Hanya Demi Semen

Jangan lupa, Kajian Lingkungan Hidup Strategis sudah pula menyebut potensi kerugian jika kawasan Watuputih tetap ditambang. Yaitu sampai Rp 2,2 triliun per tahun.

Rabu, 26 Apr 2017 23:29 WIB

Aksi menolak pendirian pabrik semen di Kendeng.

Sejumlah aktifis melakukan aksi menuntut pemerintah membatalkan rencana pendirian pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Kendeng. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Surat dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu membuat jengkel warga penolak Pabrik Semen Rembang. Isinya, membahas permohonan perlindungan hukum atas Pabrik tersebut. Kabarnya, pabrik PT Semen Indonesia ini akan mulai beroperasi awal Mei nanti.

Merujuk hasil rekomendasi beberapa waktu lalu, tak boleh ada penambangan di Watuputih, Pegunungan Kendeng. Rekomendasi keluar baru 12 April lalu. Sebetulnya surat dari Kementerian tak perli keluar andai pemerintah dan perusahaan patuh pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis itu.

Besok rencananya rapat itu digelar. Pesertanya, Direksi PT Semen Indonesia, Dinas Perizinan Jawa Tengah, Direktur WALHI, Asisten Deputi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam, serta para kepala bidang di kementerian itu. Ketika mereka dihubungi KBR, tak satu pun mengaku sebagai pihak yang memohon rapat. PT Semen Indonesia mengaku baru tahu ada pertemuan, begitu juga Pemprov Jawa Tengah.

Andai permohonan perlindungan hukum diamini pemerintah, kita bisa menakar keberpihakan pemerintah. Bahwa investasi lebih berat ketimbang kehidupan petani dan kelestarian lingkungan.

Jangan lupa, Kajian Lingkungan Hidup Strategis sudah pula menyebut potensi kerugian jika kawasan Watuputih tetap ditambang. Yaitu sampai Rp 2,2 triliun per tahun. Ini dihitung dari kerusakan sumber daya air, hingga hilangnya ekosistem gua. Alam bekerja dengan caranya sendiri - kerusakan di satu titik akan menjalar ke tempat lain. Dan melipatgandakan kerugian pada manusia.

Apa pemerintah siap menanggung beban kerugian itu hanya demi semen?  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.