pemilu legislatif, caleg gagal, caleg masuk rumah sakit gila, caleg gila

Sedikit serius. Demokrasi mungkin bukan hal yang diinginkan, tapi diperlukan. Pemilihan umum alias pemilu hanya salah satu penandanya. Ia menggenapkan makna demos-kratos: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Sebetulnya, setiap kali pelaksanaan pemilu merupakan ritual “ijab-qobul” tentang persetujuan (consent) dan kedaulatan (sovereignty) rakyat dengan para wakil atau pemimpinnya yang kemudian terpilih.

Melalui proses politik itu pula berlaku mekanisme “punishment and reward” bagi mereka yang terpilih pada pemilu sebelumnya. Setidaknya, terkait dua aspek dan tujuan itulah kenapa demokrasi diperlukan.


Pemilu yang Pilu

Kini agak ngawur. Selain makna di atas, kata “pemilu” juga bisa berarti “sesuatu yang membuat pilu”. Ya, bisa jadi begitu. Rasa pilu atau sedih terutama akan dirasakan oleh penyandang status mantan calon anggota legislatif alias caleg yang tereliminasi alias gagal terpilih.

Beban jadi pecundang memang jauh lebih berat ketimbang pemenang. Jarang sekali ada catatan tentang orang yang mendadak mati kejang karena menang, meski wajahnya terlihat bungah alias sumringah.

Magnet pemilu memang luar biasa. Tarikannya mampu menyedot animo ratusan ribu orang dari beragam profesi. Mendadak caleg seketika jadi tren massal se-Indonesia. Motivasinya? Pasti sebanyak jumlah orangnya.

Bayangkan, pada Pileg 9 April 2014 lalu saja ada sekitar 200 ribu caleg yang berebut 19.699 kursi dewan di seluruh tingkatan. Rinciannya: 560 kursi DPR RI, 132 kursi DPD RI, 2.112 kursi DPRD Provinsi, dan 16.895 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Tanpa harus menunggu hasil penghitungan final KPU, kuota kursi terbatas itu otomatis mengeliminasi ratusan ribu caleg dari kompetisi.

Mengacu pemilu 2009, banyak pihak menduga dan sebagian khawatir juga, bahwa kelompok gagal itu akan terkena gangguan jiwa mulai dari stress ringan hingga gila. Rumah sakit di sejumlah daerah bahkan sudah menyediakan ruang perawatan khusus untuk menampung penderitanya.

Sebetulnya, tak perlu antisipasi khusus terkait kemungkinan itu. Apalagi kalau sampai menetapkan periode tanggap darurat sebagaimana prosedur lazim penanganan bencana. Percayalah, jumlah penderita sindrom gagal pemilu tak mencapai angka ratusan atau ribuan. Lagipula jenis stress atau kegilaan mereka  juga tak berbahaya. Paling sial jadi celaan atau tertawaan orang sekitarnya karena memakai celana di kepala.

Penulis justru lebih khawatir dengan “kegilaan” jenis lain oleh mereka yang terpilih. Pengalaman menunjukkan prosentase mereka yang berubah “gila” setelah menjabat jauh lebih besar dibanding jumlah yang gila karena gagal. Karenanya jadi berbahaya dan daya rusaknya luar biasa: sistemik, masif, dan struktural.

Betapa tidak, hampir seluruh urusan bernegara mampir ke meja mereka tiap hari. Kondisi ini sangat rawan melahirkan aneka bentuk penyimpangan kekuasaan.

Sekedar contoh, sila cermati saja kasus sejumlah anggota jamaah fulusiyah yang kini meringkuk di terungku KPK. 


Segala Cara

Hulu dari  seluruh perkara ini adalah naluri purba manusia tentang kuasa, kekuasaan. Menurut Friedrich Nietzsche, kehendak berkuasa (the will to power) ada di dalam kesadaran dan ketidaksadaran manusia, serta hidup di dalam aspek intelektual sekaligus instingtualnya. Ia merupakan “klaim yang paling tiranik, tak punya pertimbangan, dan tak dapat dihancurkan”. Karena itulah, narasi kekuasaan begitu dominan dalam catatan sejarah tiap peradaban manusia dari masa ke masa.

Saat pemilu tiba kehendak berkuasa itu “cetaarrr membahana!” Seketika begitu banyak yang mematut diri dan menilai sendiri kepantasannya untuk duduk di singgasana kekuasaan. Jangan tanya urusan kapasitas, itu nomor lima dan seterusnya. Pribadi-pribadi “sempurna” itu akhirnya hadir menyapa di setiap celah ruang publik: lewat baliho, spanduk, batang pohon, media elektronik, serta tiang listrik. Berbulan-bulan narsime verbal dan visual itu menyerbu kesadaran massa. Hasil akhirnya hanya berupa gunungan sampah verbal dan visual. Belum sampai pada tataran substansial. 

Kekuasaan memang menggoda. Selebihnya, memabukkan. Sekali jadi dan mengecap nikmatnya, maka yang sekali itu tak akan pernah terasa cukup. Inginnya berkali-kali, seperti keinginan naik haji (katanya).

Karenanya, atas nama kekuasaan segala cara dianggap halalan thoyiban. “The end justifies the means”, kaidah Machiavelli itu sudah seperti rukun iman pertama bagi sebagian politisi. 

Segala cara tadi berbiak sempurna saat demokrasi mewujud jadi semacam “industri”, sebagaimana kondisi politik saat ini. Politik berubah jadi arena perang uang, bukan lagi ajang “perang gagasan” tentang kenegaraan. Atau sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, seperti kata teori klasik Aristoteles.

Idealisme itu masih jauh. Praktik politik kita masih sarat dengan dendam laten antar elit masa lalu, serta jadi lahan subur untuk menyemai naluri berkuasa. Syukur-syukur kalau karenanya bisa kaya raya juga. Itung-itung mengamalkan pepatah lama: sak bejo-bejane wong lali, isih bejo wong sugih lan kuwoso.

Kondisi itu tentu tak berdiri sendiri. Sejumlah pihak punya andil membangunnya. Termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan sistem penetapan caleg berdasarkan suara terbanyak. Betul bahwa konsideran putusan itu salah satunya mengacu pada asas persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Di sisi lain, hal itu juga paralel dengan upaya mengikis kecenderungan oligarkis di tubuh partai politik.

Namun, praktiknya, MK secara langsung membawa demokrasi kita melompat ke tempat yang tidak atau belum seharusnya. Bagaimanapun, demokrasi perlu prasyarat multidimensi yang kondusif terhadap perkembangannya. Dan keputusan itu justru membangun soal lain yang diametral dengan kebutuhan tersebut, yaitu pragmatisme.

Dua kali pemilu dengan sistem itu menunjukkan betapa pertimbangan-pertimbangan praktis telah melampaui segala prinsip dan etika luhur (ber)politik. Yang berlaku adalah banalitas mekanisme pasar. Semua punya harga, termasuk harga untuk suara “tuhan”. Transaksi turut menentukan kepada  siapa suara itu diarahkan. Electoral fraud (kecurangan pemilu - Red) itu berlangsung hingga di menit-menit terakhir hari-H, hari pencoblosan.

Jadi, wajar saja kalau banyak caleg bermodal pas-pasan dibuat pilu dan mati kutu, hingga akhirnya memilih pasang bendera putih. Semangat 45 atau 66 sekalipun terbukti tak manjur melawan kapital. Demikian halnya dengan modal sosial dan intelektual. Karena sekedar berteori banyak caleg bergelar guru besar cuma dapat satu-dua suara di dapilnya. Artinya, sistem suara terbanyak lebih menguntungkan caleg bermodal besar, termasuk didalamnya caleg petahana. Kelas sosial inilah yang akhirnya banyak melenggang ke kursi dewan. Apakah ini bisa disebut oligarki jenis lain?

Mengingat proses seperti itu maka dapat dimengerti ketika anggaran negara jadi bancakan berjamaah atau secara kolektif-kolegial oleh sebagian dari mereka yang terpilih. Bagi kelompok ini kehendak purba tadi menemukan tempatnya, sekaligus kenikmatannya. Sebaliknya, bagi mereka yang tereliminasi, wajah kekuasaan itu hadir hanya sebatas imajinasi, sebagai halusinasi di siang dan malam hari.

Salam.

* Nanang Pujalaksana, bekerja di The Indonesian Institute/Direktur PemiluWatch!

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!