Kriminalisasi Petani

Hak pengelolaan berpindah tangan berkali-kali hingga menjadi obyek jual beli antara perusahaan swasta dengan PT Semen Indonesia, dan beralih sebagai obyek tukar guling dengan PT Perhutani.

Jumat, 31 Mar 2017 00:08 WIB

Ilustrasi: Petani tertindas

Ilustrasi: Petani tertindas

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

ARTIKEL TERKAIT

Tiga petani asal Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengalami pukulan luar biasa mengagetkan setelah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Nur Aziz, Sutrisno dan Mujiono dihukum karena dianggap membalak lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Vonis Januari lalu itu memicu gelombang protes.  Aksi solidaritas ‘Kurung Siji Kurung Kabeh’ alias penjara satu penjara semua terus terjadi hingga pekan ini.

Kasus itu sangat kental dengan upaya kriminalisasi petani terkait konflik lahan. Para petani di Surokonto Wetan sudah menggarap lahan seluas 120-an hektar itu selama puluhan tahun sejak nenek moyang mereka, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun status lahan negara itu berubah rumit. Hak pengelolaan berpindah tangan berkali-kali, dari tangan satu ke tangan lain, hingga menjadi obyek jual beli antara perusahaan swasta dengan PT Semen Indonesia, dan beralih sebagai obyek tukar guling dengan PT Perhutani.

Pemenjaraan petani juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Dua tahun lalu belasan petani ditangkap dan ditahan karena dituduh mencuri kayu di lahan PT Perhutani. Kasus penangkapan petani di Cilacap kembali terulang - seorang petani bernama Sudjana ditangkap pada pertengahan bulan ini dengan alasan yang sama.

Penanganan konflik lahan antara petani atau masyarakat adat dengan perusahaan, milik swasta atau pemerintah, hampir selalu berujung pada pemenjaraan petani. Kita menyesalkan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan itu terus berulang dengan cara yang jauh dari manusiawi: perampasan lahan, intimidasi dan kriminalisasi. Serikat Petani Indonesia tahun lalu mencatat, selama pemerintahan Jokowi, kasus sengketa tanah meningkat 60 persen.

Kita menagih keseriusan pemerintahan Jokowi melaksanakan salah satu butir Nawacita: menyelesaikan sengketa lahan berdasarkan prinsip keadilan, tanpa kriminalisasi.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur