Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Danny J Setiawan/Portalkbr)

Pertarungan Politik Mengatasnamakan Konstitusi

Membangun sistem bernegara yang baik harus menjadi tujuan demokrasi. Untuk itu kita perlu disiplin untuk menjaga semua hasil dari  mekanisme demokrasi yang kita jalani. Dan Jokowi-JK adalah presiden dan wakil presiden yang dihasilkan melalui proses demokrasi. Biarkan mereka bekerja dan menjalankan mandat rakyat, untuk mencapai tujuan dari program kerja yang sudah mereka susun.

Dinamika dan pertarungan politik adalah suatu kewajaran dalam pengelolaan kekuasaan negara, agar ‘check and balance” dalam keputusan politik dapat terjaga. Sehingga setiap keputusan politik yang disahkan, adalah keputusan politik yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yaitu keputusan politik yang memberi jalan bagi kesejahteraan rakyat. Dan ini memang sesuatu yang diinginkan oleh sistem demokrasi yang sudah kita pilih. Kita menjaga agar pertarungan politik tersebut tidak melanggar konstitusi beserta perundang-undangan yang berlaku di dalamnya. Ya..ukurannya adalah kepatuhan pada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya, sebagai bentuk kepatuhan atas kedaulatan rakyat.

Pertarungan politik dalam parlemen adalah pertarungan yang konstitusional. Pertarungan yang terjadi karena bagian dari penggunaan hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota parlemen dan partai politik.  Jangan sampai karena kepentingan dan pertarungan politik kekuasaan yang mengatas-namakan demokrasi dan konstitusi, justru menghancurkan sistem demokrasi dan konstitusi itu sendiri. Jadi apa pun bentuk dinamika politik yang terjadi, jangan sampai melanggar koridor konstitusi. Karena kepatuhan pada konstitusi akan menjaga keberlanjutan demokrasi dan keberlanjutan kerja-kerja pemerintah untuk kesejahteraan.

Proses yang terjadi pada  Gus Dur adalah contoh pemakzulan karena pertarungan politik. Tak ada keputusan lembaga hukum  yang menunjukan keterkaitan Gus Dur pada Bulug Gate dan Brunei Gate. Bahkan kejaksaan agung mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Gus Dur tak terlibat Bulog Gate.  Dan keluarnya dekrit merupakan bentuk perlawanan politik Gus Dur terhadap parlemen yang dianggapnya sewenang-wenang, dan esoknya Gus Dur dilengserkan. Tapi itulah kenyataan politik, sesuatu yang tidak membanggakan, bahkan memalukan. Seolah bangsa ini tidak memiliki disiplin untuk berdemokrasi. Seolah bangsa kita bangsa yang sangat memuliakan kekuasaan, sehingga tidak lagi peduli pada kepatuhan terhadap konstitusi. Dan ini hal yang tak boleh terulang lagi.

Koalisi dan Komunikasi Politik Jokowi

Koalisi adalah konskwensi dari sistem multi partai yang kita anut, dimana kekuatan politik sangat terfragmentasi. Dalam sistem multi partai kemungkinan satu partai memperoleh suara mayoritas sangatlah sulit, sehingga diperlukan koalisi. Koalisi pendukung menjadi sangat penting bagi pemerintah karena dalam konstitusi kita posisi parlemen - yang diisi oleh perwakilan dari partai politik, posisinya sangat kuat. Sehingga pertarungan politik yang terjadi, lebih besar dalam hal penempatan posisi kekuasaan dibandingkan dengan pertarungan gagasan. Dalam kondisi ini maka kemampuan dalam komunikasi politik yang baik, hal yang dibutuhkan oleh Jokowi sebagai presiden.

Jokowi harus tetap menjaga soliditas partai-partai pendukungnya. Bukan hanya untuk menjaganya dari “gangguan” parlemen, tetapi terlebih lagi untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Menjaga soliditas koalisi jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan melakukanperubahan-perubahan koalisi. Apalagi jika hanya didasari pada usaha untuk menjaga keamanan kedudukannya dalam 5 tahun ke depan. Andai kata ada perubahan lebih baik dengan pola membesarkan, bukan dengan menukar komposisi partai pendukung. Dan upaya membesarkannya pun jangan sampai terlalu gemuk, agar tidak melemahkan kontrol sekaligus mencegah terjadinya kesibukan-kesibukan dalam membagi kue kekuasaan.

Untuk memperkuat soliditas partai pendukung, komunikasi Jokowi terhadap partai pendukung terutama terhadap PDI Perjuangan - partai yang mencalonkannya, harus lebih ditingkatkan lagi intensitas dan kualitasnya. Sekat-sekat komunikasi antara Presiden dengan Ketua Partai pendukung harus dihilangkan. Dan dalam waktu dekat PDI Perjuangan akan melakukan kongres, gunakan mementum ini untuk melakukan komunikasi yang berkualitas, komunikasi yang saling menghargai, baik kepada PDI perjuangan sendiri maupun kepada publik.

Di sisi lain, partai-partai pendukung juga harus mengurangi sikap yang terlalu menuntut. Ini bukan soal Jokowi tetapi soal Presiden Republik Indonesia, pemimpin negara besar dengan rakyat yang jumlahnya lebih dari 200 juta orang.  Mengurangi semangat untuk menuntut pada akhirnya juga akan membuat presiden lebih nyaman untuk bekerja. Dan itu akan memudahkannya mencapai sasaran dan target pembangunan yang ingin diraihnya. Itulah demokrasi yang sehat, yang sama-sama dibangun baik oleh penguasa maupun oleh opisisi.

Teddy Wibisana
Ketua Almisbat-Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!