Pemilu di Mata PRT dan Tukang Pijat, pemilu di mata orang kecil, politik uang, kampanye di media sosial, etika politik

Minggu pertama bulan April ini tiba-tiba terasa tenang. Saya lega karena hiruk pikuk masa kampanye Pemilu 2014 sudah lewat. Lega karena saya tidak perlu lagi melihat orang-orang saling menjelekkan orang lain demi partainya. Baik di media sosial maupun di berita-berita internet lainnya. Terlebih, saya lega karena akhirnya saya mendapat kesempatan dipijat oleh tukang pijat saya, yang saya rindukan setengah mati belaian sakti tangannya.

Seperti biasa ibu pijat langganan saya datang dengan antusias ke rumah saya. Bagi dia, rumah saya sudah senyaman rumah dia sendiri. Dia biasa bercerita apa saja saat kami duduk di meja makan sambil makan masakan yang saya buat. Tentu saja, saya sangat menunggu-nunggu kedatangan tukang pijat kesayangan itu.Bagaimana tidak, sudah sebulan saya sulit mendapat layanan pijat dia. Alasannya,  dia dan anaknya sibuk kampanye pemilu.

Mereka sibuk melayani partai-partai yang memesan kehadiran dan bantuan mereka untuk membagikan berbagai hadiah partai untuk merebut hati pemilih. Kemarin Hanura, hari ini PKS,  hari lain Gerindra, lusa Demokrat. Kesibukannya mulai dari menyalurkan bantuan sosial berupa amplop berisi uang lima puluh ribu rupiah, kartu asuransi, sembako, keranda jenazah, dan kursi masjid.

Negara, atau Partai?

Saat saya masih sibuk mengetik, ibu pijat saya mengobrol dengan pembantu saya. Pembantu saya menyatakan kampungnya tidak mendapat bantuan bentuk apapun karena kampungnya sudah komitmen kepada Golkar. Istilah pembantu saya, selama Golkar masih berdiri mereka tetap akan komitmen mencoblosnya karena mereka bekerja di perusahaan perkebunan, yang notabene bosnya berasal dari Partai Golkar. Padahal perusahaan perkebunan itu adalah perusahaan negara, bukan perusahaan milik partai. Karena pembantu saya belum bisa membedakan antara milik negara dan milik partai, mereka berusaha mengambil sikap yang benar.

Saya senyum-senyum sendiri dan jadi memikirkan obrolan mereka. Bagaimana tidak, tukang pijat saya merasa sah menerima bantuan apa saja meskipun dia belum tentu memilih partai yang memberi bantuan. Sementara itu,  pembantu saya sudah memakai istilah canggih bernama "komitmen" dan menanyakan etika menerima bantuan partai tanpa mencoblos partai tersebut.

Media Sosial

Hiruk pikuk kampanye juga mewarnai pergaulan di media sosial.  Media sosial menjadi ajang para pendukung partai untuk memposting dukungan dan menjatuhkan partai lain. Selama masa kampanye Pemilu, media sosial dan dunia internet menjadi terasa tidak nyaman bagi saya. Tiap orang berusaha mengambil hati pemilih dengan saling menjelekkan orang lain dan memuja muji partainya. Beberapa persahabatan menjadi terganggu karena manuver orang dekat mereka yang meninggalkan kawan lama.

Pemilu memberi tontonan wajah lain sebuah pertemanan di Indonesia. Tentang sebuah kepentingan yang ternyata bisa lebih berarti ketimbang pertemanan. Ketika kepentingan berbeda, masing-masing menunjukkan karakter mereka yang sebenarnya.


Etika yang Ditinggalkan

Saya tidak mendalami ilmu sosial politik. Boleh dibilang, pengetahuan politik saya sedikit sekali. Saya hanyalah seorang yang menekuni dunia anak-anak. Namun, saya merasa tergelitik dengan dimensi obrolan pembantu dan tukang pijat saya dan makna kawan lama.

Saya memikirkan ucapan pembantu saya tentang etika. Rakyat kecil seperti pembantu saya ternyata masih mempunyai rambu-rambu kepatutan yang dia pegang sebagai nilai sosial. Menurut saya, etika tersebut adalah nilai sosial yang berharga dimiliki sebuah komunitas desa terpencil di pinggir hutan.

Lalu, di masa kampanye Pemilu 2014 ini, orang-orang yang mengklaim dirinya lebih pintar dan maju, menerobos dengan berbagai cara, menempatkan mereka kepada dilema etika sebuah kerjasama dan imbal balik. 

Saya membayangkan apa yang akan terjadi kepada anak-anak mereka di masa depan ketika mereka melihat orangtuanya kebingungan membuat keputusan atas sebuah impuls etika yang baru. Saya memikirkan bagaimana perilaku menerima hadiah orang lain tapi disertai niat melalaikan sebuah hubungan kerjasama yang baik, menjadi sebuah kenormalan bagi anak-anak.  Seandainya efek perilaku tersebut diadopsi sebuah komunitas, kita baru bisa melihat pengaruhnya pada anak-anak di masa lima belas tahun ke depan.

Ketika anak-anak itu mencapai usia produktif, yang akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, etika kerjasama seperti apa yang akan mereka anut? Masa depan etika kerjasama menjadi sebuah tanda tanya besar.

Tak Pernah Cukup

Saya juga teringat pada sebuah workshop untuk guru dan anak yang pernah saya selenggarakan. Dalam satu sesi, pembicara kami memberikan permainan. Setiap guru mendapat kertas berwarna cokelat, hijau, kuning, dan putih. Setiap orang diberi kesempatan mengumpulkan kertas warna sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara melalui barter dengan sesamanya. Sebagian besar guru berusaha merayu rekannya untuk mendapatkan kertas yang diinginkan.

Dan sebagian besar guru menukar dan menambah kekayaan pada kertas warna tertentu sesuai persepsi dan harapan mereka masing-masing. Ada yang menukarnya demi tabungan, mobil mewah, gadget bagus, dan naik haji. Yang menarik ada 10 persen guru yang merasa cukup dan memanfaatkan kekayaan yang dia miliki untuk keberlanjutan hidup sampai masa tuanya.

Saya juga teringat pada sebuah program edukasi lingkungan yang saya rancang untuk sebuah sekolah internasional terkemuka. Di program tersebut, kami menyiapkan es krim vanilla sebagai harta hutan yang mereka terima ketika anak-anak memelihara anggrek penghasil rasa vanilla yang terkenal.

Saya kagum melihat cara guru-guru sekolah tersebut menerapkan prinsip mengambil secukupnya dan memikirkan orang lain yang juga perlu mencicipi es krim tersebut. Mereka mengambil es krim hanya sedikit karena berpikir orang lain juga membutuhkan. Es krim tersebut akhirnya berlebih dan bisa dipakai untuk anak-anak dari sekolah lain.  Sikap guru tersebut diikuti murid-muridnya dalam menggunakan milik bersama.


Kata cukup memang sebuah makna yang sangat relatif.

Kata "cukup" cenderung subyektif. Mendefinisikan kata "cukup" membutuhkan perdebatan panjang  terutama ketika orang justru sedang berpacu untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Demikian pula dengan kreativitas yang mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan partai dalam Pemilu.

Namun, saya berharap aspek pembentukan karakter tetap menjadi pertimbangan rambu-rambu kampanye Pemilu juga. Saya berharap kebangsaan Indonesia dilihat secara multidimensional di masa sekarang dan masa depan.

Ah, politik.

*Johanna Ernawati adalah penulis buku anak-anak, tinggal di Bogor


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!