Politisasi Cantrang

Mungkin ada benarnya pernyataan Susi yang menyebut Ketua Umum PKB mempolitisasi cantrang. Kita perlu mendukung kebijakan Menteri Susi, melarang penggunaan alat tangkap yang tidak lestari lingkungan.

Jumat, 05 Mei 2017 11:00 WIB

Foto: Antara


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belakangan ini kembali digempur protes nelayan yang menolak aturan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang. Menteri Susi didesak untuk mencabut peraturan yang dikeluarkan pada 2015 lalu.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga terus melakukan tekanan terhadap pemerintah agar mencabut peraturan tersebut. Muhaimin beralasan larangan penggunaan cantrang itu merugikan nelayan.

Nelayan mana yang dirugikan cantrang? Berapa banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan jenis ini? Berdasarkan statistik perikanan tangkap tahun 2014, pengguna cantrang berjumlah 2 persen saja dari jumlah pelaku perikanan tangkap. Itu pun penggunanya adalah nelayan besar yang menggunakan kapal berukuran di atas 30 grosston. Sementara sebagian besar menggunakan alat tangkap lain yang tidak masuk daftar alat tangkap terlarang.

Dari pernyataan Menteri Susi, kita juga ketahui banyak nelayan yang menolak mengikuti program amnesti pengukuran kapal. Ini adalah program untuk mengukur ulang ukuran kapal, karena banyak manipulasi. Kata Susi, nelayan yang menolak program itu diyakini melakukan manipulasi ukuran kapal. Kapal berukuran 80 grosston diaku berukuran lebih kecil hingga hanya 20 grosston, supaya pajak yang dibayarkan lebih kecil. Dan mereka inilah, kapal-kapal pengguna cantrang yang gencar menolak aturan Menteri Susi soal cantrang.

Penggunaan alat tangkap cantrang sangat merugikan negara, juga nelayan-nelayan kecil. Alat tangkap cantrang tidak ramah lingkungan, karena tidak bersifat selektif. Semua jenis ikan dan ukuran ikan bisa ditangkap dengan jaring ini. Alat tangkap ini mengancam ikan-ikan kecil dan jelas mengancam ketersediaan sumber daya alam kelautan yang berkelanjutan.

Mungkin ada benarnya pernyataan Susi yang menyebut Ketua Umum PKB mempolitisasi cantrang. Kita perlu mendukung kebijakan Menteri Susi, melarang penggunaan semua alat tangkap yang tidak lestari lingkungan. Apalagi kalau itu hanya menguntungkan pengusaha ikan besar, maupun politisi yang hendak memakai isu cantrang untuk kepentingan pemilu 2019. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Saksi Sidang Korupsi e-KTP, Saksi: SN Group Dapat Jatah 7 Persen

  • Komnas HAM: Penyerangan Tokoh Agama Bisa Mengganggu Pilkada
  • Toko Agama Banyak Diserang, Kepolisian Banyuwangi Amankan Rumah Ibadah
  • Kedubes AS Di Montenegro Dibom

Garut adalah salah satu daerah sentra produksi jeruk di Jawa Barat. Jeruk Garut telah ditetapkan sebagai Jeruk Varietas Unggul Nasional dengan nama Jeruk Keprok Garut.