Gwangju, Kota Ramah HAM

Maka mampirlah ke Kota Gwangju, Korea Selatan dan belajarlah kita mengenai kota dan hak asasi manusia. 


Tengah Mei lalu, kota ini kembali menyediakan diri menjadi tuan rumah perhelatan World Human Rights Cities Forum, kegiatan rutin sejak 2011. Forum ini adalah wadah tukar pengalaman dan keterampilan serta praktik bagaimana membumikan hak asasi manusia di dalam kota. Dihadiri para perwakilan pemerintah kota dunia, asosiasi, organisasi, pemerhati, akademisi serta advokat hak asasi manusia dari seluruh dunia. 


Gwangju telah bekerja keras untuk mewujudkan diri sebagai human rights city. Dan mereka punya dasar sejarah untuk itu. Arus demokratisasi di Korea Selatan bermula dari kota ini – kota keempat terbesar di Korea Selatan. Pada 18 Mei 1980, demonstrasi besar diinisiasi mahasiswa untuk menentang militer yang dipimpin Choon Dwo-hwan. Dari gerakan ke konrontasi fisik, Kota jatuh pada kaum demonstrasi dan warga Gwangju. Tapi militer merebut kembali – dengan senjata dan berakhir dengan darah. Hampir 200 orang tewas, ratusan lainnya hilang. Beberapa menyebut jumlah korban mencapai 1000 orang. Tapi semenjak itu, gerakan untuk menuntut demokrtasisasi membesar dan meluas di seantero Korea Selatan. Peristiwa Mei tanggal 18, masyhur dengan sebutan Mei 18 atau 5.18 diperingati secara nasional. Dihadiri pejabat-pejabat negara dan presiden “wajib” datang, sebab jika tidak, itu akan jadi skandal nasional. Peringatan disiarkan langsung di televisi dari kompleks May 18 National Cemetary. 


Selain kompleks pemakaman, kenangan peristiwa 18 Mei ini juga dibenanmkan di taman 5.18 Memorial Park. Kompleks yang menjadi ikon turisme kota Gwangju ini terdiri dari plaza, jalur pejalan kaki, pusat pendidikan (education center) dan patung-patung peringatan. Sebuah stasiun dekat Kim Dae Jung Convention Center lebih dikenal dengan “Human Rights Station”. Stasiun ini memiliki perpustakaan mini mengenai hak asasi manusia, seni instalasi yang menggambarkan keberagaman, dan aneka poster mengenai Deklarasi HAM PBB, Deklarasi HAM Gwangju, para penerima Gwangju Human Rights Award – anugerah yang rutin diberikan sejak 2000. Penerima pertamanya adalah Xanana Gusmao dan seorang Indonesia ada di antaranya Wardah Hafidz, penerima anugerah pada 2005. Majalah Tempo menerima anugerah ini pada 2013. Upaya terus menerus melestarikan ingatan juga dikerjakan oleh The May 18 Memorial Foundation. Sebuah sudut di kantor yayasan ini didedikasikan sebagai pusat arsip dari dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proses hukum mengenai peristiwa May 18. 


Gwangju juga menamakan convention center megah atas Kim Dae Jung, peraih Nobel, penentang tiran yang tangguh, yang merintis upaya perdamaian dengan Korea Utara. 


Gwangju dan Kota Ramah HAM 


Tapi bukan karena tugu dan kenangan saja Gwangju mengklaim sebagai kota ramah HAM. Kota ini punya Kantor Dinas HAM (yang pertama di Korea Selatan) yang mengkoordinasi dan memonitor kerja-kerja pemenuhan hak asasi manusia. Sementara itu untuk monitoring dan mekanisme keluhan, pemerintah juga mendirikan kantor Ombudsman.


Kota ini telah menyusun falsafah dasar pemenuhan hak asasi manusia di dalam kota melalui Gwangju Human Rights Charter. Kota ini juga menyusun 10 prinsip dalam pemenuhan HAM di kota atau lebih dikenal dengan Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City. Menyusun lima area kerja, 18 tugas dan 100 indikator pemenuhan HAM di kota ini sebagai panduan dan ukuran keberhasilan kebijakan praktis pemerintah kota.


Hak atas rasa aman di dalam kota, misalkan, diterjemahkan menjadi indikator praktis sejauh mana penurunan angka kriminalitas dan angka kecelakaan lalu lintas di dalam kota. Hak atas keterbukaan dan akses terhadap informasi diturunkan menjadi hasil survei yang mengukur kepuasan warga atas keterbukaan pemerintah kota dan pertumbuhan jumlah organisasi masyarakat sipil. Hak atas pendidikan misalkan didetailkan menjadi indikator mengenai rasio guru dan murid dan survei mengenai tingkat stres anak didik . 


Hak atas lingkungan yang bersih dan fasilitas hiburan diturunkan menjadi pengendalian level polusi udara, jumlah sampah per individu dan jumlah kebutuhan taman per orang. Ah, taman bermain mudah ditemukan di Gwangju dan Korea Selatan pada umumnya. Jumlahnya mencapai 60 ribu lebih, lebih banyak dibanding pusat perbelanjaan yang jumlahnya “cuma” 30 ribuan saja. Tiap apartemen wajib menyediakan taman bermain. Dan hampir di setiap blok, taman sederhana bisa kita jumpai. 


Soal aksesibilitas, Gwangju relatif ramah terhadap difabel dan pejalan kaki. Trotoar lebar-lebar dengan mudah dijumpai, lengkap dengan marka untuk kaum tuna netra. Bus-bus dilengkapi dengan fasilitas lantai rendah, yang memudahkan langkah dan kursi roda untuk masuk. Armada ini dan kereta bawah tanah bersirkulasi dengan cepat, menjadikan mobilitas warga kota demikian cepat, mudah dan murah. Jalur-jalur sepeda juga cukup populer dan tersedia di tiap penjuru. 


Sebagai bagian dari promosi kerjasama internasional Gwangju juga menghelat World Human Rights Cities Forum, Gwangju Asia Forum dan anugerah Gwangju Prize for Human Rights


Kota Ramah HAM dan Indonesia 


Sejak reformasi, era desentralisasi, beberapa orang menyebutnya era otonomi daerah dimulai. Daerah-daerah memiliki perimbangan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah bisa menjadi aktor potensial terhadap pemenuhan maupun pelanggaran hak asasi manusia. 


Di Indoensia, beberapa kepala daerah sudah menunjukkan inisiatif menggembirakan. Walikota Palu Rudy Mastura misalkan telah mengeluarkan peraturan walikota yang menjadi dasar hukum untuk merehabilitasi dan mereparasi hak-hak korban peristiwa tahun 1965. Sementara Bupati Batang mendongkrak keterbukaan anggaran melalui Festival Anggaran, di mana setiap dinas diwajibkan mempublikasikan anggaran dan penyerapannya, sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Gubernur Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi Bupati Belitung Timur juga berupaya untuk memenuhi hak-hak kesehatan warganya melalui jaminan kesehatan (di Jakarta dikenal dengan Kartu Jakarta Sehat). 


Terinspirasi dari Gwangju, Bupati Wonosobo Kholiq Arif juga mendorong kabupaten yang dipimpinnya untuk menuju Kabupaten Ramah HAM. Assessment dan rancangan peraturan kini tengah digodok untuk menindaklanjuti rencana ini. Modal untuk menuju Kabupaten Ramah HAM telah dimiliki Wonosobo dengan predikat Kabupaten Layak Anak, upaya perampingan dan efisiensi birokrasi, pemberdayaan perempuan dan anak-anak serta perlindungan yang tegas terhadap kaum minoritas. Di sana ribuan penganut Ahmadiyah hidup aman dan izin rumah ibadah mudah diperoleh. 


Dengan pendekatan Kabupaten Ramah HAM ini diharapkan upaya pemenuhan hak asasi manusia tidak dilihat secara sepotong-sepotong  - di mana hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh informasi publik, hak untuk berekspresi dan beribadah, akses terhadap fasilitas umum, lingkungan yang bersih, transportasi yang murah dan efektif, hak atas pendidikan dan kesehatan serta ekonomi dipandang sebagai  sebuah kerja utuh dalam memenuhi hak asasi manusia. 



Penulis adalah Project Officer HAM dan demokrasi di INFID. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!