Penggusuran Mematikan Hidup

Pengacara Publik LBH Jakarta, Aldo Felix Januardy, menyebut hal itu terbukti dari mereka yang tidak memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kamis, 22 Des 2016 09:23 WIB

Ilustrasi penggusuran

Ilustrasi penggusuran

Angan-angan tiap gubernur adalah warga gusuran akan hidup lebih baik tinggal di rumah susun sewa (rusunawa). Nyatanya, itu tak pernah mudah. Itu terlihat dari survei Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang dilakukan pada April hingga Oktober lalu dengan menyambangi 18 rusunawa. Hasilnya? Hampir 59 persen kondisinya jauh dari sejahtera baik hak atas kesehatan pun pendidikannya.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Aldo Felix Januardy, menyebut hal itu terbukti dari mereka yang tidak memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Padahal, Pemerintah DKI Jakarta pernah berjanji bahwa seluruh biaya pendidikan dan kesehatan warga gusuran ditanggung.

Tak hanya itu, ekonomi warga gusuran juga kian terperosok. Ketika mereka dipaksa menyingkir dari tempat tinggal yang dianggap ilegal, sesungguhnya tak hanya rumah yang hancur tapi juga penghasilan mereka. Pasalnya sebagian besar warga yang merupakan pedagang, menjadikan rumah sebagai alat produksi. Dan lantaran berada di pusat kota, hasil dagangan mereka pun dijajakan tak jauh dari rumah.

Tapi apa yang terjadi kalau mereka ‘diasingkan’ ke rusunawa yang jaraknya berpuluh kilometer jauhnnya dari pusat kota/ekonomi? Sudah pasti, mati pelan-pelan. Meski pemprov mengaku menyediakan gerobak secara gratis, tapi dimana mereka harus berjualan? Inilah yang tak pernah dipikirkan. Belum lagi, kocek yang harus dikeluarkan saban bulan untuk membayar rusunawa mencapai Rp300 ribu perbulan plus listrik dan air.

Kalau saja kepala daerah mau menerima fakta tersebut, sudah semestinya kebijakan semacam ini tak lagi dilakukan. Tak ada salahnya mengajak warga untuk berdialog dan memikirkan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Seperti yang sempat diusulkan Komunitas Ciliwung Merdeka; membangun kampung susun. Toh, saat kampanye pemilihan pun, mereka diajak berpartisipasi. Namun mengapa sesudahnya dilupakan? 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi