banjir, jakarta

17 Januari 2013,  Jakarta lumpuh oleh banjir.  Setelah diguyur hujan semalaman, kota ini menyerah.  Jalan Sudirman-Thamrin yang biasanya sibuk oleh lalu-lalang para pebisnis, mendadak  jadi selokan besar.  Tempat anak-anak mengayuh getek di arus yang lumayan deras.  Tahun 2007, Jakarta juga direndam banjir besar.  Dan, meski hujan kali ini tak sederas lima tahun lalu, dampak banjirnya sama.   Atau bahkan lebih parah.  Ini menunjukkan daya dukung lingkungan – di Jakarta dan daerah hulunya --  semakin merosot.  Presiden SBY terpaksa menggulung celana, ketika menengok bagian istananya yang terendam air. 

Gubernur Joko Widodo segera menyatakan Jakarta dalam kondisi darurat banjir, sampai 27 Januari.  Dengan begitu, ia dapat mengatur respon pemerintah secara darurat.  Bukan prosedur biasa. Barang-barang untuk membantu pengungsi, seperti makanan, selimut, dan sarana toilet dapat disediakan segera. Tanpa tender.  Ia juga berpesan pada warga, “ nanti kalau air sudah kering,  kita mulai benahi drainase.â€? Sejak dilantik Jokowi  sebetulnya bergerak cepat, mengeruk kali-kali di Jakarta. Ternyata itu tak cukup.  Ia baru tahu kalau Jakarta tak punya peta drainase yang jelas.  Gubernur melontarkan gagasan perlunya dibangun terowongan serbaguna, yang akan mengatasi limpahan air di ibukota.

Tetapi sehebat apapun rencana memperbaiki drainase Jakarta, tak akan mampu menghindarkan ibukota dari banjir.  Ia hanya akan menjawab setengah dari masalah.  Sebab, setengah persoalan lainnya, ada di luar ibukota. Di hulu Jakarta, terutama wilayah Bogor, Puncak dan Cianjur.   Ibukota ini jadi muara 13 sungai yang mengalir, dan membawa air dalam volume fluktuatif tergantung musim.  Karena itu, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu Jakarta sangat menentukan.  Yang terpenting adalah DAS Ciliwung, dan DAS Cisadane.  Kedua DAS itu, masing-masing berhulu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.  Dengan daerah penyangga berupa perkebunan, permukiman, daerah wisata, dan kebun-kebun petani kecil. Dalam 15 tahun terakhir, kemampuan  resapan DAS Ciliwung merosot 50%. Tak heran, kalau hujan kecil saja dapat membuat Jakarta banjir.

Sudah lama warga Jakarta punya istilah “banjir kirimanâ€?.  Ini cara berkelit dari tanggung-jawab  Dengan mengatakan “kirimanâ€?, kesalahan dilemparkan kepada daerah  hulu : Bogor, Puncak dan Cianjur, yang mengirimkan luapan air ke Jakarta.  Seolah bukan kaum berduit dari Jakarta yang tak puas-puas membangun villa-villa, resort dan hotel-hotel di Puncak yang membuat  resapan air merosot drastis.  Seolah bukan warga Jakarta yang tiap akhir pekan beramai-ramai memindahkan macet ke jalan raya Puncak.  Sekarang saatnya, warga dan Pemerintah Jakarta mengubah cara pandang pada daerah hulu.  Baik-buruk kondisi daerah hulu, adalah bagian dari tanggung-jawab Jakarta juga.  Supaya tidak ada lagi “banjir kirimanâ€?, pemerintah dan warga Jakarta mesti turut merawat hutan di hulu, menjaga DAS Ciliwung dan Cisadane supaya tetap prima daya serap airnya.  Untuk itu, selain kemauan yang kuat; perlu alokasi waktu, tenaga,  juga dana.  Sekarang waktunya, kita membayar utang pada daerah hulu.

Adopsi pohon adalah contoh kecil upaya memperbaiki hulu sungai itu.  Green Radio bekerjasama dengan TN Gunung Gede Pangrango, menghutankan kembali area taman nasional yang rusak di Sarongge.  Warga Jakarta menyumbang Rp 108.000 untuk satu batang pohon yang ditanam atas namanya.   Dana itu, digunakan untuk menanam, merawat pohon, dan mencari alternatif penghasilan buat petani yang tadinya terpaksa berkebun sayur di taman nasional itu.  Dalam lima tahun, 38 ha areal Sarongge telah ditanami pohon hutan. Sebagian sudah 4 meter tingginya, dan mulai mirip hutan kecil. Daya serap air lebih tinggi ketimbang waktu menjadi kebun wortel, dan daun bawang. Pada saat yang sama, keluarga tani yang semula berkebun di tanah taman nasional itu, mulai dapat penghasilan lebih tinggi dari ternak kambing, kelinci, industri rumahan, dan kegiatan ekonomi yang tidak merusak hutan.

Lebih dari 900 orang telah ambil bagian dalam program adopsi pohon.  Diantaranya : novelis Ayu Utami, artis Olga Lydia dan Ine Febriyanti, pegiat anti-korupsi Teten Masduki, mantan Ketua MK Jimmly Assidiqie, juga  Faisal Basri.  Pendengar Green Radio Jakarta, menjadikan program adopsi pohon sebagai gaya hidup baru. Mereka memberi hadiah pohon untuk temannya yang ulang tahun, anak yang baru lahir, atau bahkan untuk mas kawin.  Pohon-pohon itu tumbuh di taman nasional, dan sesekali mereka tengok; sambil berkemah di Sarongge.  Lebih dari 20 perusahaan, antara lain : Astra International, Allianz, Bodyshop, Four Seasons, Sharp, Toshiba, Unilever, menyisihkan dana CSR mereka untuk program adopsi pohon di Sarongge.  Oktober 2012, Menteri Kehutanan mengadopsi 1.000 pohon, dan sejak itu ia giat mempromosikan pada koleganya di kabinet supaya ikut adopsi pohon.  Program Adopsi Pohon menjadi sorotan luas, setelah Presiden SBY dan rombongan kabinetnya berkunjung ke Sarongge,  8 Januari lalu.

Tetapi dampak Sarongge pada perbaikan kualitas resapan di hulu Jakarta, tentulah masih sangat kecil.  Area yang diperbaiki hanya 38 ha.  Dibanding area TN Gede Pangrango yang terlanjur jadi kebun sayur saja -- sekitar 1.500 ha -- program di Sarongge itu  tidak seberapa.  Dibutuhkan seratus program mirip Sarongge di desa-desa lain, seputar taman nasional Gede Pangrango saja. Belum lagi, memulihkan TN Halimun Salak yang kerusakannya lebih luas ketimbang Gede Pangrango.  Padahal, di dua taman nasional itulah, sumber air yang menggelontor ke Jakarta berasal.  Kalau, Pemerintah dan warga Jakarta enggan ikut membenahi dua taman nasional itu, jangan harap pernah terhindar dari ancaman banjir di musim hujan; dan kekeringan di masa kemarau.

Tantangan lebih besar di daerah hulu, ada di luar taman nasional Ciliwung hulu, misalnya, mencakup area perkebunan teh, daerah wisata Puncak, kebun-kebun petani kecil.  Problemnya lebih kompleks.  Tata ruang yang diserahkan kepada otoritas lokal, bisa sangat berbahaya.  Misalnya, baru-baru ini ada gagasan untuk mengubah status kawasan Puncak tak lagi sebagai hutan lindung.  Itu rupanya, akan menjadi legitimasi untuk pembangunan besar-besaran di sana. Rencana mendirikan hotel berbintang, resort villa-villa terus bermunculan.  Keppres 114/Tahun 1999, yang menetapkan Bogor, Puncak Cianjur sebagai daerah resapan air, sudah jarang diperhatikan pengembang.

Gubernur Jakarta perlu mengambil inisiatif untuk memperbaiki ekosistem Bopuncur, karena nasib warga Jakarta sangat tergantung pada kelestarian daerah resapan itu.  Jokowi punya kemampuan komunikasi yang baik, juga dengan sejawatnya.  Segera setelah banjir ini reda, dan korban ditolong semampunya, mudah-mudahan Jokowi mengambil inisiatif berbicara dengan pejabat Jabar, terutama Bogor dan Cianjur, untuk membenahi DAS Ciliwung.  Ia  dapat merangkul Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor dan Cianjur, untuk mengamankan Bopuncur dari serbuan investor yang mengacak-acak tata ruang. Dengan begitu,  ia akan mengamankan warga Jakarta dari amukan banjir di musim hujan.    Ia juga dapat memimpin gerakan Jakarta Baru, yang warganya tidak serakah mendirikan villa-villa di daerah resapan air. 

Dan untunglah, tidak semua orang kaya Jakarta cuma mau bikin villa. Sekarang mulai muncul pribadi-pribadi yang ingin melihat kawasan Puncak kembali jadi daerah resapan air, dan mereka mau repot memperbaikinya.  Mereka punya kemampuan. Ada yang punya tanah sehektar-dua, dan mendedikasikan tanah itu untuk dihutankan kembali.  Dijadikan arboretum.   Di Megamendung, ada inisiatif Bambang Istiawan,  seseorang yang ingin menghutankan kebunnya, dan mengembangkan bibit tumbuhan endemik di sana.  Bersama Yayasan Budiasi, ia sudah bertahun-tahun memperbaiki kondisi resapan air di Megamendung.  Felia Salim,  Wakil Dirut BNI yang peduli lingkungan, juga tengah mengupayakan kebunnya menjadi hutan di Kawasan Puncak.  Inisiatif pribadi-pribadi, dengan biaya sendiri itu, sangat patut diapresiasi.  Ini bisa menjadi tanda pembalikan arah : yang keren itu bukan yang bikin villa mentereng, tapi yang mengembalikan hutan seperti fungsinya.

Kepada para petani kecil yang berkebun di lereng-lereng bukit, mungkin program adopsi pohon dapat ditawarkan dengan berbagai modifikasi.  Mengingat tanah tempat mereka berkebun adalah tanah sendiri, bukan tanah negara seperti di Sarongge; pendekatan yang lebih luwes harus ditawarkan. Dan tetap dengan memberi manfaat ekonomi untuk para petani.  Tidak mungkin kita meminta petani-petani itu merawat pohon, menjaga supaya resapan air daerahnya meningkat dan menghindarkan Jakarta dari banjir, kalau perut mereka sendiri melilit lapar.  Program ini memang mesti ditawarkan, dan berlangsung dengan partisipasi aktif para petani di Ciliwung hulu. Apa yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka? Dirumuskan bersama petani.  Upaya merawat DAS Ciliwung seluas lebih dari 50.000 hektar itu, mesti juga memberi manfaat ekonomi buat para petani di sana.

Di Sarongge, kami belajar dari para petani tentang prinsip Tiga O.  Yaitu :
Leuweung hejO ( hutan hijau). Reseup anu nenjO (Senang yang melihat). Patani ngejO. (Petani bisa masak nasi).
Pendeknya : hutan akan hijau, senang yang melihatnya dan memberi banyak manfaat; kalau petani sekitar terjaga kesejahteraannya.  Kita tidak mungkin mengembalikan hutan, fungsi daerah resapan dan sejenisnya, kalau masyarakat di tempat itu tinggal dalam kemiskinan.  Tidak mungkin menanam pohon, hanya dilakukan dengan menanam saja;  tanpa terkait dengan upaya masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka.  Rehabilitasi DAS Ciliwung, bukan sekedar menanam pohon.

Dan, Pemerintah Jakarta, dengan anggarannya yang begitu besar -- tahun 2012 lebih dari Rp 45 trilyun -- punya kemampuan berbagi dengan petani di Ciliwung hulu.  Asal dilakukan dengan tepat, bekerjasama dengan masyarakat sipil yang tergerak, juga pemerintahan lokal; upaya mengembalikan fungsi resapan DAS Ciliwung, bukan mimpi semata.  Lebih baik Jakarta mengalokasikan anggaran untuk itu, daripada menanggung rugi akibat banjir yang pasti trilyunan rupiah juga.  Para pengusaha dapat diarahkan untuk mengadopsi program tanam pohon dan peningkatan kesejahteraan warga hulu sungai, daripada menanggung rugi karena banjir.  Perkiraan sementara dari Apindo, mereka rugi Rp 500 milyar per hari, tiap kali terendam banjir seperti sekarang.

Ini bukan pekerjaan semalam. Tahun-tahun pertama mungkin belum akan terasa manfaatnya.  Sebab pohon tumbuh perlu waktu. Rehabilitasi DAS Ciliwung berjalan seiring dengan tumbuhnya pohon-pohon berakar kuat itu.   Tetapi, kalau program ini segera dimulai dan dilakukan besar-besaran;  ada harapan lima tahun mendatang : Jakarta tak perlu lumpuh karena banjir. 
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!