Jurnalis

Bayangkan bila di wilayah yang ramai dan dekat dengan kekuasaan kekerasan tetap terjadi, bisa jadi yang jauh dari sorotan angka kekerasannya akan lebih tinggi.

Jumat, 30 Des 2016 09:10 WIB

Catatan akhir tahun LBH Pers

Direktur dari LBH Pers Nawawi Bahrudin (kedua Kiri) memberikan keterangan Catatan Kebebasan Pers dan berekspresi di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (28/12) (Foto: Antara)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat jurnalis masih menjadi target dalam sejumlah kasus kekerasan. Sepanjang 2016 LBH Pers menyatakan terjadi 83 kasus kekerasan saat para awak media tengah meliput peristiwa di lapangan. Bentuk kekerasannya beragam, mulai dari pengusiran, penganiayaan,  perusakan alat kerja hingga penyekapan.

Dari lokasi peristiwa, puluhan kasus itu sebagian besar terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Bayangkan bila di wilayah yang ramai dan dekat dengan kekuasaan kekerasan tetap terjadi, bisa jadi yang jauh dari sorotan angka kekerasannya akan lebih tinggi. Apalagi mayoritas pelaku adalah aparatur semacam polisi dan pegawai negeri sipil.

Puluhan kasus yang menjadi catatan akhir tahun LBH Pers itu menunjukkan lemahnya kesadaran dan penegakan hukum justru datang dari penyelenggara negara. Ini belum ditambah kasus pembunuhan jurnalis yang tak terungkap tuntas. Tahun 1996 ada kasus  pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin. Sementara pada 2010, Ridwan Salamun, dan Alfred Mirulewan juga dibunuh. Total sudah 9 jurnalis kehilangan nyawa.

Tahun depan sudah di depan mata. Indonesia bakal menjadi tuan rumah peringatan hari kebebasan pers dunia. Alangkah eloknya bila sejumlah kasus itu bisa dituntaskan. Pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menunjukkan pada tamu mancanegara kesungguhan menyelesaikan kasus kekerasan jurnalis dan melindunginya sesuai amanah kebebasan dan Undang-Undang Pers. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.