Agama dan Politik

Saking panasnya situasi, jalinan silaturahmi renggang atau malah putus. Apalagi ketika sentimen agama dimasukkan dalam urusan politik. Sebagian seperti kehilangan kejernihan berpikir.

Kamis, 20 Apr 2017 00:32 WIB

Hasil Pilkada DKI

Ilustrasi hasil Pilkada DKI (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Akhirnya perjalanan panjang Pemilihan Gubernur Jakarta segera berakhir. Kita masih menunggu hasil resmi Komisi Pemilihan Umum KPU, tapi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan siapa pemenangnya. Pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno memimpin perolehan suara. Jakarta segera punya gubernur baru. 

Sebegitu kuatnya magnet Pilkada Jakarta, sampai banyak yang menyebutnya Pilgub rasa Pilpres. Baik yang punya hak pilih maupun tidak, sibuk angkat bicara. Saking panasnya situasi, jalinan silaturahmi renggang atau malah putus. Apalagi ketika sentimen agama dimasukkan dalam urusan politik. Sebagian seperti kehilangan kejernihan berpikir saking getolnya mendukung sang jagoan. 

Lembaga kajian CSIS menyebut, agama masih laku dijadikan jualan politik, seperti terlihat di Pilkada Jakarta. Ini tidak lantas karena masyarakatnya yang agamis, tapi betapa agama adalah faktor yang emosional buat banyak orang. Setelah ingar bingar ini selesai, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa agama seharusnya dipisah dari politik. Politik adalah persoalan duniawi, bukan soal surga neraka. 

Warga Jakarta juga mesti segera masuk ke moda kritis sebagai warga negara: mengawal janji yang dilempar saat kampanye. Selain itu, silaturahmi mesti dirajut kembali, merekatkan yang sempat renggang. Gubernur dan wakil gubernur terpilih punya tugas berat: merukunkan warga, sambil terus memenuhi harapan dan kesejahteraan 7 juta lebih warga Ibukota. Supaya Jakarta bisa lebih ramah, melindungi, menyejahterakan -  untuk semua, tanpa kecuali. Bagaimana pun, Jakarta adalah barometer, karenanya perlu memberi contoh yang terbaik.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Suap Pengadaan Drone, Pejabat Bakamla Nofel Hasan Dituntut 5 Tahun Penjara

  • Kepolisian Cek Motif Insiden Ambruknya Tol Becakayu
  • 5 Kepala Desa di Banyuwangi Diduga Hadiri Kampanye Parpol
  • Arab Saudi Sebut Eropa Bantu Iran Danai Terorisme

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.