Mana MoU Perlindungan TKI?

Pemerintah tak bisa menghalangi warganya bekerja, di mana pun itu. Apalagi kalau di dalam negeri, lahan pekerjaan kian terbatas.

Kamis, 02 Mar 2017 09:12 WIB

Raja Salman dan Presiden Jokowi di Istana Bogor.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dari Arab Saudi dalam pertemuan empat mata di Istana Bogor. (Foto: Antara)

Kemarin, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menandatangani 10 kesepakatan (MoU) - soal keamanan, pendidikan, investasi, kelautan/perikanan, hingga kesehatan. Tapi yang diharap-harap, tak muncul; kerjasama mengenai ketenagakerjaan. Padahal, kita tahu Arab Saudi menjadi negara tujuan utama para buruh migran Indonesia atau TKI. Pada 2011, sebelum dimoratorium, jumlahnya sekitar 1,5 juta. Mayoritas bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Jumlah PRT yang banyak sejalan juga dengan derasnya kasus kekerasan yang dialami PRT kita di Arab Saudi. Penganiayaan, pemerkosaan hingga pembunuhan. Dalam catatan LSM Migrant Care, ada puluhan TKI yang masuk daftar eksekusi mati. Ada Yanti Iriyanti, Ruyati, Siti Zaenab, dan Karni. Tiap kali mereka berhadapan dengan hukum, pemerintah kerap terlambat mendampingi. Bahkan, sempat ada kasus dimana pemerintah menolak membayar penuh diyat kepada keluarga korban majikan Satinah. Ini tak pelak membuat geram publik karena pemerintah dinilai tak peduli pada nyawa warganya.

Moratorium atau penghentian sementara pengiriman pekerja ke Arab Saudi, rupanya tak membuat calon buruh migran mengurungkan niat ke sana. Ada saja yang nekat bekerja lewat jalur ilegal, misalnya dengan memakai visa umroh. Kini justru  desakan kian menguat agar Pemerintah membuka kembali pengiriman PRT ke Arab Saudi, seiring kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Ini sebaiknya dijadikan momentum untuk menagih komitmen Arab Saudi melindungi PRT kita.

Pemerintah tak bisa menghalangi warganya bekerja, di mana pun itu. Apalagi kalau di dalam negeri, lahan pekerjaan kian terbatas. Karena itu yang lebih penting adalah mendorong perlindungan bagi setiap tenaga kerja kita, para pahlawan devisa kita,  secara maksimal.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR