megawati soekarnoputri, joko widodo jokowi, koalisi pilpres, teddy wibisana

Hanura adalah partai baru yang membawa beban lama. Justru datang dari Ketua Umumnya: Jenderal (Purn) Wiranto. Adapun Jokowi bukan sekadar wajah baru, tapi ia datang dengan nyanyian dan tarian baru. Orkestra yang mengiringinya mestinya juga baru.

Jejak darah Wiranto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM mestinya belum dilupakan orang. Pun bila itu lupa, sudah sepatutnya buku catatan PDI Perjuangan tak menghapusnya. Wiranto merupakan perwira TNI semasa Orde Baru dengan catatan kekerasan di Aceh, Papua, dan Timor Leste. Menjelang peristiwa 27 Juli 1996, peristiwa yang tak mungkin dilupakan PDI-Perjuangan, Wiranto adalah Panglima Kodam Jaya dan ketika peristiwa itu berlangsung ia adalah Pangkostrad.

Jokowi kerap disebut anak kost-kostan di PDI Perjuangan karena baru menjadi anggota tahun 2005 ketika maju menjadi Walikota Solo periode pertama. Tapi, para pendukungnya yakin—tentu setelah berbicara—bahwa ia tak akan membiarkan ceceran darah ikut dalam pemerintahannya kelak. Megawati mestinya menyingkirkan palang penghadang langkah Jokowi ini.

Apalagi Megawati telah menunjukkan kepiawaian mengelola partai yang mengambil jalan oposisi selama 10 tahun. Megawati juga menunjukkan kematangan dengan memberi jalan bagi tokoh muda seperti Jokowi. Maka, tak ada yang perlu dikhawatirkan pada politik sehari-hari dalam parlemen kelak. Toh, mandat bagi Jokowi bila terpilih datangnya dari rakyat dan bukan dari Senayan.

Palang kedua yang perlu disingkirkan adalah ketidakpastian memilih pasangan bagi Jokowi. Dari sejumlah nama yang hadir: Jusuf Kalla, Ryamizard Ryacudu, Puan Maharani, Abraham Samad, dan Mahfud MD; hanya dua nama terakhir yang mestinya dipikirkan oleh PDI-P.

Jusuf Kalla barangkali bisa mendongkrak perolehan suara bagi Jokowi, terutama dari Indonesia timur. Namun, Jusuf Kalla adalah tokoh dengan catatan yang minusnya bisa sama banyak dengan positifnya. Terakhir, ia membingungkan publik dengan keterangan yang dianggap bohong mengenai kasus Bank Century di pengadilan. Padahal keterangan di pengadilan itu diambil di bawah sumpah.

Ryamizard dikenal sebagai tokoh militer dengan loyalitas tinggi terhadap Megawati. Namun, apakah pemilih Jokowi percaya pada kemampuan militer untuk mengelola pemerintahan. Sudah 10 tahun pula—semasa PDI-P beroposisi—Indonesia dipimpin tokoh militer, bahkan perwira yang dianggap doyan baca buku. Toh, ekonomi Indonesia berjalan seperti tanpa kehadiran negara. Simak saja pernyataan ekonom Faisal Basri yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di Indonesia itu tanpa kehadiran negara.

Puan Maharani tentulah tokoh muda yang memberi banyak harapan. Ia belum memiliki catatan buruk dalam politik. Ia satu dari sedikit perempuan yang mampu membuktikan bahwa politik bukanlah panggung kaum macho. Tapi, isu sensitif yang kerap menghapiri deras ke PDI-P adalah tudingan bahwa partai ini dimiliki dan dikelola oleh keluarga. Megawati sadar betul bahwa pendukung Jokowi hadir bukan melihat ia berasal dari partai mana. Melainkan karena ketokohan Jokowi belaka.

Apakah Megawati akan membiarkan dua palang besar itu menghadang niatan dan impian rakyat menuju Indonesia baru yang hebat? Karena bila palang itu terlalu kuat, bisa-bisa Jokowi diminta mundur oleh pendukungnya. Dan itu sama dengan hukuman bagi PDI-P.


* Teddy Wibisana, Anggota Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat)

Kembali ke Dua Palang Menghadang Jokowi [1]

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!