panjang dan melelahkan buat orang yang sudah berusia 70 tahun lebih. “Saya dengan senang hati akan terus membantu KPK menjalankan proses hukum. Siapapun yang melanggar hukum, menunggangi atau memanfaatkan kebijakan yang kami ambil demi kepentingan pribadi, orang lain, kelompok atau siapa saja harus ditindak tegas,” ujarnya.

Pak Boed sudah memberi teladan. Seorang pemimpin memang harus siap dengan segala risiko yang bakal ia hadapi. Menjadi pemimpin jangan hanya mau menikmati segala fasilitas yang diterima, atau popularitas tapi ogah mengambil tanggungjawab.  “Namun hidup adalah mengambil risiko. Kalau mau risiko kecil, jadi pengikut saja.”

Jujur, ingin sekali saya meneruskan kalimat terakhir pak Boed yang saya kutip dari akun twitternya itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

* Heru Hendratmoko, wartawan. Tulisan ini adalah pandangan pribadi.


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!