OPINI ANDA

Ahok

Ahok diperiksa sebagai saksi di KPK (foto: ANTARA)

Jalur Independen yang dipilih Ahok, bukan jalan mudah.  Ia beruntung, kredibilitas dan prestasinya selama jadi Gubernur Jakarta, telah menginsipirasi banyak relawan untuk bekerja, mengumpulkan KTP demi KTP.  Dukungan mengalir.  Sekitar 700 ribu KTP sudah terkumpul.  Tetapi, rintangan juga tak sedikit; dan belum akan berhenti.  

Misalnya, yang baru saja terjadi.  Ada pernyataan entah dari mana, formulir dukungan harus disertai materai.  Kalau ini diterapkan, bukan saja perlu dana besar  -  untuk 1 juta KTP perlu materai Rp 6 milyar- tetapi juga mengulang memasangnya repot sekali.  Ini akan jadi pengulangan kedua, setelah Teman Ahok mengulang pengumpulan dukungan, karena formulir awal hanya ada nama calon gubernur. Sedangkan yang dibutuhkan adalah nama pasangan calon gubernur dan wakilnya.  

Ahok sempat ngambek dengan mengatakan “kalau harus gagal karena dukungan tanpa materai, tidak nyalon tidak apa-apa.”

Padahal, tak lama setelah silang berita itu, Hadar Gumay, anggota KPU Pusat mengklarifikasi.  Tidak perlu materai untuk tiap lembar formulir dukungan.  Materai hanya perlu untuk surat pengantar per kelurahan yang ditanda-tangani pasangan calon.  Jadi, untuk Jakarta, paling-paling hanya perlu 265 materai, sesuai jumlah kelurahan.  Peraturan ini sama dengan tahun 2012, ketika Faisal Basri maju jadi calon independen.  Materai yang diperlukan hanya sejumlah kelurahan di Jakarta.

Ahok mesti lebih sabar menghadapi ganjalan, dan tak boleh cepat mutung.

Setidaknya ada dua tahap penting, yang rawan penjegalan; dan karenanya Teman Ahok perlu lebih bekerja ekstra mengawalnya.

Pertama, ketika menyerahkan dukungan KTP ke KPUD.  Proses ini akan menegangkan. Karena formulir dukungan sangat banyak dan waktu yang disediakan untuk serah terima serta mengecek itu, pendek sekali (6-10 Agustus 2016).  Untuk dukungan sejuta KTP, pasti beberapa mobil diperlukan untuk mengangkutnya.  Apalagi dengan klasifikasi dukungan per kelurahan, akan ada box-box berkas yang banyak sekali untuk diangkut ke kantor KPUD.  Lalu, keterbatasan tenaga di KPUD untuk memeriksa dukungan itu. Sangat tinggi tingkat stressnya.

Teman Ahok mesti gigih mendampingi penghitungan berkas dukungan itu di KPUD, agar tidak ada formulir yang tercecer.

Setelah jumlahnya dinyatakan cukup, berkas-berkas akan dikirim ke KPUD kotamadya, lalu ke kelurahan.  Dan, dalam pengalaman tahun 2012, pengiriman itu menjadi tanggung-jawab tim pendukung independen.  Saya ingat, malam itu harus menyewa puluhan mobil bak terbuka dari sekitar Manggarai untuk mengangkut box-box surat dukungan yang sudah dipool di KPUD Jakarta ke berbagai tempat di Jakarta.  Ribet sekali, dan tak semua dapat didampingi dengan baik.  Sebagian surat dukungan ke Jakarta Barat waktu itu tak sampai lokasi; dan kami tak tahu kemana rimbanya.

Kedua, verifikasi faktual.  Jadi, pada hari yang sudah ditetapkan, pendukung calon independen akan dikumpulkan di kantor desa,  untuk ditanya apa betul mereka memberi dukungan pada pasangan calon, seperti yang tertera di berkas.  Proses ini sebetulnya sangat memberatkan.  Orang yang sudah memberi KTP, harus datang ke desa untuk dicek, itu berlebihan.  Tidak banyak orang yang punya waktu untuk mengikuti prosedur ini.  Jadi, pada hari pengecekan faktual, kemungkinan tempat-tempat yang sudah ditentukan KPUD, akan terlihat sepi.  Dan biasanya,  itu akan menjadi opini buruk buat calon independen. Seolah dukungan kepada mereka itu palsu.  Tidak nyata.

Teman Ahok tentu dapat berusaha mengerahkan pendukungnya. Agar mereka yang sudah memberikan KTP itu datang ke tempat pengecekan. Semakin banyak yang datang semakin bagus.  Tetapi, dapat diduga verifikasi faktual itu, tak akan sempurna.  

Lalu pertanyaannya memang politis : apakah sebetulnya KPUD ingin ada calon independen atau tidak.  Ini perlu lobby intensif, bukan hanya dari Teman Ahok; tapi juga dari Ahok sendiri untuk meyakinkan KUPD supaya mengesahkan calon independen.  Tugas yang tak mudah, mengingat partai-partai, terutama PDI Perjuangan, tampaknya akan lebih suka kalau tak ada calon independen.  Partai Nasdem yang mendukung Ahok, dapat menjadi mitra efektif untuk melobby partai lain.

Jalan independen, jalan yang dipilih Ahok dan teman-temannya itu, memang masih panjang.

*Penulis adalah pendiri KBR

  • gubernur Ahok
  • calon independen
  • DKI Jakarta
  • KPUD Jakarta
  • teman ahok
  • hadar gumay

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!