kondom, ulama, HIV AIDS

Pemimpin agama lebih cemas pada kondom ketimbang penularan HIV/Aids.

Ini benar. Simak saja argumentasi kebanyakan pemimpin agama ketika menolak kampanye penggunaan kondom oleh Kementerian Kesehatan. Kata mereka—diringkas saja: “bagi-bagi kondom itu sama saja dengan melegalkan seks bebas, orang yang tadinya tak mau pakai jadi tertarik memakai karena dibagi gratis.”

Ini logika keliru. Pertama, ‘orang yang tadinya tak mau pakai jadi tertarik memakai karena dibagi gratis’, mengasumsikan seks (bebas—istilah para pemimpin agama) hanya mungkin dilakukan ketika ada kondom gratis. Padahal seks, sebebas apapun, membutuhkan paling sedikit dua orang. Satu orang mendapat kondom gratis tak akan membuat dia serta merta berhubungan seks tanpa pasangan.

Seribu orang pada tempat yang sama dan bersamaan mendapat kondom gratis juga tak lantas membuat mereka ramai-ramai berhubungan seks, kecuali memang terjadi kesepakatan bersama. Tapi, ini pengandaian yang terlalu cabul, atau terpengaruh film Caligula, kan?

Kedua, kondom sejauh ini masih dianggap sebagai alat cegah efektif mengurangi penularan HIV (human immunodeficiency virus). Selain, tentu saja, konsumsi obat antiretroviral (ARV) yang teratur bagi orang-orang dengan HIV/Aids.

Awal September lalu, saya bertemu tiga orang dengan HIV di Puskesmas Kota Wamena, Jayawijaya, Papua. Dokter Lorina yang bertanggung jawab atas ruang VCT (voluntary counselling and testing) memberi kabar baik bagi ketiga pasien yang ia temui satu-per-satu itu. “Kakak, selamat ya, menurut hasil pemeriksaan laboratorium virus di darah Kakak tak terdeteksi lagi.” Un-detected.

Tapi ini bukan berarti tak ada virus HIV lagi di tubuh mereka. Kondisi un-detectedini dimungkinkan bahwa alat pemeriksa tak bisa lagi membaca jumlah virus lantaran terlalu sedikit. Dan kondisi ini hanya mungkin terjadi bersebab tiga hal: pasien menjaga kesehatan, minum obat secara teratur, serta ia (atau pasangannya) menggunakan kondom ketika berhubungan seks.

Ketiga, seks di luar nikah, seperti ditakutkan oleh pemimpin agama itu, bukan oleh kondom gratis. Pembagian kondom dilatari fakta bahwa aktivitas seks bukan cuma dilakukan oleh suami-istri atau lelaki yang datang ke lokalisasi, melainkan juga oleh mereka yang belum menikah. Umum diketahui pula bahwa pasangan yang berhubungan seks di luar nikah bukan cuma kaum heteroseksual, tapi juga homoseksual.

Di Indonesia ada 79 daerah yang diwaspadai sebagai daerah epidemi Aids. Ke-79 daerah itu paling banyak terdapat di Provinsi Papua, Papua Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Angka orang yang terinfeksi HIV dan Aids tiap tahunnya meningkat. Saat ini ada 210 ribu orang dengan HIV, dan seperempatnya Aids.  Jumlah kematian akibat Aids tengah mendekati 10 ribu orang.

Menurut data Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN), selama Januari-Maret tahun ini saja, terdapat 5400 orang tertular HIV dan hampir 500 orang terkena Aids. Dokter Lorina yang saya temui di Puskesmas Wamena mengungkapkan setiap harinya, di puskesmasnya, ada 9 orang yang dinyatakan positif terinfeksi HIV. Hingga bulan lalu, ada lebih dari 3600 orang terinfeksi.

Harus diakui temuan-temuan itu berlatar, salah satunya, peningkatan kesadaran orang untuk memeriksakan darahnya.Semakin banyak orang yang tak lagi enggan untuk memeriksa darah ketika menyadari bahwa perilakunya berpotensi tertular HIV. Perilaku ini diantaranya adalah terlibat dalam kegiatan prostitusi tanpa pengaman, hubungan homoseksual tanpa pengaman, dan penggunaan jarum suntik. Tapi, meski kesadaran memeriksakan darah meningkat, angka-angka yang tercatat tetap saja merupakan angka permukaan (the tip of the iceberg).

Salah satu tudingan pemuka agama terhadap meningkatnya HIV/Aids adalah hubungan seks di luar nikah oleh remaja atau anak-anak muda. Sesungguhnya ini tidak tepat. Angka temuan KPAN membuktikan anggapan pemimpin agama itu keliru. Di Jakarta, misalnya, dari 24 ribu orang dengan HIV/Aids, sekitar 5.300 diantaranya adalah ibu rumah tangga. Mereka tertular bukan karena berhubungan seks dengan remaja (!) tapi berasal dari suami mereka yang melakukan transaksi seksual dengan perempuan atau laki-laki yang memiliki HIV dalam tubuhnya.

Bila menyimak cara dan tempat-tempat penularan HIV sesungguhnya Pekan Kondom Nasional 2013 (PKN) tak patut dihentikan. Pekan kondom yang sedianya berlangsung 1-7 Desember ini distop di hari kedua setelah menuai banyak protes.Selain argumentasi berbasis iman dan takwa a la pemuka agama, ada pula protes yang menyebutkan bahwa kegiatan pekan kondom tidak tepat sasaran. Protes kedua ini bisa didukung. Sebab, panitia PKN membagi-bagikan kondom di sembarang tempat publik.

Bagi-bagi kondom gratis, misalnya, berlangsung di mal. Kegiatan ini tentu saja efektif bagi pengunjung yang memang ingin membeli kondom di apotek atau supermarket di mal tersebut. Tapi tidak efektif bagi kebanyakan orang yang datang ke mal untuk belanja keperluan lain, minum kopi, atau sekadar window shopping. Tapi, panitia mestinya tidak keliru bila membagikan kondom gratis di berbagai tempat prostitusi atau hiburan malam yang menyediakan jasa prostitusi atau memungkinkan terjadinya aktivitas seks (dengan atau tanpa transaksi, atau bahasa populer sekarang adalah: ‘suka sama suka’).

Apakah bagi kondom di tempat prostitusi bisa lebih berhasil? Ya, belum tentu juga. Selama ini, di pintu masuk lokalisasi sering dipasang plang bertuliskan: ‘Anda memasuki kawasan wajib kondom’, di dinding-dinding bar-nya juga kerap ditempeli poster sejenis. Tapi, kelompok sasaran menjadi lebih jelas ketimbang acak seperti di mal. Kampanye di kampus juga mesti dilakukan, dengan cara berbeda tentunya, karena mahasiswa telah memasuki usia untuk beraktivitas seksual.

Alih-alih mengalihkan sasaran kampanye secara lebih tepat, Kementerian Kesehatan dan KPAN malah menghentikan kampanye. PKN sebetulnya bukan hanya membagikan kondom. Ada pemeriksaan darah secara gratis dan memberi informasi mengenai HIV/Aids. Kedua kegiatan ini mestinya tak ikut berhenti. Keputusan menghentikan PKN akhirnya menunjukkan bahwa penyelenggara dan panitia tak memiliki strategi kampanye yang memadai. Pada titik ini, usulan agar dilakukan audit terhadap penyelenggara dan panitia menjadi penting didukung.

Kampanye tak boleh berhenti hanya karena protes. Apalagi protes yang hanya berlandaskan pada alasan-alasan moral agama belaka. Sebab, dengan argumentasi yang sama, orang justru bisa berujar: bila meningkatnya angka HIV/Aids karena kemerosotan iman dan akhlak manusia semata, berarti pemuka agamaselama ini tak bekerja. Bila ternyata bekerja, mereka terbukti gagal. #Jemaaaah. #Eh.


Penulis adalah jurnalis TEMPO TV

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!