Bencana

Kita memasuki pemuncak musim hujan yang diprediksi tertinggi. BMKG mengingatkan warga untuk terus waspada. Diperkirakan curah hujan yang tinggi di berbagai daerah masih akan terjadi hingga Maret.

Rabu, 22 Feb 2017 01:07 WIB

Banjir di Jl Kalimalang, Bekasi.

Pengendara motor menggunakan jasa angkut untuk melintasi banjir yang menggenangi bawah jembatan Tol JORR, Kali Malang, Bekasi, Selasa (21/2) (Foto: Antara)

Hujan terus menerus selama beberapa hari ini membuat banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menyebut, dari sebelumnya belasan wilayah, hingga kemarin banjir meluas hingga ke 23 daerah. Ini diperparah dengan jebolnya tanggul akibat arus sungai yang begitu deras. 

Banjir yang meluas membuat BPBD setempat kewalahan menyediakan logistik bagi korban banjir.  Mereka meminta BPBD provinsi, juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengirimkan bantuan. Makanan siap saji, air mineral, selimut dan obat-obatan  kini diperlukan untuk membantu warga korban banjir.

Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan tengah terjadi cuaca yang ekstrim. Kita memasuki pemuncak musim hujan yang diprediksi tertinggi. BMKG mengingatkan warga untuk terus waspada. Diperkirakan curah hujan yang tinggi di berbagai daerah masih akan terjadi hingga Maret mendatang.

Banjir bukan hanya terjadi di kota Bekasi. Banjir juga terjadi di Jakarta, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah. Sejak awal musim penghujan BNPB sudah mengingatkan untuk waspada. Catatan BNPB di seluruh Indonesia ada lebih 63 juta jiwa yang tinggal di daerah rawan banjir di 315 kabupaten/kota. Sedangkan di daerah yang rawan longsor jumlahnya hampir 61 juta jiwa di 274 kabupaten kota.

Antisipasi dan kewaspadaan tentu saja jauh hari harus dilakukan. Bukan sekadar membuat tanggul tapi juga melalui kebijakan tata ruang yang memperhatikan lingkungan. Angka kerugian akibat bencana setiap tahun mencapai 30 triliun rupiah. Kesiapan aparatur daerah juga warga akan menghindari jatuhnya korban jiwa atau harta akibat bencana.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.