banjir, jakarta baru

Baru  tiga bulan sejak dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sudah menghadapi ujian besar.  Banjir besar yang melumpuhkan ibukota yang mengakibatkan sedikitnya 15 korban tewas, sungguh membuat penguasa baru Jakarta ini menggulung celana dan lengan baju, terjun langsung memimpin operasi penananganan bencana.

Melihat skala dampak yang ditimbulkan, ibukota pun ditetapkan dalam status darurat yang berlaku hingga 27 Januari mendatang. Kerugian harta benda dan potensi bisnis yang hilang masih terus bertambah karena di sebagian kawasan seperti di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, air masih menggenang.
Untunglah, di tengah situasi sulit seperti ini, solidaritas sosial warga tetap tinggi. Tak hanya petugas  dari pemprov DKI, tim SAR, TNI dan Polri yang turun menangani dan mengevakuasi korban. Warga sipil pun terlibat aktif mulai dari membuka posko-posko darurat hingga mendistribusikan bantuan pangan, pakaian dan obat-obatan kepada para pengungsi. Solidaritas sosial spontan ini patut kita syukuri karena inilah modal besar untuk mempercepat pemulihan.

Tentu saja pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-Ahok tak berhenti pada penanganan dampak banjir semata. Apalagi dampak banjir saat ini lebih parah dibanding banjir besar yang terjadi pada 2007 silam. Padahal menurut data BMKG, curah hujan saat ini lebih rendah dibanding enam tahun lalu. Kenapa ini bisa terjadi? Jelas ini akibat dari daya dukung lingkungan di wilayah DKI yang sudah jauh merosot beberapa tahun belakangan.
 
Pertumbuhan hunian baru, pembangunan mal, sistem drainase yang buruk, tak hanya di lingkungan DKI tapi juga di kota-kota sekitar Jakarta, membuat daya serap air jauh berkurang. Pembukaan lahan-lahan baru ini otomatis mengurangi kawasan terbuka hijau yang menjadi syarat mutlak sebuah kota yang lestari. Ini masih ditambah dengan perilaku sebagian warga yang masih ndableg, seperti buang sampah sembarangan ke kali karena penegakan hukum yang lemah. Sedangkan di tingkat hulu, di kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur, kerusakan lingkungan pun tak kalah mengerikan.

Fakta-fakta ini mesti jadi bahan kajian serius bagi pemprov DKI. Terutama untuk meninjau ulang berbagai rencana pembangunan yang jangan-jangan justru menambah buruk kondisi Jakarta di masa mendatang.  Pegiat tata kota Marco Kusumawijaya bahkan sudah sampai pada kesimpulan: pendekatan infrastruktur sudah terbukti gagal, saatnya kini beralih ke pendekatan ekologis.
 
Banjir besar Jakarta saat ini harus bisa jadi momentum bagi pemerintahan Jokowi – Ahok untuk berani menolak seluruh rencana pembangunan yang bertabrakan dengan daya dukung lingkungan. Kita percaya, sebagian besar warga DKI justru akan berdiri di belakang Jokowi – Ahok kalau program-programnya berpihak kepada kepentingan umum yang berperspektif lingkungan.

Jakarta Baru sekarang juga!

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!